Calon Penerima Subsidi Langsung--
Buleleng Terbanyak, Gianyar Rapel Tiga Bulan

Buleleng ternyata mempunyai warga miskin terbanyak di Bali. Berdasarkan catatan BPS Buleleng dalam rangka pemberian subsidi langsung dana kompensasi BBM, terdapat 36.171 KK miskin di Bumi Panji Sakti tersebut. Jumlah KK miskin itu terhitung paling banyak, yakni 30,54 persen dari jumlah keseluruhan KK miskin di Bali yang sebesar 118.447. Lalu, bagaimana dengan kabupaten lainnya. Apakah mereka akan berlomba-lomba mendaftarkan penduduknya berpredikat miskin? 

KEPALA BPS Buleleng Ir. Anak Agung Ayu Raka Suarningsih mengatakan, sebelumnya pihaknya mencatat jumlah KK miskin di Buleleng 36.268. Namun, setelah diolah di BPS pusat, beberapa KK terpaksa digugurkan karena tak layak disebut miskin, sehingga jumlah akhirnya menjadi 36.171. Kecamatan Seririt memiliki KK miskin terbanyak yakni 5.883. Disusul Gerokgak 5.519 KK, lalu Kecamatan Buleleng 4.896, Kubutambahan 3.992, Tejakula 3.871, Banjar 3.663, Busungbiu 2.985, Sukasada 2.725, dan Sawan 2.637 KK.  

Menurut Suarningsih, secara sederhana konsep untuk menentukan warga miskin adalah ketakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka. Apakah mereka mampu makan setiap hari, apakah kalau sakit mereka punya akses untuk berobat, dan apakah mereka mampu mendapatkan pendidikan. ''Jadi ada tiga konsep yang jadi ukuran, yakni makan, kesehatan dan pendidikan,'' katanya.

Sementara itu, dalam pendataan yang dilakukan petugas Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Bangli hingga Desember 2004 terungkap sebanyak 12.717 KK dinyatakan miskin. Dari empat kecamatan yang ada keluarga miskin terbanyak ditemukan di Kecamatan Kintamani 5.601 KK, Tembuku 3.105 KK, Bangli 2.314 KK, kecamatan Susut 1.697 KK.

Bupati Bangli I Nengah Arnawa mengatakan PDRB yang merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kesejahteraan mengalami peningkatan sebesar 8,18 persen. Terkait pemerataan pendapatan masyarakat yang digambarkan melalui Gini Ratio menunjukkan bahwa tingkat pemerataan pendapatan  masyarakat Bangli tahun 2002 tercapai 0,2192 dan tahun 2002 mencapai 0,18393. Artinya, menunjukkan tingkat ketimpangan yang rendah karena pencapaian Gini Ratio berada pada 0,35 persen.

Sementara Jembrana, jumlah KK miskinnya mencapai 7.069. Menurut Kepala BPS Jembrana I Ketut Gama, kriteria KK miskin secara umum ada tiga. Pertama kebutuhan pokok (makanan), kedua pendidikan dan ketiga kesehatan. ''Dari tiga kriteria ini dijabarkan lagi menjadi 14 variabel,'' tandasnya Selasa kemarin.

Gama menambahkan, untuk kartu miskin sudah ada di Kantor Pos. Hanya pihaknya belum bisa membagikan kartu tersebut. BPS dan Pemkab Jembrana terlebih dahulu akan melakukan sosialisasi ke masyarakat. Kegiatan ini direncanakan berlangsung Senin (3/10) mendatang. Setelah sosialisasi, kartu akan langsung diserahkan kepada yang berhak. Penyerahan ini pun akan dilengkapi dengan berita acara.

Sementara itu, KK miskin Kabupaten Klungkung mencapai 8.656. Untuk menambah kesejahteraan KK miskin itu, sebelumnya Pemkab Klungkung hanya mengandalkan bantuan pusat melalui APBN dalam program UBPKS. Untuk saat ini, selain APBN, Pemkab Klungkung juga mulai menganggarkan di APBD. Setidaknya, penggalakan penyaluran raskin, pemberian askes (pengobatan gratis) dan bedah rumah. ''Yang jelas, pemerintah berupaya semaksimal mungkin membantu KK miskin itu,'' ungkap seorang staf Kantor KB, IB Ardana.

Berbeda halnya dengan KB, Badan Pusat Statistik (BPS) justru mencatat 6.948 KK miskin di Kabupaten Klungkung. Terbesar di Nusa Penida yakni 3.137 KK.

Sementara itu, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Gianyar Ir. I Nyoman Nuadi, M.T. mengatakan, tercatat 6.473 keluarga miskin (gakin) di Kabupaten Gianyar berhak menerima sudsidi langsung. Namun, dana yang dikucurkan pemerintah pusat itu akan dibagi-bagikan kepada yang berhak setiap tiga bulan sekali. Ini berarti, jumlah total subsidi yang mereka kantongi setiap kali penerimaan mencapai Rp 300.000/KK.

''Untuk kesempatan pertama, subsidi itu sudah bisa dinikmati oleh keluarga yang berhak mulai tanggal 10 hingga 20 Oktober mendatang. Masing-masing KK akan mendapatkan Rp 300.000 yang dijatahkan untuk Oktober, November dan Desember,'' kata Nuadi didampingi Kepala Biro Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gianyar I Putu Mandiasa, S.H. Selasa (27/9) kemarin. (tim BP)