Jangan Bodohi Prajurit

Jakarta (Bali Post) -
Terhadap wacana pemberian hak politik bagi TNI, Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto tampak sedikit emosional.  Menurutnya, wacana yang mengatakan bahwa pemberian hak politik TNI bisa menyebabkan tembak-menembak antarkesatuan merupakan wacana yang membodohi prajurit. ''Kita harus memberikan pencerahan bagi prajurit, bukan membodohinya,'' tegas Panglima TNI Djoko Suyanto, Senin (27/2) kemarin. 

Prajurit TNI itu warga negara yang berpendidikan, punya kedisiplinan dan memiliki aturan. Mereka juga warga negara yang memiliki hak untuk memilih. Panglima membandingkan masyarakat sipil, yang kadang tidak berpendidikan,  diperbolehkan memilih dalam pemilu, mengapa prajurit TNI tidak boleh. Tetapi, hak politik TNI ini tidak akan digunakan sembarangan. Hak politik TNI akan diatur secara rigid, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. 

Kata Panglima, hak politik itu hanya digunakan sebagai hak memilih bukan yang lainnya. ''TNI tidak boleh ikut partai ini, partai itu. TNI juga tidak boleh ikut kampanye dan sebagainya. Hak itu hanya untuk memilih, baik dalam pemilu, pilkada maupun presiden,'' tegasnya.  

Keputusan ini baru akan dilakukan setelah TNI selesai melakukan pengkajian internal. Panglima justru membentuk tim khusus. Selama 2-2,5 tahun, tim yang diketuai oleh asisten teritorial itu akan mengkaji secara mendalam aspirasi prajurit, norma-norma dan aturan-aturan mengenai hak politik ini.  ''Prajurit TNI juga akan diberi pendidikan politik,'' tandasnta. 

Pendidikan politik ini jangan sampai disalahartikan sebagai pendidikan agar prajurit bebas menjadi anggota partai. Sama sekali tidak. Pendidikan itu hanya untuk memberi penyadaran terhadap hak memilih bagi para prajurit dan kesadaran hidup berdemokrasi. ''Arahnya bukan untuk berpartai atau kampanye-kampanye.'' (kmb7)