Hampir 82% kebutuhan BBM adalah untuk transportasi. Seharusnya kebijakan jangka pendek segera diikuti dengan kebijakan jangka panjang yang menyasar kepada bagaimana mengurangi penggunaan BBM untuk sektor transportasi. 

------------------------------

Strategi 'Menghalau' Krisis BBM
Oleh I Made Rai Ridartha, ATD, Dipl.UG,MEngSc

KETIKA di sejumlah SPBU di berbagai daerah mulai terjadi antrean panjang, maka itu pertanda ada permasalahan dengan BBM. Yang jelas bukan karena harga BBM dinaikkan, tetapi akibat minimnya pasokan BBM terhadap SPBU-SPBU tersebut. Tidak perlu dijelaskan mengapa demikian, karena sejatinya saat ini memang kita lagi kekurangan stok sehingga perlu dilakukan pembagian pasokan yang merata untuk seluruh wilayah.  

-------------------------------------------

Kebutuhan BBM nasional mencapai 1,1 juta barel per hari. Dari jumlah tersebut 900 ribu barel diserap untuk kebutuhan sektor transportasi. Sungguh suatu angka yang fantastis, bahwa BBM sejumlah itu 'menguap' setiap harinya. Selain itu 'kehilangan' uang sejumlah harga BBM tersebut, kita juga mengalami kerugian karena terjadinya penurunan kualitas udara akibat polusi yang dihasilkan oleh alat transportasi.

Situasi ini juga diperparah dengan adanya berita yang menyedihkan, bahwa ketua Gaikindo menyatakan bahwa dalam tahun 2005 ditargetkan terjual 550 ribu unit kendaraan. Dapat dibayangkan berapa banyak lagi BBM yang dibutuhkan untuk menggerakkan alat transportasi tersebut. Jika diasumsikan masing-masing kendaraan tersebut membutuhkan 10 liter per hari untuk operasionalnya, maka akan terjadi tambahan permintaan BBM sebanyak 5.500.000 liter/hari atau kira-kira setara dengan pasokan untuk 230 SPBU (rata-rata 30 ton untuk tiap SPBU).

Artinya juga bahwa untuk memasok BBM sebanyak itu ke sejumlah SPBU tersebut diperlukan paling sedikit sebanyak 690 truk tanki yang berkapasitas 8.000 liter. Tentu pendistribusian ini pun memerlukan BBM. Walaupun angka-angka ini lahir dari perhitungan kasar, tapi dampaknya cukup nyata bahwa tambahan unit kendaraan tersebut merupakan tantangan kita dalam upaya penghematan penggunaan BBM.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Inpres No. 10 Tahun 2005 tentang Penghematan Energi dengan target solusi jangka pendek. Sasaran Inpres ini adalah aparat pemerintah secara keseluruhan untuk melakukan penghematan energi, misalnya dicontohkan untuk mengurangi penggunaan AC, penerangan, peralatan yang menggunakan listrik serta penggunaan kendaraan dinas. Selain itu diharapkan juga seluruh aparat pemerintah agar mensosialisasikannya kepada masyarakat luas dan perusahaan swasta. Apakah strategi ini akan berhasil? Paling tidak untuk jangka pendek akan menampakkan hasil walaupun mungkin sangat kecil.

 

Strategi Jangka Panjang

 

Bagaimana untuk keberhasilan jangka panjang? Inpres tersebut tentu tidak cukup perkasa untuk mengurangi beban pemerintah dalam rangka mengurangi penggunaan BBM. Bayangkan saja, hampir 82% kebutuhan BBM adalah untuk transportasi. Seharusnya kebijakan jangka pendek segera diikuti dengan kebijakan jangka panjang yang menyasar kepada bagaimana mengurangi penggunaan BBM untuk sektor transportasi. Kita ketahui bahwa sektor transportasi merupakan urat nadi perekonomian dan tidak dapat dipisahkan dari aktivitas masyarakat. Namun perlu dipikirkan bagaimana semua itu dapat berjalan dengan efisien. Hingga saat ini belum ada kebijakan untuk mengurangi kepemilikan kendaraan bermotor. Bahkan cenderung untuk dipacu produksinya.

Buktinya target Gaikindo untuk menjual 550 ribu unit kendaraan diyakini akan dapat dicapai. Pemandangan penjualan sepeda motor bak kacang goreng laris manis berapa pun jumlah yang dikirim.

Deretan pembeli dengan sistem inden juga terjadi di mana-mana, terutama untuk produk-produk baru dan yang lagi ngetrend. Fenomena ini kerap muncul karena dipicu oleh buruknya pelayanan angkutan umum. Ternyata secara ekonomis, memiliki kendaraan sendiri jauh lebih efektif dan efisien daripada bergantung kepada pelayanan angkutan umum.

Bila sulit mengembangkan kebijakan untuk membatasi secara langsung kepemilikan kendaraan, maka perlu dikembangkan kebijakan lain namun memiliki target yang sama, yaitu mengurangi dan membatasi kepemilikan kendaraan secara tidak langsung. Yang dapat dilakukan adalah membatasi penggunaan kendaraan dengan berbagai cara dan strategi.

Yang paling umum dikembangkan adalah dengan membatasi waktu dan ruang parkir. Dengan demikian pemilik kendaraan akan mengalami kesulitan untuk menemukan tempat parkir, jika pun dapat, waktu parkirnya sangat terbatas. Situasi ini akan mendorong orang menjadi enggan untuk menggunakan kendaraan pribadi yang pada akhirnya akan menyebabkan mereka dan calon pemilik kendaraan pribadi memutuskan untuk tidak membeli kendaraan. Diakui bahwa kebijakan ini akan menimbulkan kerugian pada beberapa sektor terutama perolehan pajak (BBNKB dan PKB) dan retribusi (parkir). Namun bila kita cermat menghitungnya, maka keuntungan yang akan diperoleh jauh lebih besar.

Pertama, keuntungan akan datang dari penghematan BBM yang cukup signifikan. Kedua keuntungan diperoleh dari terhindarnya kerusakan terhadap udara dan lingkungan akibat polusi alat transportasi yang mungkin nilainya sangat tinggi.

Mengacu dari situasi diatas, maka ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Pertama, bila kita tetap dalam situasi seperti saat ini, yaitu adanya kebebasan dan kemudahan untuk memiliki kendaraan pribadi dan kebebasan penggunaannya maka diyakini krisis BBM akan berkepanjangan hingga stok dan cadangan BBM habis dalam waktu singkat.

Kedua, bila segera dikembangkan kebijakan jangka panjang yang dikombinasikan dengan peningkatan pelayanan transportasi publik yang memadai, maka krisis BBM akan segera berlalu dan kita masih punya banyak waktu sebelum stok dan cadangan BBM habis.

Walaupun demikian, pilihan apa pun yang dipilih tetap saja kita tidak boleh mengandalkan pada BBM saja. Perlu dipikirkan dan dicari solusinya untuk menyiapkan dan memasyarakatkan penggunaan bahan bakar alternatif.  

Penulis, PNS pada Dinas Perhubungan Propinsi Bali dan Ketua II Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Daerah Bali