Belum Didata Peroleh Dana Kompensasi BBM---
Ratusan Warga Miskin Demo Lurah Ampenan Utara

Mataram (Suara NTB)-
Lebih dari 100 warga miskin di dua lingkungan di Kelurahan Ampenan Utara, Ampenan, Kota Mataram, Rabu (28/9) kemarin menggelar aksi demo ke Kantor Lurah setempat. Warga memprotes kebijakan Lurah Ampenan Utara karena belum mendata warga miskin yang berhak memperoleh dana kompensasi BBM yang mulai dikucurkan 1 Oktober 2005 mendatang.

Ratusan warga yang sebagian besar ibu rumah tangga dan laki-laki lanjut usia, tiba di Kantor Lurah Ampenan Utara sekitar pukul 09.30 wita. Sambil membawa sejumlah poster dengan beragam tulisan berisi kecaman terhadap kinerja Lurah Ampenan Utara Drs. Khalid, warga mendesak agar mereka yang tergolong miskin segera didata untuk memperoleh dana kompensasi tersebut.

''Di Kelurahan Ampenan Utara ada beberapa lingkungan. Yang belum didata warga miskinnya hanya di Lingkungan Pondok Prasi dan Lingkungan Otak Desa. Kami tidak tahu kenapa pihak kelurahan tidak mendata kami yang harus mendapat bantuan pemerintah,'' tanya Janiah, ibu lima orang anak warga Lingkungan Pondok Prasi. Janiah mendengar di beberapa lingkungan lainnya di Kelurahan Ampenan Utara, penerima bantuan pemerintah--kompensasi BBM-- sudah didata. ''Kenapa kami tidak didata. Ada apa ini?'' tanyanya curiga.

Janiah yang suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap itu, merasa sangat berhak mendapat dana kompensasi BBM itu. ''Saya termasuk warga yang memperoleh bantuan beras miskin (raskin). Itu artinya, kami juga termasuk warga yang harus mendapat bantuan ini,'' ujarnya penuh harap.

Ungkapan senada juga dilontarkan Ramli yang di usinya sudah uzur masih hidup dalam kesulitan. Ia mengaku memiliki sejumlah anak yang telah berkeluarga. Tetapi kondisinya tidak jauh berbeda dengan kondisi Ramli yang miskin. ''Karena itu kami berhak memperoleh bantuan pemerintah. Kalau memang ada hak kami, jangan diambil,'' harapnya.

Ramli sebelumnya terdaftar sebagai KK miskin, sehingga ketika ada bantuan raskin yang dibeli seharga Rp 1.000 per kg, ia memperolehnya. ''Walaupun harganya per kg dijual Rp 1.300 kami dengan senang hati membelinya, karena harganya jauh lebih murah dari harga beras di pasar,'' kata Ramli. Terkait dengan dana kompensasi yang dikucurkan pemerintah mulai bulan depan, Ramli merasa berhak memperolehnya. ''Itu hak kami, jangan dirampas,'' cetusnya.

 

Berdialog

Kehadiran ratusan warga disikapi Lurah Ampenan Utara Drs. Khalid. Beberapa utusan warga kemudian diajak berdialog di ruang pertemuan Kantor Lurah setempat. Pada kesempatan itu, Lurah berjanji akan segera menyampaikan jawaban soal tuntutan warga menyangkut dana kompensasi BBM tersebut. Selanjutnya warga dengan tertib meninggalkan Kantor Lurah Ampenan Utara.

Sementara Drs. Khalid yang dikonfirmasi soal belum didatanya KK miskin di Lingkungan Pondok Prasi dan Lingkungan Otak Desa menyatakan, pendataan warga miskin tidak dilakukan langsung oleh petugas dari kelurahan. ''Kami hanya mendampingi pihak BPS. Jadi yang mengantongi data warga miskin adalah pihak BPS,'' jelasnya.

Soal berapa jumlah warga di Kelurahan Ampenan Utara yang nantinya memperoleh dana kompensasi BBM nanti, itu tergantung pusat sesuai data yang disampaikan BPS di sini (NTB). ''Ada tiga kriteria yang menjadi syarat untuk memperoleh dana tersebut. Pertama mereka tidak cukup biaya untuk berobat, tidak cukup untuk makan dan tidak cukup untuk biaya sekolah,'' jelasnya.

Disebutkan Khalid, sebelumnya jumlah warga katagori miskin di Kelurahan Ampenan Utara sebelumnya sebanyak 2.471 KK. ''Apakah sekarang seluruhnya mereka berhak memperoleh dana kompensasi BBM, kami belum tahu karena itu ditentukan pusat berdasarkan data BPS,'' jelasnya. (049) 

Klik di Sini