PKM mesti Memanfaatkan Dana Bergulir Tepat Guna 

Denpasar (Bali Post) -
Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dilakukan dengan memberikan bantuan dana bergulir diharapkan dapat dimanfaatkan secara tepat guna oleh para pengusaha kecil dan menengah (PKM). Pemanfaatan yang tepat akan berpengaruh terhadap kelangsungan operasional PKM itu sendiri. Demikian ditegaskan Kepala Dinas Koperasi dan PKM Denpasar Ir. A.A. Ngurah Rai Iswara, M.Si. di kantornya Rabu (11/10) kemarin.

Dikatakan, agar penggunaan dana bergulir tepat guna, Dinas Koperasi dan PKM Denpasar telah membentuk tim pendampingan yang berfungsi untuk mengawasi dan membina koperasi dan PKM yang mendapatkan dana ini. ''Pendampingan ini menyangkut berbagai aspek baik manajemen maupun yang lainnya,'' ujar Rai Iswara.

Rai Iswara juga menjelaskan Pemkot Denpasar menganggarkan Rp 2 milyar lebih untuk membantu pengembangan koperasi dan UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) dalam bentuk dana bergulir. Penyaluran dana ini melibatkan pihak perbankan dalam hal ini Bank Pembangunan Daerah Bali. Bunga yang dikenakan kepada Koperasi dan UMKM  yang mendapatkan dana bergulir ini sebesar 4 persen per tahun.

Bantuan dana bergulir untuk PKM juga disalurkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL). Dinas Koperasi dan PKM Denpasar sampai saat ini baru bekerja sama dengan 2 BUMN yaitu BTDC dan Perum Angkasa Pura.

Menurut Rai Iswara, animo kalangan PKM untuk mendapatkan dana ini cukup besar. Pasalnya dana PKBL menawarkan suku bunga yang relatif murah yaitu 6 persen per tahun. Hingga kini dana yang telah disalurkan oleh BTDC dan Perum Angkasa Pura mencapai Rp 2,943 milyar yang diterima oleh 141 pengusaha dengan plafon kredit antara Rp 5 juta-Rp 20 juta. Sedangkan sampai Oktober 2006 ini Dinas Koperasi telah memberikan rekomendasi kepada 17 PKM untuk mendapatkan bantuan serupa.

Di sisi lain, Kasubdin PKM Dinas Koperasi dan PKM Denpasar Ir. A.A. Istri Agung mengemukakan jumlah PKM yang mendapatkan bantuan dana PKBL kemungkinan bisa bertambah karena PKM yang telah melunasi bisa mendapatkan bantuan ini dengan jumlah yang lebih besar. Program lainnya yang dilakukan untuk membantu PKM, yakni membentuk Lembaga Penjaminan Kredit Daerah (LPKD). Direncanakan lembaga ini akan beroperasi Januari 2007 mendatang. ''Tahap awal Pemkot menyiapkan dana sekitar Rp 1 milyar. Pembahasan mengenai aspek teknis akan dibicarakan dalam bulan ini,'' katanya. (kmb12)