Runtutan permasalahan yang terjadi menggambarkan betapa fungsi kepemimpinan di negeri ini belum mampu berjalan secara baik. Dengan kata lain, kepemimpinan negeri ini gagal dalam "mengurus" kehidupan masyarakatnya. Setidaknya, teridentifikasi enam kegagalan yang dihadapi kepemimpinan publik kita.

----------------------

Kegagalan Kepemimpinan Publik
Oleh Kurniawan Mohammad

PEMIMPIN publik mempunyai posisi khusus karena kedudukan formalnya. Tidak berujungnya permasalahan yang dihadapi bangsa kita tidak terlepas dari bagaimana kepemimpinan yang berjalan. Hal ini bisa kita lihat dari krisis multidimensi yang sejak bermula pada delapan tahun lalu hingga kini belum kunjung selesai teratasi. Belakangan, permasalahan yang menghinggapi bangsa ini justru bertambah dan semakin kompleks.

 

-----------------------------------

Mulai dari penanganan korban bencana tsunami di Aceh yang dinilai lamban dan sarat penyimpangan, bahkan sampai mengundang tekanan dari luar negeri sebagai donatur terbesar. Kemudian disusul dengan kebijakan pemerintah yang tidak populer, yakni pengurangan subsidi bagi beberapa kebutuhan dasar masyarakat, terutama BBM, karena persediaan devisa negara terancam defisit.

Pada masa sebelumnya, pemerintah telah menjual beberapa aset vital negara kepada pemilik modal asing melalui kebijakan privatisasi. Tujuannya, sekadar mengejar target pemasukan yang ditetapkan APBN. Padahal, aset yang dijual tersebut berkenaan dengan hajat hidup masyarakat banyak, di samping juga menyangkut kepentingan besar bangsa sebagai sebuah negara.

Beberapa investor asing yang mampu menyerap sejumlah besar tenaga kerja juga hengkang ke negara tetangga. Menurut mereka, Indonesia bukanlah negara yang "bersahabat" untuk berinvestasi, biarpun tenaga kerja yang tersedia tergolong murah. Yang paling aktual adalah berbagai kasus megakorupsi pascareformasi serta konflik antarkelompok masyarakat yang hingga saat ini belum juga mendapatkan kepastian penyelesaian.

 

Belum Berjalan Baik

Runtutan permasalahan di atas menggambarkan betapa fungsi kepemimpinan di negeri ini belum mampu berjalan secara baik. Dengan kata lain, kepemimpinan negeri ini gagal dalam "mengurus" kehidupan masyarakatnya. Setidaknya, teridentifikasi enam kegagalan yang dihadapi kepemimpinan publik kita.

Pertama, kegagalan organisasional. Kegagalan ini muncul akibat terjebaknya organisasi pemerintahan untuk tidak melakukan fungsi-fungsi yang semestinya diemban.

Performansi birokrasi kita yang menonjol adalah rumit, berbelit-belit, mempersulit yang mudah, tidak humanis, high cost, serta selalu menimbulkan ketidakpuasan. Selain itu, organisasi birokrasi di Indonesia dikenal "gemuk", namun sayangnya "miskin" fungsi. Akibatnya, beban yang ditanggung negara untuk kehidupan birokrasi sungguh amat berat. Pelayanan juga menjadi bertele-tele, karena masing-masing unit merasa berkepentingan untuk melayani.

Kedua, kegagalan analitikal. Kegagalan ini terjadi akibat dari kaku dan detailnya rancangan organisasi dari awal sampai akhir. Di samping itu, prosedur yang ada dimaknai dari segi formalistik-legalistik, serta tidak mengarah ke misi dan semangatnya. Inilah yang menempatkan praktik layanan publik pada posisi sekadar melayani kemauan prosedur dan aturan. Akibatnya, birokrasi justru lebih banyak melayani diri sendiri, dan bahkan malah minta dilayani. Padahal, posisinya adalah sebagai pelayan masyarakat.

Ketiga, dipandangnya eksekutif sebagai penentu dan bisa melakukan segalanya justru melahirkan kegagalan dalam mengemban fungsinya. Pengekangan yang terlalu ketat di masa Orde Baru, di samping juga oleh faktor budaya, membentuk karakter masyarakat feodal dan paternal. Akibatnya, masyarakat menjadi sangat bergantung kepada uluran tangan pemerintah, rendahnya profesionalitas, job deskripsi yang kabur serta rendahnya tanggung jawab. Dalam kondisi demikian, beban yang dipikul "sendiri" oleh pemimpin sangat menumpuk.

Keempat, gagalnya fungsi kepemimpinan lembaga legislatif. Hal ini karena lembaga legislatif sebagai bagian dari kepemimpinan publik tidak bisa menjalankan fungsi demokrasi secara baik. Tidak jarang, anggota legislatif sekadar memberikan pengarahan-pengarahan saja, dan kemudian rumusannya tetap dilakukan oleh eksekutif. Terlebih, para anggota Dewan menunjukkan perilaku yang memprioritaskan kepentingannya masing-masing.

Kelima, adanya tarik-menarik kepentingan juga menyebabkan lahirnya kegagalan politik. Kepentingan interest group dengan manfaat pada kelompok yang sangat terbatas, justru terakomodasi. Sementara kepentingan terbesar warga negara malah terkalahkan. Kompromi-kompromi sebagai jalan keluar bagi perbedaan pendapat, umumnya lebih mengakomodasi kepentingan terbatas ini. Dalam hal demikian, suara rakyat yang mayoritas menjadi ternegasikan.

Keenam, kegagalan yudisial. Kegagalan ini muncul sebagai akibat dari kesalahan interpretasi terhadap hukum dan konstitusi. Terbatasnya jangkauan yudisial pada bukti-bukti material dan formal, justru tidak mengarah pada keinginan publik yang sebenarnya.

Selain itu, juga dipicu oleh kuatnya mafia peradilan dan intervensi aksekutif, serta kelompok kepentingan yang begitu kuat. Dengan demikian, supremasi hukum yang didambakan justru tidak terlaksana.

 

Kepemimpinan Efektif

 

Kepemimpinan yang efektif dimulai dengan visi yang jelas. Visi ini merupakan sebuah daya atau kekuatan untuk melakukan perubahan, yang mendorong terjadinya proses ledakan kreativitas yang dahsyat melalui integrasi maupun sinergi berbagai keahlian dari orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut.

Kepemimpinan publik, bagaimana pun, harus dijaga dari berbagai macam kegagalan itu. Akibat yang mesti dari kegagalan itu adalah tidak tersampaikannya pesan dan tujuan organisasi publik itu sendiri. Sebab, dengan begitu, rakyat untuk kesekian kalinya menjadi korban tak berdosa atas rumusan kebijakan yang keliru, yang ironisnya bukan mereka yang merancang dan menentukan.

* Penulis, pemerhati kebijakan publik pada Lembaga Kajian Kutub (LKKY) Yogyakarta