Dari Warung Global Interaktif Bali Post
Kurang Efektif, Warga Miskin Terima Subsidi Langsung

DANA subsidi langsung untuk keluarga miskin akan disalurkan mulai 1 Oktober 2005 atau bersamaan dengan rencana kenaikan harga BBM. Instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)  agar warga miskin, baik yang tercatat maupun yang belum tercatat, tetap diberikan haknya menerima subsidi langsung dana kompensasi subsidi BBM sebesar Rp 100.000 per kepala keluarga per bulan ditanggapi skeptis oleh sebagaian besar pengunjung dalam opininya di acara Warung Global di Radio Global FM Bali dengan topik "SBY menjamin warga miskin menerima subsidi",  yang juga dipancarluaskan oleh Singaraja FM dan Radio Genta Swara Sakti Bali. Mereka menilai program ini kurang efektif dan menjadikan rakyat seperti pengemis dan malas. Namun, ada juga sebaliknya yang ingin supaya program bantuan tunai ini diberikan terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang bagi yang memang benar-benar membutuhkannya. Menurut pemerintah, bagi mereka yang belum tercatat, diharapkan agar tak perlu khawatir, jangan gusar dan jangan merasa tak menerima haknya. Sementara pemerintah juga mengakui berdasarkan laporan memang masih ada warga miskin yang belum tercatat menerima dana kompensasi subsidi BBM. Data BPS menunjukkan jumlah di bawah 5 persen dari 15,5 juta keluarga miskin. Bahkan, ada warga seharusnya tidak menerima malah menerima. Karena itu, sebelum penyerahan kartu, Badan Pusat Statistik (BPS) diharapkan melakukan verifikasi tahap akhir. Berikut rangkuman selengkapnya.

 

--------------------------------------------------

Ketiadaan pendataan warga miskin disampaikan Mangku Malet sebagai pengunjung pertama Warung Global. Dalam pencatatan sebelumnya masih terjadi tumpang tindih, oleh karena itu dia berharap agar warga yang memang benar-benar layak untuk mendapatkan kompensasi itu yang diutamakan. Sementara Putu Suena menanyakan sampai berapa bulan dana itu akan dilimpahkan. Dia juga menganggap dana itu kurang mendidik, hanya menambah keruwetan dan kemiskinan saja. Tidak cukup hanya dikasi uang tapi lebih baik dibina, seperti halnya gepeng. Bila pemerintah memang sungguh-sungguh berikan saja seumur hidup sampai turun-temurun.

Lain lagi dengan Angga, data warga miskin di wilayahnya sudah tercatat yang didapat dari wawancara door to door dan data warga miskin Bali juga sudah disetor ke pusat yang didapat dari Badan Pusat Statistik. Kriteria warga miskin, menurutnya, dinding rumahnya gedeg, lantainya tanah dan sebagainya, walaupun dalan kenyataannya dia punya tanah. Yang terjadi warga miskin ngekoh menuntut haknya karena proses yang dilalui birokratis. Pemerintah seharusnya meningkatkan ekonomi makro serta melakukan gerakan sapu bersih korupsi secara matang di semua lini, termasuk di Pertamina dan lainnya. Dengan demikian apa pun yang diprogramkan pemerintah pasti akan didukung rakyatnya.

Binawan menekankan pengawasan dalam pelaksanaan penyaluran dana ini dan mampu menjadi program yang berkesinambungan serta ada pihak dan instansi yang bisa menerima keluhan masyarakat bila ada penyimpangan terhadap bantuan tersebut. Pengawasan, menurutnya, bisa dari masyarakat itu sendiri hingga ke tingkat paling bawah. Dia mencontohkan, di luar negeri orang miskin dijamin kehidupannya oleh negara. Sekarang yang lebih penting adalah koruptor segera ditangkap dan ditangani serius. Ke depan dia berharap agar orang miskin yang sudah cukup payah ikut berjuang dari zaman kemerdekaan dan turut serta mengisi pembangunan agar lebih diperhatikan dan dijamin oleh pemerintah.

Putu Artha pesimis program yang diterapkan bisa berjalan dengan mulus seperti pengalaman sebelumnya. Jangankan uang, sumbangan berupa barang, baju, beras dan mi saja bisa dikorupsi, karena moral dan mental bangsa kita masih seperti ini. Program ini seperti terpaksa, hanya lips service, untuk menghibur masyarakat karena ada protes dan demo di mana-mana akibat rencana kenaikan BBM. Sementara negara kita membangun dengan dana yang dipinjam dari utang luar negeri. Di samping itu, masyarakat menyayangkan pemerintah memberikan dengan cuma-cuma. Andaikan APBN minus, mengapa di satu sisi dana yang dilarikan oleh koruptor tidak dikejar, kalaupun ditangkap, hanya dihukum ringan, percobaan saja. BPK tidak tahu ke mana uang hasil sitaan itu dibawa. Harusnya lapangan pekerjaan dibuka pendidikan langsung full digratiskan. Kalau pembagian uang dengan cara begini akan menimbulkan kecemburuan dan rawan penyelewengan.

Ketut Nasir menanyakan tipe, kriteria dan penentuan orang miskin. Dia berharap agar negara lebih mengkhususkan dan memprioritaskan bantuan untuk tunanetra, walaupun orangnya sudah punya.

Jero Wijaya menilai pemerintah sekarang sudah menyimpang dari visi-misi sebelumnya. Masyarakat sebenarnya tidak membutuhkan uang tetapi lapangan pekerjaan. Ini sama dengan mengaduk-aduk bubur, berkutat di situ saja. Mestinya sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ditingkatkan dulu karena keduanya saling terkait.

Purna Wijaya menyebutkan, pemerintah sekarang serba salah. Memang termasuk yang paling demokratis karena dipilih langsung oleh rakyat. Dalam setahun sudah dua kali BBM naik, harga-harga kebutuhan pokok dan barang sudah naik duluan dan kompensasi ini tidak akan memberikan solusi. Dia juga setuju dengan pengunjung lainnya agar pemberantasan korupsi diutamakan dan pelakunya ditembak mati.

Dogler tidak yakin dana itu akan sampai pada yang membutuhkan. Dengan kenaikan BBM masyarakat miskin akan kian bertambah, pekerja banyak yang nganggur. Sebaiknya jangan dikasi uang, bukan dikasi ikan tapi kail. Kenaikan BBM kalau bijak, sebaiknya diundur pada tahun 2006.

Hal yang sama juga dilontarkan Komang Darmiani, dana kompensasi ini tidak efektif, sebab dengan uang Rp 100.000 tidak bisa mencukupi hidupnya. Lapangan pekerjaan harusnya ditumbuh-kembangkan, wawasan wirausaha juga diperluas pada orang miskin yang sebelumnya tidak tahu caranya menjadi kaya. Dia juga tidak setuju jika BBM naik, karena kebutuhan juga akan makin membengkak. Dia juga menyarankan supaya koruptor segera ditangkap.

Anton, Tatik, Yogi menyatakan hal yang sama dan Ketut Sadam melihat ada ketidakadilan dalam pendataan, sebab ada orang yang terdaftar miskin, tetapi malah di tempat lain punya rumah stil Bali. Yang kedua, jaminan bantuan ini akan sampai pada yang berhak tetap akan percuma karena hanya short time, karena dampak dari kenaikan BBM itu luar biasa terutama di sektor pertanian yang saat ini tidak boleh membeli minyak dengan jerigen untuk mengoperasikan traktornya dan harganya yang tidak wajar.

* arya