Catatan Ekonomi Sepekan
Ke Mana Ekonomi Kini Berpijak?
PERTUMBUHAN
ekonomi yang tinggi menjadi kebutuhan mendesak.
Pertumbuhan ekonomi tinggi adalah jawaban strategis
terhadap masalah sosial-ekonomi di masyarakat yang makin
termaginalkan. Pengangguran bertambah, kemiskinan makin
dalam dan luas, juga kesehatan masyarakat cenderung
terus menurun.
-----------------------------
Menko Perekonomian Boediono dalam sebuah kesempatan
berujar perihal pertumbuhan ekonomi nasional serta-merta
menerbitkan harapan. Dia berani menargetkan pertumbuhan
ekonomi nasional tahun ini 6-7 persen. Bahkan, dia juga
mengaku optimis bahwa target itu bisa dicapai. Memang
kita boleh berharap beban masalah sosial-ekonomi kita
tahun ini bisa berkurang. Dengan pertumbuhan ekonomi
dalam kisaran relatif tinggi, lapangan kerja bisa
lumayan banyak tercipta. Itu, pada gilirannya, niscaya
berdampak positif terhadap penurunan masalah kemiskinan
maupun perbaikan kesehatan masyarakat. Cuma, jujur saja,
kita tidak mendapat penjelasan mengenai munculnya angka
pertumbuhan sebesar 6-7 persen itu. Mungkin pemerintah
berpijak pada membaiknya indikator makro yakni penguatan
kurs rupiah dan Indeks Harga Saham.
Berpijak pada premis itu, optimisme membangun
perekonomian dapat dilakukan lebih baik karena situasi
yang kondusif. Ya, nilai tukar rupiah terhadap barang
dan jasa menjadi salah satu tolak ukur mendeskripsikan
kondisi real ekonomi Indonesia. Rupiah menjadi alat
tukar bagi lebih 200 juta penduduk. Nilai rupiah yang
telah jatuh berlipat-lipat sejak krisis ekonomi dimulai
pertengahan 1997 lalu. Artinya, rupiah yang kita pegang
ini telah diamputasi berulangkali.
Para menteri ekonomi pada Kabinet Indonesia Bersatu
boleh-boleh saja mengklaim adanya progres di bidang
ekonomi. Tapi, rakyat pun berhak untuk menjawab bahwa
semua indikator ekonomi maupun klaim-klaim tentang
progres bidang ekonomi itu, tidak atau belum memberi
nilai tambah sedikit pun terhadap hidup keseharian
mereka. Pemerintah, semestinya memahami apa akibatnya
bagi kelompok masyarakat berpenghasilan tetap, jika
inflasi sudah memasuki kisaran dua digit. Dalam situasi
seperti sekarang, ketika inflasi berada di level 17
persen, menjadi konyol kalau ada menteri
berani-beraninya mengklaim kemajuan.
Pengelolaan ekonomi negara, bagaimana pun, harus fokus
pada kesejahteraan rakyat, bukan fokus pada apa yang
digariskan teori ekonomi. Klaim-klaim kemajuan itu hanya
teori yang nyaris tak punya arti apa-apa bagi begitu
banyak orang. Mereka yang menjadi korban pemutusan
hubungan kerja (PHK), mereka yang harus mengais-ngais
untuk sekadar mendapatkan sesuap nasi atau mencari uang
hanya agar bisa melunasi uang sekolah anak.
Ekonom Umar Juoro mengungkapkan, indeks kesengsaraan
rakyat (misery index) Indonesia per Februari ini sudah
cukup tinggi. Metode perhitungan indeks kesengsaraan
rakyat ini relatif sederhana, tingkat inflasi ditambah
besaran pengangguran. Dalam konteks Indonesia, indeks
kesengsaraan rakyat itu menjadi 27,81 persen, hasil
penjumlahan dari laju inflasi 17,11 persen dan tingkat
pengangguran yang mencapai 10,8 persen. Tingginya indeks
kesengsaraan itu menjadi pembenaran yang menggambarkan
hidup sebagian besar rakyat di negara ini.
Dengan indikator yang satu ini, diharapkan para perumus
kebijakan di kabinet lebih realistis. Tentu saja yang
dimaksud realistis adalah merumuskan kebijakan dengan
mengacu pada beban hidup rakyat kebanyakan, bukan apa
kata orang asing di lembaga-lembaga multilateral macam
IMF atau Bank Dunia. Kalau harga pasar BBM sekarang
menyebabkan beban hidup begitu berat, menjadi tidak
layak jika tarif ini-itu pun ikut-ikut dinaikkan. Apakah
karena ''ganti baju'' para elite itu lupa jati dirinya,
kalau mereka pun juga rakyat Indonesia?
*
indu
