Wabup Ngakan Bawa, Kritik Kepemimpinan Bupati Candra

Semarapura (Bali Post) -
Sejak menyatakan diri hengkang dari PDI-P dan bergabung di Gerakan Pembaruan (GP) PDI-P, Wakil Bupati (Wabup) Klungkung, Ngakan Gede Bawa, benar-benar mulai menunjukkan keberaniannya. Terbukti, setelah menuntut hak selaku wabup yang diakui selama ini terkungkung, kini wabup asal Desa Tusan, Banjarangkan itu mulai berani mengungkap kebobrokan birokrasi kepemimpinan Bupati Wayan Candra.

Sebagai wabup, dia merasa jarang dilibatkan dalam kegiatan pemerintahan yang notabene harus dia ketahui. ''Kalau selalu seperti itu, bagaimana dong saya harus menjawab kalau ada masyarakat yang menanyakan kepada saya tentang suatu masalah misalnya. Kan lucu, sebagai seorang wakil bupati saya menjawab tidak tahu,'' ungkap Bawa, Kamis (29/9) kemarin.

Dia mencontohkan, dalam hal pembahasan masalah perizinan misalnya. Dia sangat jarang dilibatkan. Bahkan, instansi terkait yang tergabung dalam tim perizinan yang notabene bawahannya, juga jarang melaporkan hasil pengkajian perizinan tersebut. Termasuk siapa saja yang mengajukan permohonan. ''Saya melihat telah terjadi sesuatu di sana,'' katanya.

Pria yang kini dipercaya sebagai koordinator GP PDI-P Kabupaten Klungkung itu juga mengaku kerap dipandang sebelah mata oleh Bupati dalam urusan perwakilan menghadiri undangan. Undangan yang seharusnya diwakilkan kepada wabup selaku orang nomor dua, Bupati Candra justru mewakilkannya kepada asisten. Contohnya, disposisi untuk membuka diklat narkoba dan HIV/AIDS, Kamis (29/9) kemarin. Bupati langsung mendisposisi surat permohonan membuka diklat tersebut ke Asisten II, Made Ngurah. Padahal, Wabup hadir dalam acara tersebut. Undangan yang datang pun di antaranya unsur muspida. ''Makanya, dengan inisiatif Sekda, saya bersama Sekda dan Asisten II berkoordinasi. Hingga akhirnya disepakati saya yang membuka acara itu meskipun disposisi untuk asisten II,'' sebut Ngakan Bawa seraya menyatakan hal itu secara protokoler sudah salah.

Disebutkan, hal seperti ini sangat sering terjadi. Termasuk disposisi pembuatan lima kapal penangkap ikan yang saat ini bermasalah. ''Wakil bupati tidak pernah tahu masalah itu,'' akunya. Oleh karenanya, seperti yang diungkapkan saat menjelang dirinya dilantik selaku Ketua GP PDI-P Klungkung. Bahwa dia akan terus menuntut haknya sampai dapat. Karena dengan kendaraan sendiri, dirinya yakin akan lebih berani melakukan hal tersebut. Apalagi, selaku wabup dirinya punya tanggung jawab atas perkembangan Klungkung ke depan. ''Saya tidak mau pemerintahan ini dikelola dengan manajemen perusahaan,'' tegasnya.

Sementara itu, ketika dimintai konfirmasi, Bupati Candra menyatakan apa yang dilakukan selama ini, setelah berkaca dari pengalaman yang pernah terjadi. Di mana, tanpa sepengetahuannya, Wabup kerap mendisposisikan tugas yang dilimpahkan ke staf lain. ''Kan malu. Kalau suatu acara yang seharusnya dihadiri bupati atau minimal wakil bupati, justru yang datang staf,'' katanya. Namun dikatakan, Candra mengaku pada prinsipnya birokrasi di Pemkab Klungkung berjalan dengan baik. ''Kalau pun ada satu dua persoalan, itu kan manusiawi,'' tandas Candra seraya mengatakan dirinya pun ingin birokrasi berjalan sebagaimana mestinya. ''Saya pasti sangat senang, kalau tugas-tugas yang tidak bisa saya ambil bisa diwakilkan oleh wabup. Karena keberadaan wabup, sekda beserta asisten adalah untuk membantu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan,'' tambahnya. (kmb20)