Warung Global------
Proyek Embung Telaga Tunjung
Sarat Kepentingan Politik 

Proyek Embung Telaga Tunjung yang menjadi harapan ratusan petani di Tabanan, hingga saat ini belum ada kepastian kapan akan dapat dimanfaatkan. Walaupun ada pernyataan dari Bupati Tabanan bahwa pembangunan induk mungkin akan selesai, tetapi pengoperasiannya menunggu penyelesaian unit penunjang lainnya. Sepertinya itu hanyalah sebuah janji, apabila dilihat dari real penyelesaian proyek sampai saat ini belum tuntas. Benarkah karena terbatasnya dana? Tidak salah anggapan sejumlah masyarakat bahwa pembuatan Embung Telaga Tunjung sebuah proyek dengan dominan kepada kepentingan politik tanpa memperhatikan jeritan dan nasib ratusan petani yang kini sawahnya kekeringan. Demikian terungkap dalam acara Warung Global yang disiarkan secara langsung oleh Radio Global FM 96,5 Sabtu (25/2). Acara ini juga dipancarluaskan oleh Radio Genta Bali dan Singaraja FM. Berikut rangkuman selengkapnya.

============================================================

 

Menurut Jujur di Sanglah, pada saat pilkada proyek ini sebagai alat politik yang paling hot tapi ternyata sampai saat ini belum ada apa- apanya. Bahkan Ibu Megawati sangat berharap Embung Telaga Tunjung itu memberi kemudahan dan mampu mensejahterakan masyarakat Tabanan.

 

Dikatakan, kalau memang proyek tersebut menjadi tujuan pokok atau moment demi kepentingan masyarakat, untuk kebutuhan pertanian, mestinya itu diutamakan tanpa ada proyek lain diluar itu, seperti pembangunan rumah sakit internasional yang sekarang kelihatannya mangkrak pengerjaannya dan tanahnya tidak berfungsi dengan baik juga menghabiskan dana yang tidak sedikit yaitu sekitar Rp 19 milyar. Kenapa tidak dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan proyek Telaga Tunjung saja, agar petani bisa menikmati air.

 

Mohon ketegasan dari Pemda Tabanan kapan proyek ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat petani dan berapa jumlah dana yang dibutuhkan. Apabila sudah tidak memungkinkan Pemda Tabanan untuk menyelesaikan Embung Telaga Tunjung tersebut, jangan memberikan harapan kepada masyarakat.

 

Sementara itu, Pande di Pandak Gede berpendapat, mega proyek ini tidak bisa diselesaikan dengan dana daerah dan memang dana ini direncanakan akan diambil dari dana sektoral. Pada saat pemerintahan Megawati, menjanjikan dan mencanangkan bahkan menindaklanjuti pembangunan proyek tersebut. KOntan saja, petani di daerah tersebut begitu menaruh harapan besar terhadap keberadaan proyek ini untuk mengairi sawah mereka tanpa hanya tergantung kepada curah hujan saja.

 

Dan, bahkan masyarakat merelakan tanahnya diterlantarkan menunggu mega proyek tersebut selesai pengerjaannya. Namun kemudain ketika penyelesaian proyek itu molor, masyarakat menaruh curiga dan menghitung-hitung, dirinya dirugikan. Kemudian atas keresahan masyarakat petani tersebut pemerintah dalam hal ini Bupati Tabanan buru-buru mengatakan bahwa embung tersebut mungkin akan selesai tahun 2006 ini, namun pengoprasiannya menunggu penyelesaian penunjang lainnya. Itu artinya molor lagi. Sebaiknya Pemkab Tabanan berbicara seadanya saja, jujur, transparan sesuai kewenangannya.

 

Sukarsan di Meliling mengatakan, yang paling dirugikan oleh proyek ini adalah warga di sekitar subak Meliling. Empelan tersebut adalah empelan warga subak Meliling yang dibangun secara swadaya dan sumbangan dari pemerintah. Dengan dibuatkan mega proyek yang hingga saat ini pengerjaannya belum selesai sangat mempengaruhi produktifitas petani di sana. Walaupun masyarakat petani di sana diberikan sumbangan, namun tidak begitu membantu. Yang dibutuhkan petani adalah kail bukan ikan.

 

IB Rai di Denpasar menilai setiap pernyataan- pernyataan yang disampaikan harus didukung oleh data-data atau perhitungan yang cermat yang mendekati kepastian. Pernyataan yang disampaikan Bupati Tabanan bahwa proyek tersebut sudah dapat beroprasi tahun 2006, tapi sampai sekarang tampaknya belum berfungsi. Dengan keadaan seperti ini sudah ada pihak-pihak yang dirugikan yaitu petani. Dengan menyadari adanya pihak yang dirugikan, seharusnya pemerintah mencarikan solusi, apa yang seharusnya dilakukan oleh petani agar tidak terjadi keresahan yang berkepanjangan.

 

Wayan Suendara di Tabanan, mengatakan, proyek Telaga Tunjung hingga saat ini pengerjaannya masih terus berlanjut, tetapi mungkin penyelesaiannya masih membutuhkan waktu. Selama ini petani mengairi sawahnya hanya mengandalkan curah hujan dan menunggu musim tanam subak dihulu, tetapi tidak selamanya mereka bisa seperti itu. Jika masalah dana, sebaiknya Pemda melakukan lobi kepusat agar pengerjaan proyek tersebut cepat selesai.

 

Sumawa di Kintamani mengatakan, setiap proyek itu ada dua, jangka panjang dan jangka pendek. Barangkali proyek Telaga Tunjung ini adalah proyek jangka panjang. Namun dari kenyataan yang ada, keinginan petani begitu menggebu untuk segera terselesaikannya proyek tersebut, inilah yang perlu dicarikan solusi eksekutif dan legeslatif

 

Sementara Setia di Tabanan, berpendapat proyek mangkrak karena kekurangan dana adalah hal yang biasa. Sangat memprihatinkan petani yang sawahnya kering bertahun-tahun, mereka itu mesti makan apa? Dalam hal ini yang paling mendesak adalah bagaimana Pemkab Tabanan menyikapi usulan dari para petani untuk membebaskan pembayaran pajak.

 

Adnyana di Denpasar dan Ariawan di Abiansemal berpendapat sama sebelum merancang suatu program sudah barang tentu benar - benar dipikirkan untuk alokasi dana, apalagi telah dibicarakan target penyelesaian, itu artinya sudah ada kematangan. Jadi kalau sekarang ada hambatan penyelesaian pengerjaan proyek tersebut karena masalah dana, itu salah siapa?

 

Lain halnya dengan peendapat Bagus di Rijasa dan Joni di Penatih, kekurangan dana bukan berarti mangkrak. Proyek tersebut hingga saat ini masih tetap berjalan. Kita harus bersabar dan kita harus tetap mendukung proyek tersebut. Setelah kita mendukung, baru kita menyelidiki secara mendalam. Proyek tersebut hingga saat ini masih tetap berjalan. (Wati)