Wali Kota Pusing Bayar Tunjangan Dewan

Mataram (Suara NTB)-
Keluarnya PP No. 37 tahun 2006 tentang perubahan kedua atas PP No. 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD, cukup memusingkan kalangan eksekutif. ''Berat karena pertimbangan kemampuan Kota Mataram,'' cetus Wali Kota Mataram, H. Moh. Ruslan, S.H, Senin (18/12) kemarin.

Dalam rapat paripurna pengajuan Ranperda tentang pemekaran kecamatan dan kelurahan di Kota Mataram dan Ranperda atas perubahan kedua atas Perda Kota Mataram No. 10 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD Mataram di ruang sidang DPRD Kota Mataram, Ruslan mengatakan berat membayar kenaikan tunjangan Dewan yang angkanya cukup bombastis.

Eksekutif misalnya, harus menyiapkan anggaran sebesar Rp 42 milyar untuk membayar realisasi keluarnya PP No. 37 tahun 2006. Belum lagi, menyediakan anggaran sekitar Rp 6 milyar untuk membayar rapelan tunjangan komunikasi dan dana operasional per bulan selama tahun 2006 (mengingat PP itu berlaku surut). Total anggaran yang harus disiapkan eksekutif untuk membayar realisasi PP No. 37 tahun 2006 pada tahun 2007 ini mencapai Rp 48 milyar.

DAU (Dana Alokasi Umum) Kota Mataram yang walaupun meningkat, justru terlampaui oleh tingginya anggaran untuk tunjangan Dewan, yakni Rp 40 milyar. Namun mau tidak mau, eksekutif tetap harus mencairkannya  karena sudah merupakan konsekuensi yuridis. Itu, lanjut dia, belum termasuk aplikasi diterbitkannya peraturan yang menyebutkan gaji PNS minimal Rp 1,4 juta. Untuk realisasi peraturan yang berlakunya dihitung mulai Januari 2007, Pemkot Mataram harus menyediakan anggaran sebanyak Rp 30 milyar.

''Untuk gaji dan tunjangan saja mencapai Rp 78 milyar,'' ujarnya di atas podium sambil geleng-geleng kepala. Anggaran untuk membayar tunjangan Dewan dan realisasi kenaikan gaji PNS yang pencairannya tahun 2007 itu tentu akan memeras pikiran mengingat masih banyak program-program Kota Mataram yang belum terealisasi karena keterbatasan anggaran. Ia mencontohkan, untuk tahun 2007 Pemkot Mataram harus menyediakan dana Rp 5 milyar untuk pembangunan PPLS (Pusat Pendidikan Luar Sekolah) menyusul kepercayaan pemerintah pusat pada Kota Mataram dan lima kota lainnya di Indonesia untuk mengembangkan hal tersebut.

Program lain yang harus dimulai tahun 2007 menyangkut pembuatan tempat rekreasi di makam Loang Baloq yang akan dirangkai dengan wisata pantai yang diperkirakan menelan dana Rp 4 milyar. ''Untuk pembebasan tanah saja mencapai Rp 15 milyar. Jadi jumlah keseluruhan anggaran yang akan keluar pada tahun 2007 sebesar Rp 97 milyar,'' urainya sambil menambahkan tahun 2007 pencapaian PAD Kota Mataram dicanangkan Rp 25 milyar. (fit)