Menunggu Jaminan untuk Atlet Berprestasi 

PEKAN Olah Raga Daerah (Porda) Bali VII/2005 yang  diselenggarakan di Jembrana, 1-9 September nanti, mempunyai nilai strategis bagi pemikiran ke depan. Seluruh daerah dan atlet yang tampil telah melakukan persiapan maksimal. Bagi atlet dan para penggemar olah raga, kegiatan ini mampu mengalihkan sejenak kepenatan ekonomi politik yang mendominasi pembicaraan massa di Indonesia dan Bali akhir-akhir ini.

Nilai strategis Porda Bali terletak pada sikap pemerintah dan masyarakat terhadap para olah ragawan berprestasi. Yang penting dilihat adalah bagaimana sikap pemerintah setelah penyelenggaraan usai. Apakah bersedia memikirkan nasib atlet berprestasi. Bukan saja dengan memberikan pekerjaan, tetapi juga penghargaan dalam bentuk kemudahan fasilitas.

Selama ini bantuan terhadap atlet berprestasi selalu dikaitkan dengan pemberian pekerjaan. Mungkin ini salah satu alternatif. Tetapi jika itu tidak bisa dilakukan secara maksimal (misalnya karena persaingan mencari pekerjaan begitu ketat), pemerintah bisa saja memberikan kemudahan dalam bentuk lain seperti rekomendasi dalam memberikan pinjaman dana lunak untuk membuka usaha.

Harus ada komitmen (perjanjian) antara pemerintah dengan lembaga-lembaga keuangan daerah (baik swasta maupun negeri) untuk memberikan kemudahan bagi atlet berprestasi dalam meminjam dana untuk membangun usaha, melanjutkan sekolah dan sejenisnya. Atau pemerintah daerah bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan untuk memberikan kemudahan kepada para atlet apabila ingin masuk lembaga pendidikan tersebut.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berjanji memberikan tunjangan tertentu kepada atlet berprestasi. Ini diungkapannya saat menerima Taufik Hidayat dan rekan-rekan yang berhasil mengukir prestasi pada kejuaraan dunia bulu tangkis di Anheim, California, AS, beberapa waktu lalu. Pernyataanm SBY ini semestinya menjadi pemberi inspirasi bagi daerah untuk melakukan hal yang sama. Tidak harus menunggu realisasi pusat untuk mewujudkan janji.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia selalu dikritik karena hanya memberikan janji semata tanpa mewujudkan apa janji yang telah diungkapkan. Karena itu, pemerintah daerah harus mampu mewujudkan hal demikian mendahului pemerintah pusat.

Harus juga dilihat apresiasi masyarakat terhadap prestasi olah raga. Yang dimaksudkan dengan masyarakat ini adalah mereka yang memiliki modal, tokoh-tokoh masyarakat dan lembaga masyarakat yang berada paling dekat dengan lingkungan atlet. Kesediaan memperhatikan para atlet berprestasi menandai kemajuan tingkat berpikir masyarakat terhadap perkembangan zaman. Masyarakat tidak hanya memandang olah raga sebagai aktivitas pinggiran, tetapi merupakan sebuah keperluan sosial yang sejalan dengan hidup manusia.

Sekarang jarang kita lihat seorang usahawan kaya secara personal yang bersedia memberikan bantuan dana kepada seorang atlet pelajar untuk melanjutkan sekolahnya. Meskipun ada, mungkin jumlahnya kecil. Di zaman kesulitan moneter seperti ini, sudah seharusnya ada kelompok masyarakat yang berstatus sosial kaya, memberikan perhatiannya kepada olah ragawan berprestasi.

Khusus di Bali, lembaga adat pun mesti memperhatikan olah raga prestasi. Jika ada salah satu anggota adatnya yang mempunyai prestasi di bidang olah raga, lembaga ini bisa memberikan dispensasi khusus dari kewajiban-kewajiban yang mengikat. Dengan cara demikian, tidak ada beban saat para olah ragawan bertanding.

Pemberian fasilitas seperti ini barangkali merupakan hal klasik yang selalu didengung-dengungkan. Karena persoalannya selalu macet dalam tingkat pelaksanaan, dorongan untuk pemberian harus terus diperkuat dan didesak. Mudah-mudahan setelah Porda Bali VII, jaminan-jaminan terhadap atlet berprestasi semakin banyak dilaksanakan. (ska)