Kapolri Ingatkan Pendemo Jangan Anarkis

Jakarta (Bali Post) -
Polri siap mengamankan gejolak sosial yang akan terjadi, menyusul rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Dalam hal ini, Kapolri Jenderal Pol. Sutanto meminta kelompok-kelompok masyarakat yang menolak kenaikan harga BBM tidak melakukan tindakan anarkis. ''Semuanya sudah kita siapkan, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan,'' ujar Sutanto usai raker dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Jakarta, Senin (26/9) kemarin. 

Saat ini, jelas Sutanto, sulit bagi pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM. Siapa pun orangnya, kenaikan harga BBM menjadi suatu keharusan. Jika pemerintah terus-menerus menanggung beban subsidi, dampaknya bisa mengganggu perekonomian. 

Sutanto pun mengimbau masyarakat tidak menimbun BBM untuk mencari keuntungan. Ia juga menegaskan akan menindak tegas para penyelundup BBM, termasuk oknum pegawai di Pertamina. ''Sampai bukti-bukti yang mengarah kepada tersangka, ya... kita tetapkan. Kita ingin mengungkap kasus ini dengan transparan. Karena ke depan, kita ingin bersih,'' katanya.  

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar menyesalkan tidak antisipatifnya pemerintah menjelang kenaikan harga BBM. Pasalnya, cerita klasik tentang kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) terjadi di mana-mana. ''Kelangkaan minyak menunjukkan manajemen pemerintah yang berantakan,'' ujarnya seraya mengingatkan seharusnya pemerintah sudah menyiapkan operasi pasar dan tidak membuat kepanikan pasar. 

Mengenai penyaluran dana kompensasi, ia meragukan kemampuan pemerintah. Menurutnya, kualitas manajemen pemerintah sangat rendah dalam mengelola kompensasi bantuan langsung untuk rakyat miskin. Dana tanggap darurat untuk Aceh saja, katanya, hingga sekarang belum bisa dipertanggungjawabkan dengan baik dan belum sampai ke tempat sasaran. 

Mantan aktivis mahasiswa Rama Pratama meminta masyarakat dan seluruh elemen mewaspadai penyaluran dana kompensasi langsung ini. Penyaluran dana itu bisa dimanipulasi birokrasi pemerintah. ''Apalagi sekarang ini sedang musim pilkada. Jangan sampai nanti penyaluran mengatasnamakan partai tertentu. Penyaluran ini paling rawan. Harus diawasi terus,'' tegasnya. 

Banyak cerita di masa lalu yang membuktikan hal itu. Pengalaman program Jaring Pengaman Sosial juga dipakai birokrasi pemerintah sebagai bahan kampanye partai tertentu untuk memperkuat basis massa. Para birokrat dari partai itu datang dengan menggunakan simbol partai, bukan simbol pejabat daerah. Ini yang mencemaskan. 

Rama yang kini anggota Komisi XI DPR-RI itu mengakui skenario kompensasi BBM seperti ini rawan penyelewengan dan manipulasi. Pemberian dana langsung itu akan menimbulkan diskriminasi. ''Yang paling terpukul oleh kompensasi ini rakyat miskin kota,'' tandasnya.

Secara ekonomi, mereka tergolong miskin. Tetapi, mereka tidak mendapatkan dana kompensasi karena selisihnya dengan kriteria pemerintah sedikit sekali. (kmb4/kmb7)