Bercermin pada pengalaman negara lain, krisis energi dan krisis ekonomi dijadikan momentum awal yang kuat guna  memanfaatkan energi secara optimal. 

-------------------------------------
Dilema dan Peluang Penghematan Energi
Oleh Achmad Ali

INDONESIA yang sedang terengah-engah akibat kenaikan nilai dolar dan tingginya harga minyak dunia, belakangan ini hanya sanggup mengamankan supai untuk 15 - 20 hari ke depan.        Karena itu, keluarnya Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2005 tentang penghematan energi menjadi kian penting. Hal ini diperlukan sebagai upaya untuk mendorong lembaga pemerintah dan masyarakat pada umumnya mengurangi penggunaan energi, khususnya BBM dan listrik.

----------------------------------------

Andaikan gerakan penghematan energi itu mampu mengurangi 10 persen saja dari konsumsi BBM, maka akan ada pengurangan beban subsidi lebih dari Rp 12 trilyun. Sebaliknya, tanpa penghematan dengan harga minyak dunia 60 dolar AS per barel, jumlah subsidi dalam APBN akan membengkak menjadi sekitar Rp 150 trilyun. Bila hal ini terjadi sudah tentu akan membebani kondisi keuangan pemerintah. Ujung-ujungnya, harga BBM dinaikkan lagi bila tak mau subsidi terus bertambah.

Dalam suatu kesempatan, Menteri Keuangan Jusuf Anwar menyatakan, ketahanan APBN untuk membiayai subsidi BBM akan sangat tergantung pada jumlah produksi minyak (lifting) dalam negeri hingga akhir tahun 2005. Jika produksi minyak per hari lebih rendah dari produksi rata-rata saat ini 1,070 juta barel, beban subsidi BBM yang ditanggung pemerintah akan membengkak lebih dari Rp 126 trilyun. Akibatnya, defisit APBN 2005 akan lebih dari Rp 20 trilyun. Jumlah subsidi sebesar Rp 126 trilyun itu dapat terjadi jika konsumsi BBM dalam negeri menjadi 65,56 juta kiloliter (10% dari kuota 59,6 juta kiloliter). Jumlah subsidi tersebut akan terjadi jika harga minyak mencapai 60 dolar AS per barel dan produksi minyak mencapai 1,070 juta barel per hari, dengan nilai tukar rata-rata sekitar Rp 9.556 per dolar AS.

Mengefisienkan penggunaan anggaran dan memperkecil tingkat kebocoran bisa dijadikan pilihan. Namun, siapa yang bisa menjamin semua itu akan ada pengaruh langsung dalam bentuk penghematan? Lihat saja, dalam tubuh Pertamina sendiri ''inefisiensi'' masih kerap terjadi. Tak hanya itu, PLN yang menggunakan BBM sebagai bahan bakar unit pembangkitnya setiap tahun mengalami ''inefisiensi'' proses produksi sekitar 5 - 7 persen, di samping biaya produksi pembangkitan yang membengkak akibat penggunaan BBM. Angka 5 - 7 persen mungkin relatif kecil, namun jika dikalikan dengan jumlah unit pembangkit dan berapa ribu watt yang dihasilkan, maka akan menjadi angka yang fantastis untuk dihemat.

 

Pemanfaatan Optimal

Bercermin pada pengalaman negara lain, krisis energi dan krisis ekonomi dijadikan momentum awal yang kuat guna  memanfaatkan energi secara optimal. Di Jepang, misalnya, krisis minyak yang melanda negara itu pada era 1970-an dan 1980-an telah menjadi langkah awal dari pelaksanaan konservasi dan diversifikasi energi. Konservasi energi yang diartikan sebagai penggunaan energi secara efisien tanpa mengurangi kualitas produk yang dihasilkan dan diversifikasi energi yang diartikan sebagai penggunaan jenis energi lain yang lebih murah dan bersih, telah berhasil dilaksanakan dengan sukses di negeri sakura tersebut.

Untuk mendapatkan nilai tambah per 1.000 dolar AS, pada tahun 1970, Jepang membutuhkan energi primer setara 3 barel minyak. Pada tahun 2000 telah turun di bawah kisaran satu barel minyak. Pada periode yang sama Indonesia membutuhkan energi primer setara 1,8 barel minyak untuk mendapatkan nilai tambah per 1.000 dolar AS. Pada tahun 2000 meningkat pada kisaran 4,8 barel minyak. Artinya, pada rentang waktu yang sama penggunaan energi per satuan produk (intensitas energi) yang dipakai oleh Jepang jauh lebih mengalami penghematan dibandingkan Indonesia (Ismail Fahmi, 2004).

Dengan keluarnya Inpres Nomor 10/2005 hendaknya kita jadikan momentum awal bagi kebangkitan Indonesia dalam pelaksanaan optimalisasi penghematan energi. Sebab, dari pengalaman dan hasil audit yang telah dilakukan PT Koneba (Persero) -- sebuah BUMN yang bergerak di bidang manajemen energi -- peluang untuk melakukan penghematan (efisiensi) energi di berbagai sektor pengguna masih besar. Sektor industri memiliki peluang penghematan energi 15 - 20 persen; transportasi 10 - 25 persen; bangunan komersial 10 - 30 persen dan sektor rumah tangga 15 - 30 persen dari total keseluruhan penggunaan energi.

Menurut Dirut PT Koneba (Persero) Gannet Pontjowinoto, salah satu kunci bagi suksesnya program konservasi dan diversifikasi energi adalah pelaksanaannya harus secara terintegrasi di seluruh bidang. Pada skala makro, menurutnya, pelaksanaan program tersebut harus didukung oleh pemerintah, difasilitasi pembiayaannya oleh institusi keuangan, diimplementasikan oleh seluruh sektor serta didukung SDM yang andal dan profesional.

Sementara itu, untuk skala mikro, di pabrik atau perusahaan, konservasi dan diversifikasi energi harus didukung pucuk pimpinan, dilakukan seluruh karyawan dan difasilitasi tenaga profesional. Beberapa peluang diversifikasi energi yang telah diimplementasikan pelaku industri nasional, antara lain, menggantikan BBM dengan jenis energi yang lebih bersih atau murah seperti gas dan batu bara.

Namun sayangnya, sebagian besar pelaku ekonomi dan bisnis belum menyadari pentingnya konservasi dan diversifikasi energi. Kenaikan harga energi yang langsung berpengaruh pada biaya produksi, biasanya langsung diantisipasi dengan menaikkan harga produk jadi atau lebih drastis dalam bentuk pengurangan karyawan (baca: PHK). Padahal dengan melakukan upaya konservasi dan diversifikasi, kenaikan harga energi dapat diantisipasi dari waktu ke waktu. Artinya, perusahaan juga akan lebih kompetitif karena biaya energi dapat lebih rendah. Tanpa harus mengurangi aktivitas ekonomi, pemakaian yang sifatnya konsumtif atau sekadar untuk kenyamanan dan kemewahan sudah saatnya untuk dikurangi.

Bangsa ini harus belajar hemat dan efisien di segala bidang. Justru karena itu, pemerintah perlu terus memikirkan langkah-langkah yang lebih efektif dengan suatu kebijakan yang mengena langsung kepada upaya penghematan energi. Sebab, peluang untuk itu tetap ada dan masih terbuka lebar. 

Penulis, analis Statistik Lintas Sektor, Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Bali