Tuntut Kepastian Sisa Lahan ---
Warga Kemoning Patok LC Uma Lemek 

Semarapura (Bali Post) -
Tuntutan Desa Adat Kemoning atas transparansi keberadaan sisa lahan LC Uma Lemek terus berlanjut. Terutama terkait keberadaan sisa lahan saluran irigasi subak seluas 1,20 hektar yang dimanfaatkan sebagai jalan subak.

Mereka mematoki sekitar 1,085 hektar tanah-tanah yang ditengarai tanah negara yang ada di areal LC, Minggu (29/10) lalu. Tanah-tanah yang terkena patok tersebut sudah bersertifikat atas nama pribadi sebagai hasil jual-beli. Senin (30/10) kemarin, Bendesa Adat Kemoning, Wayan Mustika, membenarkan peristiwa itu. Sedikitnya, 35 patok yang terpasang untuk mengklaim tanah tersebut. Hal itu, dilakukan dengan harapan desa adat mendapat pembagian pelaba pura karena desa adat diserahkan empat pura yang seharusnya di-empon oleh krama subak.

Keempat pura itu, Pura Petinggar, Masceti, Ulun Suwi, dan Pura Bedugul. ''Terus terang, adat kami sedikitnya 17 kali menggelar piodalan selama satu tahun. Sekarang harus ditambah lagi untuk pelaksanaan piodalan di empat pura subak tersebut. Di satu sisi, desa adat sama sekali tidak mendapatkan pelaba pura,'' ungkap Mustika. Atas beban itulah, Desa Adat Kemoning gigih mempertanyakan sisa tanah kosong tersebut.

Apalagi, kata dia, belakangan mereka mendengar isu bahwa tanah tersebut diperjualbelikan oleh oknum pegawai Badan Pertanahan Negara (BPN) Klungkung. ''Nah, seandainya ada masyarakat yang merasa memiliki tanah yang dipatok, silakan koordinasi dengan kami (Desa Adat Kemoning-red) sekaligus memperlihatkan tanda bukti asli,'' tambahnya.  Menurut penuturannya, saat ini banyak tanah yang memiliki sertifikat ganda.

Sebelumnya, Warga Kemoning, Semarapura Kelod, sempat mempersoalkan keberadaan LC Subak Lemek. Pasalnya, setelah dijadikan proyek LC, tanah-tanah kosong yang awalnya tidak jelas siapa pemiliknya, kini dikuasai oknum pejabat. (kmb20)