Uang
Keamanan
di BTDC
Mencekik Leher
Denpasar
(Bali Post) -
Komisi
C DPRD Badung yang
melakukan
sidak
ke sejumlah hotel
di Nusa
Dua
dibuat terperangah
dan
kaget menyusul
laporan
pihak hotel menyangkut
masalah
keamanan, tingkat
hunian
dan besarnya
beban yang
mereka
pikul. Uang
keamanan
di
kawasan ini
dinilai
mencekik leher
setelah
dinaikkan secara
sepihak.
Pada
sidak
Senin (27/2) kemarin,
komisi
mendapat laporan
kalau
uang keamanan yang
sebelumnya
dikenakan 8
ribu
dolar AS setiap
tiga
bulan, belakangan
ini
dinaikkan secara
sepihak
oleh BTDC menjadi 17
ribu
dolar AS. Padahal
menurut
manajemen
Hotel
Nusa
Dua
Beach, kondisi hotel
lagi
sepi tamu.
Manajemen Hotel
Nusa
Dua Beach bahkan
mengaku
berat karena
harus
membayar uang
keamanan yang
naik
dua kali lipat
kepada
pihak BTDC selaku
pengelola
kawasan.
Komisi
C yang dipimpin
Wakil
Ketua Komisi Made
Dharma juga
mendapat
laporan
kalau di
kawasan
itu mereka
kesulitan air
bersih.
Selain soal
beban
uang keamanan,
juga
dilaporkan adanya
keluhan
terkait temuan
masalah
keamanan di
Bandara
Ngurah Rai yang
belum
memenuhi standar
internasional.
Hal itu
membuat wisatawan
yang akan
masuk Bali
menjadi
cemas dan
ragu.
Apalagi setelah
bom
kembali mengguncang
Kuta
semakin meyakinkan
wisatawan
kalau
soal keamanan
di
Pulau Dewata
ini
masih meragukan
mereka.
Sementara
itu,
dalam tatap
muka
dengan manajemen
Hotel Putri Bali
juga
terungkap soal
tunggakan PHR hotel
milik BUMN
ini yang
sangat
tinggi. Anggota
Komisi C Citra
Umbara, S.E.
mengaku
heran hotel berbintang
lima itu
sampai
nunggak PHR sampai
Rp 2,5
milyar. Dia
berharap
masalah
ini segera
diselesaikan agar
tak
sampai berlarut-larut.
Kadispenda
Badung
Kompyang Swandika
yang turut
dalam
pertemuan itu
mengatakan
akan
mengkaji tunggakan
itu.
Dia mengatakan
akan
dilakukan upaya yang
bisa
memperkecil tunggakan
itu
sebagaimana dilakukan
pada hotel lain yang
juga
belum bisa
melunasi
tunggakan PHR-nya.
Menurut
pihak hotel,
tunggakan yang
membengkak
terus
sejak tahun
2001 itu
selain
akibat dampak
bom
juga karena
kondisi
tamu yang relatif
kecil. Agar
tak
sampai terjadi PHK,
pihaknya
menggunakan
dana yang
ada
untuk memenuhi
kebutuhan
pegawai.
(031)