Serinata Kecewa--
Wali Kota dan Bupati tak Hadiri Rakor BBM 

Mataram (Suara NTB) -
Gubernur NTB, Drs. H. L. Serinata, kembali mengungkapkan rasa kekecewaannya dengan ketidakhadiran bupati/wali kota se-NTB dalam acara rapat koordinasi tindak lanjut kenaikan BBM, 1 Oktober mendatang. Padahal, rapat koordinasi tersebut, sebagai agenda yang sangat penting untuk dilakukan, tetapi bupati/wali kota tidak hadir.

''Saya kecewa sekali dengan tidak hadirnya bupati/wali kota di acara rapat koordinasi tindak lanjut kenaikan BBM. Semestinya, mereka hadir di acara ini dalam mencari langkah antisipasi, karena menyangkut kondisi yang akan terjadi di lapangan pasca pengumuman kenaikan BBM,'' ungkapnya, ketika memimpin Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Kenaikan BBM, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Kamis (29/9) kemarin.

Pada saat sekarang ini, kata Serinata, pemerintah sedang dihadapkan pada pilihan yang sangat berat, karena dituntut bertanggung jawab terhadap kebijakan yang diambil pemerintah menaikkan harga BBM. Bagaimanapun, kebijaksanaan pemerintah yang akan menaikkan harga BBM akan menimbulkan protes dan penolakan dari masyarakat. Di sinilah diperlukan peran serta pemerintah kabupaten/kota mempunyai langkah antisipasi, sehingga kemungkinan terjadinya hal-hal lebih besar bisa dihindari.

Selama ini, menurut Serinata, berbagai permasalahan yang terjadi di kabupaten/kota kurang diperhatikan pejabat-pejabat di kabupaten/kota, tetapi lebih cenderung diselesaikan oleh pemerintah propinsi dan pusat. Kondisi seperti ini, ujarnya, harus segera diperhatikan, apalagi pasca kenaikan BBM -- pejabat-pejabat mesti turun melakukan pemantauan untuk melihat dampak langsung penyaluran BBM.

 

Ada Skenario Luar

 

 

Di sisi lain, Serinata juga menyayangkan, adanya ''konflik'' antara eksekutif dan legislatif. Dia mencontohkan, kasus di Lombok Timur, antara Dewan dan Bupati saling sahut-menyahut, sehingga apa yang menjadi agenda utama tidak tuntas. Begitu juga, dengan permasalahan yang terjadi di Dompu, antara eksekutif dan legislatif masih ada perbedaan.

Melihat permasalahan tersebut, Gubernur mensinyalir ada pihak-pihak yang sengaja ingin membuat Indonesia, khususnya NTB terus dalam kondisi ''konflik'' satu sama lain.

Selain itu, lanjut Gubernur, sebagaimana instruksi presiden dalam pertemuan dengan gubernur seluruh Indonesia 23 September lalu, seluruh jajaran dinas/instansi/badan di daerah ini harus siap mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi pasca kenaikan BBM. Aparat keamanan dituntut bekerja maksimal dalam mengamankan berbagai unjuk rasa menolak kenaikan BBM, kemudian pertamina harus menjamin stok BBM aman dan tidak langka.

Sementara Kombes. P. Siswanto dari Satuan Samapta Polda NTB mewakili Kapolda NTB, mengungkapkan, pihaknya bertekad akan memberikan pengamanan terhadap berbagai kemungkinan terjadinya penolakan kenaikan harga BBM. Begitu juga, masyarakat miskin yang akan mengambil uang kompensasi di kantor pos, pihak kepolisian siap memberikan pengamanan.

Begitu juga dengan jajaran Danrem 162 Wirabhakti, Kolonel CZI. Soeparto S., dalam kesempatan tersebut akan memback up tugas kepolisian mengamankan kemungkinan yang akan terjadi pasca dinaikkan harga BBM. (ham)

Klik di Sini