Penyerapan PKPS BBM Pedesaan Baru 30 Persen

Jakarta (Bali Post) -
Dana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi (PKPS) BBM sektor infrastruktur pedesaan pada Maret 2005 lalu senilai Rp 3,34 trilyun hingga kini baru terserap 30 persen. "Proyek-proyek ini memang yang absorbsinya paling rendah," kata Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Senin (26/9) kemarin.

Dikatakannya, dana sebesar Rp 3,34 trilyun itu dibagikan pada 12.854 desa miskin yang pencairannya dilakukan berjenjang. Sedangkan syarat untuk dapat mencairkan itu, tiap desa yang berhak mendapat Rp 250 juta harus terlebih dulu membuat satuan kerja agar program pedesaan itu bisa efektif.

Sri Mulyani mengatakan, pencairan dana PKPS untuk infrastruktur pedesaan  tersebut dilakukan oleh Departemen Pekerjaan Umum melalui tiga tahap. Tahap pertama 40 persen pada saat proyek akan dimulai, sementara 40 persen dan 20 persen berikutnya dicairkan pada saat penyelesaian proyek.

Seperti diketahui, dana PKPS BBM senilai total Rp 13,4 trilyun digulirkan setelah pemerintah memutuskan kenaikan harga BBM pada Maret 2005 lalu sebesar rata-rata 30 persen. Ada tiga sektor utama yang diprioritaskan untuk pembangunan tersebut, yakni sektor pendidikan dialokasikan Rp 6,27 trilyun, kesehatan Rp 3,87 trilyun, dan infrastruktur desa di desa miskin Rp 3,34 trilyun.

Mengenai perkembangan alokasi untuk sektor pendidikan yang ditujukan untuk biaya bantuan operasional sekolah (BOS) sebesar Rp 5,1 trilyun. Di mana untuk SD Rp 3,38 trilyun, pesantren setingkat SD Rp 12,7 milyar, SMP Rp1,7 trilyun, pesantren setingkat SMP Rp 18,5 milyar, dan biaya pengendalian Rp128 milyar. Sampai dengan 22 September 2005 jumlah penyerapan mencapai 99 persen. Beberapa daerah seperti Papua dan Kalimantan, aku Sri Mulyani,  memang agak terlambat karena faktor geografi, tidak ada bank pelaksana untuk transfer dana, atau memang sekolah belum memiliki rekening di bank. Sedangkan untuk sektor kesehatan ditujukan untuk pelayanan gratis di puskesmas dan rumah sakit kelas III, pemerintah telah menerbitkan kartu peserta sebanyak 36,1 juta dan sudah didistribusikan kepada 30 juta jiwa.

PT Askes sebagai pihak penyelenggara sejauh ini telah menerima penyaluran sebanyak Rp 500 milyar pada pertengahan Mei 2005."Sampai September 2005 telah diserahkan ke Askes untuk menutupi pembiayaan di puskesmas maupun RS kelas III sebesar satu trilyun," kata Sri Mulyani. (kmb2)