DARI WARUNG GLOBAL
Pelanggaran Serius,Istri Pejabat Gunakan APBD 

KALAU diajak jalan-jalan gratis, apalagi ke Cina, tentu semua mau. Tetapi kalau pakai dana rakyat atau APBD tentu menimbulkan banyak pertanyaan negatif. Inilah yang rupanya terjadi pada pejabat-pejabat kita yang sedang melenggang ke Cina. Apalagi dalam situasi ekonomi saat ini rakyat untuk makan saja susah dan juga beban kewajiban untuk membayar pajak juga dirasa berat oleh rakyat. Kalau dikatakan dananya dari sponsor Cina, apa benar? Kalau biaya sendiri tidak apa-apa, tetapi kalau menggunakan APBD merupakan pelanggaran serius. Demikian terungkap dalam acara Warung Global yang disiarkan langsung Radio Global 96,5 FM, Senin (18/12) kemarin dan dipancarluaskan Radio Singaraja FM. Berikut rangkuman selengkapnya.

-------------------------

Adnyana di Pedungan mengatakan kalau betul menggunakan APBD yang tidak dialokasikan harus dipertanggungjawabkan. Kalau tidak, kembali citra seperti ini lebih mencoreng. Juga dia berharap agar masalah ini tidak tinggal berita. Kalau untuk meningkatkan pengetahuan wanita maka dia setuju. Tetapi harus ada kejelasan biaya yang diperlukan.

Ngurah Setiawan di Mas Ubud berpendapat kalau biaya sendiri tidak apa-apa tapi kalau menggunakan APBD merupakan pelanggaran serius. Kalau ibu-ibu cemburu atau takut bapak-bapaknya dugem atau jajan yang sudah rahasia umum karena rata-rata begitu, yang menjadi batasan apakah harus mengajak istri atau tidak harus melihat tergantung pada situasi masyarakat dalam hal ini ekonomi atau kemakmuran rakyatnya.

Lengkong di Dalung menanggapi, jika memang mengajak istri bagus kalau memang menggunakan biaya sendiri, kalau memang anggaran itu masuk di APBD maka tidak masalah. Namun kalau tidak masuk dalam anggaran APBD maka harus menggunakan dana pribadi. Namanya melali maka wajar ingin mengajak istri agar suaminya tidak menyeleweng. Karena ada indikasi saat kunjungan menyeleweng, namanya manusia cunguh marep tuwun dan kalau kita lihat dewan juga sering keluar daerah maka wajar. Kunjungan kerja seharusnya ada manfaatnya tetapi kalau kita lihat hanya melali tok alias tidak ada hasilnya hanya menghabiskan uang rakyat saja.

Dogler di Gianyar menduga kemungkinan situasinya yang kurang pas, dalam keadaan beras naik dan banyak saudara-saudara kita yang bergulat dengan kemiskinan. Dulu pada pembahasan tahun anggaran 2006 DPRD Propinsi Bali secara tegas mengatakan bahwa tidak ada perjalanan ke luar negeri. Kalau di APBD tidak ada perjalanan keluar negeri Bapak Gubernur mengatakan bahwa biayanya dari Cina semua. Timbul pertanyaan, kenapa tidak sekalian masyarakat Bali diajak ke Cina, kenapa pejabat-pejabatnya saja? Istri-istri pejabat diajak karena ini perjalannya ke luar negeri maka aji mumpung.

Agung Purnawijaya di Gianyar sebagai masyarakat tmengaku idak keberatan, yang peting datang dari Cina berguna bagi masyarakat Bali. Mereka sudah telanjur berangkat, apa sih taringnya DPR? Apakah berani mencopot jabatannya? Terasa tidak mungkin.

Sumawa di Bangli bertanya siapa yang memberi rekomendasi bahwa istri pejabat ikut berangkat ke Cina? Kalau memang rekomendasinya dari Gubernur dan menggunakan dana APBD, ini yang perlu dipertanyakan dan harus diusut tuntas. Karena kalau saja APBD Bali, Kabupaten da Kota digunakan sesuai dengan aturan maka tidak ada pengacara yang mondar-mandir di pengadilan, akan tidak ada masyarakat yang mengeluh tentang pendidikan kalau APBD tersebut dikelola secara efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan benar-benar bertanggung jawab terhadap asas keadilan buat masyarakat. Namun dalam tatanan DPR, boleh saja DPR berteriak di media tapi jangan hanya untuk popularitas tetapi kekritisan DPR harus dapat dinikmati masyarakat. Karena selama ini kekritisan DPR hanya sekadar lewat begitu saja, belum dirasakan masyarakat secara signifikan.

Ngurah Arya di Kuta memaparkan, pajak habis untuk jalan-jalan pejabat dan juga menaikkan gaji. Pajak angukutan kendaraan naik semua padahal masyarakat setengah mati untuk membayar. Diharapkan agar ada evaluasi dari pimpinan dewan, apakah penting atau tidak ke Cina. Kalau dikatakan biaya datang dari Cina maka dirasa tidak mungkin. Pertanyaannya, kalau ada kunjungan ke Libanon atau Irak apakah mau mengajak istrinya? Dia mengajak, bila perlu jangan bayar pajak.

Kompyang Lombok di Bangli melihat kontrol DPR sudah bagus, kalau anggota dewan berangkat maka eksekutif yang bicara. Mengenai keberangkatan ke Cina, dia dapat bertanya kepada salah satu yang berangkat ternyata istrinya tidak berangkat. Karena keberangkatan itu urusan pejabat atau eksekutif. Juga dia bertanya kepada ibunya dujelaskan juga bahwa itu urusan pejabat tetapi kalau urusan keluarga dan dharma wanita barulah istrinya ikut. Dikatakan bahwa yang berangkat saat ini bersama istri, 50% dari uang pribadi dan 50% dari sponsor Cina. Saat ini mereka ada yang belum datang. Menurut Kompyang, kalau jesa-jelas menggunakan uang rakyat maka harus didemo. * panca