Banyuwangi Kekurangan Pupuk

Banyuwangi (Bali Post) -
Tahun ini Kabupaten Banyuwangi dipastikan akan kembali kekurangan pasokan pupuk. Pasalnya, dari permintaan yang diajukan sebanyak 50 ribu ton, hanya 35 ribu ton yang disetujui. Padahal, jumlah 50 ton tersebut adalah ukuran paling minim untuk kebutuhan Banyuwangi setiap tahunnya. Demikian dijelaskan Kepala Dinas Kehutanan, Pertanian dan Urusan Ketahanan Pangan Ir. Mohamad Syawal, Sabtu (25/2).

Dikatakannya, tahun 2004 lalu Kabupaten Banyuwangi mampu mendapatkan pasokan pupuk sekitar 53 ribu ton, sesuai permintaan dari Dinas Pertanian Kabupaten Banyuwangi ke Propinsi Jawa Timur. ''Tahun ini dipastikan turun pasokan yang akan diterima,'' lanjut Syawal.

Untuk mengantisipasi kekurangan tersebut, Syawal menyatakan akan melakukan pengaturan dan pengawasan yang tepat dalam pendistribusian pupuk. Tempat-tempat yang dicurigai menjadi penimbunan pupuk akan diawasi secara ketat bekerja sama dengan aparat kepolisian.

Proses pembelian pupuk tahun ini akan sedikit lebih rumit dibandingkan sebelumnya. Nantinya, mekanisme pembelian pupuk hanya dilakukan melalui kelompok tani. Setiap petani yang akan membeli pupuk diwajibkan membuat definitif kebutuhan kelompok (DKK). Dengan cara ini petani diajarkan selalu membuat rencana pembelian pupuk.  ''Ini pembelajaran bagi petani untuk mengurangi pemborosan dan penyelewengan pupuk,'' imbuh mantan Kadis Perdagangan Kabupaten Banyuwangi ini.

Meski mekanisme pembelian begitu rumit, Syawal memastikan harga pupuk tidak akan dipermainkan. Petani bisa langsung membeli kepada pengecer melalui kelompok tani masing-masing.

Kurangnya pasokan pupuk untuk Banyuwangi juga diakui oleh Bendahara Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Propinsi Jawa Timur M. Noer Sutjipto, S.P., M.M., M.sc. Menurutnya, berkurangnya pasokan itu disebabkan oleh pengurangan pasokan pupuk dari pemerintah pusat kepada Propinsi Jawa Timur. Tahun ini Jawa Timur sudah mengajukan permintaan pupuk 1.300.000 ton. Namun, yang disetujui hanya 1 juta ton.  ''Jadi masih ada kekurangan 300 ribu ton,'' ujar  Ketua Pengusaha Pupuk Kecil Menengah Propinsi Jatim ini.

Karena itulah, lanjut Sutjipto, HKTI Jatim sudah mendesak Gubernur Jawa Timur Imam Utomo untuk kembali mengajukan kebutuhan pupuk di Jawa Timur. Diharapkan petani di Jawa Timur tidak akan kembali berebut pupuk yang berdampak pada kualitas hasil pertanian. Selain itu, HKTI juga mulai menggalakkan penggunaan pupuk nonorganik untuk mengembalikan kesuburan tanah. (udi)