Menbudpar Jero Wacik :
Saya Bisa Bubarkan MPI 

Ketua Masyarakat Pariwisata Indonesia (MPI) Pontjo Sutowo menilai Menbudpar belum bekerja strategis?

Tidak benar itu. Saya sudah banyak bicara dengan asosiasi dan industri pariwisata soal bagaimana memajukan pariwisata Indonesia, dan saya sudah bekerja maksimal. Jika hasil angkanya demikian (kunjungan wisman terus anjlok-red), ya kita tak bisa bicara banyak. Yang jelas selama dua tahun menjadi menteri, sudah kerja maksimal dan strategis. 

Maksudnya?

Begini. Saya dilantik jadi Menbudpar 21 Oktober 2004. Sehari dilantik sudah ketemu asosiasi pariwisata, ada PHRI, Asita, INCCA, kecuali Pak Pontjo karena MPI itu organisasi yang lebih kecil. Saya cari masukan apa yang diminta industri. Ternyata, mereka mengeluhkan bahwa warga Cina yang mau ke Indonesia harus ngurus visa ke Ghuang Zhoa yang jaraknya 4 jam, sehingga tak efektif dan Indonesia perlu membuka perwakilan di Ghuang Zhoa. Selain itu, seat capacity penerbangan ke luar negeri perlu ditambah. Masalah lain, Indonesia harus ciptakan pasar baru selain pasar lama Australia, negara kawasan ASEAN, beberapa negara di Eropa. Dan disepakati pasar baru itu Cina, India dan Timur Tengah, karena ketiga negara itu ditutup oleh kita.

 

Hasilnya?

Saya langsung bicara dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Hukum dan HAM soal membuka perwakilan di Ghuang Zhoa, dan disetujui. Kita juga membuka rencara strategis (renstra) pengembangan pasar pariwisata dengan melakukan promosi dan pemasaran ke tiga negara pasar baru, yang sampai kini masih terus kita lakukan.

 

Jadi, itu termasuk kerja strategis?

Itu masih ditambah dengan pertemuan 17 menteri terkait bidang pariwisata di Tampaksiring, Bali, yang dipimpin Presiden Yudhoyono. Bahkan, Pak Pontjo sendiri datang dan menyaksikan ini. Perlu diketahui bahwa baru pertama ini Presiden memimpin rakor khusus soal pariwisata. Jadi, ada nilai tambahnya buat pariwisata kita. Apakah ini masih dianggap kurang strategis?

 

Berarti Bapak tidak puas dengan tudingan itu?

Oh, ya dong. Karena sudah bekerja demi rakyat, dan akan memberikan laporan setiap tahunnya kepada Presiden. Saya yakin rapor maupun kinerja saya selama dua tahun sebagai menteri tidak merah, karena sudah banyak yang saya lakukan.

 

Jadi...

Begini, saya lanjutkan. Di saat Bali diguncang bom kemudian ada bencana alam di Yogyakarta dan tsunami di kawasan wisata Pangandaran, saya langsung datang dengan mendirikan media center. Saya berusaha untuk memacu kinerja jajaran saya dan mengajak asosiasi agar dapat secepatnya memulihkan sektor pariwisata Indonesia. 

 

Selain dinilai tidak strategis, juga belum membuat skala prioritas kebijakan untuk mengembalikan pariwisata yang terus terpuruk, tanggapan Bapak?

Skala prioritas yang mana? Apakah kalau ada pengusaha hotel yang minta keringanan bayar pajak, itu yang diprioritaskan? Maaf saya tidak lakukan itu, saya bekerja untuk kepentingan rakyat dan tidak untuk kepentingan pengusaha. Juga ada usulan agar visa berkunjung ke luar negeri hendaknya dibebaskan, namun saya tidak mau mengusulkan itu karena itu bukan untuk kepentingan rakyat, tetapi segelintir orang.

 

Kalau tudingan itu tidak benar, apa ada rencana memanggil atau menegur?

Kenapa itu saya lakukan? Ingat ya, keberadaan MPI itu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Budpar yang sudah jalan 6 tahun, padahal masa kerja mereka cuma 5 tahun. Bisa saja saya cabut dan saya bubarkan dengan alasan itu. Namun, tidak saya lakukan. Memang tugas MPI tujuannya untuk memberi masukan kepada menteri, namun MPI sendiri tidak jelas siapa saja yang ada di dalamnya. * endy