Demo Freeport Bentrok

Jakarta (Bali Post) -
Sekitar 150 mahasiswa dan warga Papua mendemo kantor  pusat PT Freeport Indonesia di Plaza 89 Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (27/2) kemarin.  Mereka tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat Papua Barat (Front Pepera PB).  Mereka menuntut penutupan PT Freeport Indonesia dan membebaskan 13 mahasiswa yang ditangkap aparat kepolisian beberapa hari lalu. 

Demo sempat diwarnai bentrok fisik dua kali. Mahasiswa Papua yang semula memadati jalan di depan Plaza 89 meminta masuk ke halaman. Tetapi, ratusan polisi menghadangnya. Bentrok kecil, dorong-dorongan terjadi.  Lalu lintas sempat macet total. Jalan utama di depan Kedubes Australia itu tetap tidak bisa dilalui secara bebas  oleh ratusan kendaraan yang akan menuju arah Menteng. Polisi yang menjaga mahasiswa sekitar lima lapis ini akhirnya berubah pikiran. Mahasiswa diberi kebebasan masuk ke halaman plaza. 

Polisi tidak ingin kecolongan. Sebuah mobil water canon dan rantis langsung disiagakan persis di depan pintu. Bentrok kembali terjadi, saat mahasiswa mendesak ingin masuk ke dalam gedung. Kalah, mahasiswa tidak bisa menembus  pagar betis polisi dan security gedung yang mengenakan baju antihuru-hara. 

Mahasiswa kemudian melanjutkan aksinya dengan orasi-orasi. Dalam selebaran yang dibagikan kepada wartawan, Perpera PB menuntut lima hal. Pertama, mendesak penutupan secara total seluruh operasi PT Freepor-Rio Tinto dan lakukan audit dan penyidikan secara menyeluruh terhadap seluruh kejahatan HAM, korupsi, dan penghancuran lingkungan hidup serta sumber-sumber kehidupan rakyat Papua. Kedua, menarik seluruh pasukan nonorganik TNI-Polri yang berada di Papua.

Ketiga, mengecam keras statemen pemerintah NKRI melalui Wapres Jusuf Kalla terkait pernyataannya tentang perlunya penambahan pasukan TNI untuk menjaga kawasan pertambangan PT Freeport. Keempat, bebaskan seluruh tahanan kasus Mil 62-63 Timika dan kasus BEM Papua di Plaza 89. Kelima, mengecam keras hegemoni AS-Uni Eropa atas penguasaan dan penghancuran SDA dan ekonomi politik di tanah Papua. Perpera PB juga menyerukan agar seluruh rakyat Papua melakukan mogok sipil nasional dan menggalang persatuan untuk menuntut penyelesaian seluruh persoalan rakyat Papua. 

Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto menegaskan, secara keseluruhan keamanan di Papua dapat dikendalikan oleh pihak kepolisian. Sampai sekarang belum ada permintaan dan pelimpahan kewenangan pengamanan dari Polri kepada TNI. Karena itu, Panglima menyatakan sampai sekarang  TNI tidak akan menambah pasukan guna mengamankan objek vital PT Freeport Indonesia di Timika, Papua. ''Semuanya sudah aman. TNI tidak akan menambah pasukan,'' tegas Panglima Djoko Suyanto dalam jumpa pers di Mabes Cilangkap Jakarta, Senin (27/2) kemarin.  

Seperti diketahui, demo mahasiswa ini terkait kerusuhan antara pihak aparat keamanan dengan warga di Timika di wilayah pertambangan PT Freeport, di Mil 62-63. Setidaknya tiga warga Papua tertembak. Mahasiswa  kemudian mengamuk di kantor pusat Freeport di Jakarta. Mereka kini ditahan. Aksi kali ini sebagai aksi solidaritas untuk menuntut pembebasan rekan-rekan mereka dan sekaligus mendesak penutupan PT Freeport. (kmb7)