Catatan Pariwisata Sepekan --------:
Bulan Penuh Kewaspadaan 

Bukannya mau menebar kecemasan, namun untuk mempertebal kewaspadaan. Belajar dari kejadian yang sudah-sudah, sepanjang September - Oktober ini biasanya musim para teroris beraksi. Kelengahan selalu dimanfaatkan secara jitu oleh para teroris. Agar tidak kecolongan lagi, kewaspadaan perlu terus ditingkatkan, bukan hanya oleh aparat keamanan tetapi seluruh masyarakat.

Sejak Tragedi Kuta, barulah kita mulai menyadari betapa pentingnya arti keamanan bagi sebuah destinasi pariwisata seperti Bali. Selama berpuluh-puluh tahun kita terbuai laporan akhir tahun aparat keamanan, "Bali termasuk daerah teraman di Tanah Air." Semua merasa kecolongan, ketika dengan mudahnya teroris du kali memporak-porandakan Bali. Orientasi terhadap security sekejap berubah drastis.

Keamanan harus jadi prioritas. Pernyataan seperti itu kerap kita dengar dari penggalan pidato pejabat, sesumbar politisi dan retorika di ruang seminar. Sayangnya, semua itu masih wacana di awang-awang. Ekseptasi yang berlebihan pada peran aparat keamanan tidak ditunjang oleh tersedianya fasilitas untuk mewujudkannya. Sampai saat ini, kendati kita sudah cukup percaya pada kinerja Polri, tetapi masih cukup banyak kendala.

Ditinjau dari beban tugas, luas wilayah dan tuntutan kualitas keamanan pariwisata Bali, penyediaan personel berikut sarana dan prasarananya masih jauh dari memadai. Menyimak minimnya ketersediaan fasilitas itu, kita segera menemukan ironi. Betapa kemegahan pariwisata Bali yang dihias sekian ratus hotel berbintang dan fasilitas yang serbah wah, sama sekali tak berimbang dengan ketersedian sarana keamanan.

Di sini secara telanjang sekaligus memperlihatkan, betapa tidak proporsionalnya alokasi cost keamanan dalam "akuntansi" untung-rugi kepariwisataa Bali. Industri pariwisata tampaknya merasa cukup memadai kalau sudah membayar PHR dan pungutan normatif lainnya. Padahal, sejatinya tugas keamanan, apalagi dalam konteks preventif mendeteksi aktivitas terorisme, sangatlah berat. Perlu dana yang jauh lebih besar dari sekadar menyiapkan nasi bungkus dan segelas kopi untuk ronda malam.

Wacana yang bergulir dalam empat tahun terakhir tentang pentingnya peran keamanan dalam pariwisata Bali, tampaknya belum dicermati secara sungguh-sungguh, baik oleh pemerintah, DPRD maupun kalangan pariwisata sendiri. Secara karikaturis misalnya, kita bisa mempertanyakan, kalau yang dikeluhkan secara klasik selama ini masalah dana, lantas mengapa sekian milyar rupiah dihambur-hamburkan untuk pelesiran Dewan ke luar negeri? Kalau dana untuk urusan remeh-remeh itu ada, mengapa tidak disisihkan untuk menambah fasilitas keamanan yang jauh lebih penting?

Padahal, kalau kondisi Bali aman dan nyaman, turis bisa berbondong-bondong ke sini. Imbasnya, industri pariwisata hidup kembali sehingga bisa bayar PHR. Kalau PHR meningkat dengan sendirinya pundi-pundi daerah akan menggelembung pula. Sesudah itulah baru dipikirkan alokasi dana untuk urusan remeh-remeh, seperti pelesiran ke luar negeri atau ke daerah lain. Maaf, mestinya alur berpikirnya kan demikian.

Kalau kita masih percaya bahwa kekeliruan masih bisa dikoreksi, ke depan tampaknya perlu dilakukan redistribusi tourism benefit di Bali dengan menempatkan security cost sebagai bagian dari "pembukuan" pariwisata Bali. Dengan kewenangan yang ada, legislatif dan eksekutif harus cerdas mencari terobosan. Bukan saja dengan secara gampangan menaikan PHR atau pungutan lainnya, tetapi melakukan konsolidasi dengan seluruh stakeholders pariwisata Bali untuk bersama-sama memikirkannya.

Selama ini hal itu belum pernah dilakukan! Setidaknya untuk menyamakan persepsi, bahwa menjaga keamanan Bali sama penting dengan promosi ke pasar-pasar potensial di luar negeri. Tak ada gunanya berbusa-busa ke luar negeri, kalau keamanan di sini belum mantap. * gregorius