Catatan Ekonomi Sepekan-------------
Tahun Penuh Tantangan
Banyak orang menyambut suka cita
pergantian ke tahun 2006. Optimisme memang muncul dari
benak masing-masing individu. Harapannya satu: ingin
hidup lebih baik. Sesungguhnya, di balik keyakinan itu
ada tantangan berat yang bakal dihadapi sepanjang tahun
2006. Tekanan inflasi dan lonjakan suku bunga
diperkirakan masih berlangsung sampai pertengahan tahun.
Tingkat pengangguran dan kemiskinan yang menjadi
barometer kehidupan lebih baik itu menjadi kabur.
==============
Berulangkali Bank Indonesia (BI) mengingatkan, ekonomi
Indonesia baru bisa tumbuh setelah semester kedua 2006.
Rupanya, kenaikan harga BBM yang sangat mencengangkan
pada Oktober lalu terus berimbas sampai medio 2006.
Inflasi masih akan bertengger di angka 15 persen,
setidaknya sampai Agustus. Bisa dipastikan pada
masa-masa itu kebijakan BI masih akan ketat. Seiring
dengan itu, bunga bank tentu akan menyesuaikan diri.
Akibatnya, sumber pembiayaan yang menjadi nafas bergerak
sektor riil menjadi tersengal.
Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) secara masif
tentu bukan sekadar pepesan kosong. Tanda-tanda itu
mulai terlihat akhir tahun 2005 ini. Ribuan karyawan
pabrik makanan terkemuka negeri ini bersiap menghadapi
PHK. Di sektor perbankan, ada lima ribuan karyawan yang
menunggu nasib serupa lantaran ada penutupan 58 kantor
cabang. Jika disisir mendalam mungkin jumlahnya akan
lebih besar lagi. Untuk menahan hal ini tak menjalar,
tidak ada pilihan bagi pemerintah kecuali membuat
terobosan luar biasa.
Sayangnya, itu sulit dilakukan di tengah kantong
pemerintah yang cekak. Pemerintah, yang diharapkan bisa
memberikan berbagai stimulus harus menanggung beban
utang jatuh tempo pada 2006 sebesar Rp 91,6 trilyun.
Sementara perbankan tetap saja sulit bergerak.
Intermediasi yang lemah akibat pergolakan makro ekonomi
tak bisa dihindari.
Sebagai dana tambalan atas bunga simpanan yang sulit
ditahan akibat inefisiensi perbankan, membuat suku bunga
kredit terus naik. Situasi sulit ini tak hanya mengancam
sektor riil, tetapi secara internal juga mempengaruhi
kinerja perbankan.
Tingginya bunga kredit yang tak diikuti pergerakan
kemampuan masyarakat membuat angka kredit macet (NPL)
perbankan melonjak. Ketidakmampuan debitor membayar
cicilan utang jelas harus ditanggung perbankan dengan
menyediakan dana cadangan lebih besar. Padahal, dana itu
seharusnya bisa diputar lagi ke pemilik usaha agar
terjadi intermediasi. Kecenderungan NPL yang meningkat
sudah mulai terlihat pada triwulan kedua 2005.
Sampai September 2005 NPL sudah mencapai Rp 53 trilyun
dengan rasio NPL gros mencapai 8,4 persen. Tingginya
kredit bermasalah ini membuat bank makin berhati-hati
dalam menyalurkan kreditnya. Tak cuma itu, struktur
pendanaan di industri perbankan sampai saat ini masih
timpang. Antara dana tersimpan dan jenis pinjaman
rata-rata memiliki waktu yang berbeda jauh.
Jika dana pihak ketiga (DPK) umumnya berbentuk tabungan,
giro, deposito berumur satu sampai dua bulan, maka untuk
kredit rata-rata berumur di atas satu tahun. Akibatnya,
bank tidak memiliki ruang yang cukup untuk melakukan
intermediasi lebih banyak lagi. Melihat kondisi ini, tak
heran jika BI memperkirakan pertumbuhan kredit di 2006
hanya pada kisaran 15-20 persen, lebih rendah dari tahun
ini yang diprediksikan menyentuh angka 22 persen.
Kini, harapan satu-satunya hanya bertumpu pada kearifan
dan kejelian pemerintah membuat kebijakan publik. Pekan
lalu, Menteri Koordinator Perekonomian Boediono mengaku
pemerintah siap menggalang stimulus, fiskal dan moneter
utamanya pada semester pertama 2006. Katanya, langkah
ini sangat penting sebagai landasan untuk memacu
pertumbuhan ekonomi 2006.
Dengan berbagai stimulus itu diharapkan akan ada
percepatan pertumbuhan ekonomi ketika memasuki semester
kedua. Bersamaan dengan itu, pertumbuhan pada semester
pertama akan dipacu melalui percepatan pencairan
pinjaman luar negeri, baik pinjaman program senilai Rp
9,9 trilyun maupun proyek senilai Rp 25,2 trilyun.
Dengan langkah cepat ini, pemerinah berharap ada
pembalikan arah pertumbuhan yang selama ini melambat.
Meski begitu, ancaman tetap saja ada. Tekanan beban
utang yang jatuh tempo pada 2006 bisa saja makin berat
ketika harga minyak dunia diprediksikan terus melambung.
Bila saja harga minyak mentah menembus dari asumsi
pemerintah 57 dolar AS per barel tentu ini akan merubah
semua asumsi yang lain.
Akankah hal ini harus dibayar oleh rakyat dengan
menanggung kenaikan BBM, lagi? Yang jelas, saat ini saja
tingkat pengangguran akibat lonjakan harga BBM sudah
bisa membuat kita mengelus dada. Jumlah penangguran yang
mencapai 11 juta atau 11 persen dari total angkatan
kerja sudah begitu mengkhawatirkan. Angka itu di luar 30
juta orang yang dianggap setengah menanggur karena kerja
kurang dari 35 jam per hari.
Bukan mustahil jumlah itu terus melambung seiring dengan
beban ekonomi yang kian berat. Kita patut bertanya.
Dalam kondisi keuangan negara cekak, makro yang belum
stabil, kredit perbankan macet dan pergerakan sektor
riil yang mengkhawatirkan akankah pemerintah bisa
menekan pengangguran hinga lima persen di akhir 2009?
*
ahmadi
