Menteri SBY Keteteran

RAKYAT negeri ini sepertinya tidak putus dirundung malang. Berbagai himpitan masalah tidak juga mengendur. Justru semakin membelit dan membuat susah bernapas. Pemerintah, lewat para menterinya yang diharapkan segera menjadi dewa penolong, justru kinerjanya semakin disorot. Faktanya memang demikian.

Seperti diberitakan Bali Post, Rabu (31/8) kemarin, mantan Gubernur Lemhanas Prof. Ermaya Suradinata menyayangkan kinerja para menteri SBY yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Kata dia, mereka ini tidak mampu mengimbangi kerja keras yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sehingga para menteri itu tampak keteteran.

Akibatnya, lanjut Ermaya yang digantikan Prof. Muladi itu, banyak program kerja SBY kurang disikapi dengan bagus. Dampak lainnya, lanjutnya, merosotnya nilai rupiah terhadap dolar AS. Bahkan, masalah dalam negeri yang semakin kompleks tidak bisa diatasi dengan segera.

Kalau merunut ke belakang saat-saat awal SBY-Kalla dilantik, mengemuka usulan dari orang-orang dekat SBY saat itu bahwa si empunya Puri Cikeas, Bogor ini akan membentuk suatu badan independen, di luar kabinet. Tugas utamanya adalah mengevaluasi kinerja para menteri. Sitelah dievaluasi, maka laporannya akan diserahkan kepada Presiden. Di tangan Presidenlah kemudian diputuskan bagaimana penilaian bawahannya itu.

Namun sayangnya, ide itu kemudian sirna begitu saja di tengah hiruk-pikuk euforia kemenangan SBY. Selain itu, juga, kalau lembaga itu terbentuk akan tumpang tindih dengan keberadaan kabinet itu sendiri. Juga muncul kegelisahan, lembaga itu akan menjadi kabinet bayangan yang bisa-bisa mengganggu kinerja dan malah akan memperburuk situasi.

Dalam konteks ini, kita tidak akan mengacu pada pembentukan lembaga tersebut tetapi pada ide proses mengevaluasi kinerja para menteri. Evaluasi itu sangatlah perlu di tengah kondisi himpitan masalah multidimensi saat ini. Dengan demikian, setidaknya akan kelihatan kerja para menteri dengan indikator masalah yang ditanganinya tersebut. Ada kemajuan, stagnan atau justru malah mundur.

Pada saat yang sama juga, kemarin Presiden sendiri mengakui beban yang dihadapi pemerintahnya saat ini sangatlah berat. Merosotnya nilai rupiah terhadap dolar AS merupakan pukulan yang cukup telak. Tetapi untunglah kemudian SBY cepat bertindak sehingga kepercayaan pasar terhadap rupiah sedikit terangkat. Cuma, masalahnya sampai kapan kepercayaan itu dapat dijaga dan dipelihara?

Memang, saat ini masyarakat tengah mengalami krisis kepercayaan yang sangat parah. Terlebih-lebih lagi krisis kepercayaan kepada para pemimpinnya. Tidak dapat dimungkiri, lambannya penyelesaian krisis yang terjadi di negeri ini lebih banyak karena faktor tersebut. Kalau membandingkan dengan negara lain yang mengalami krisis yang kurang lebih sama, mereka cenderung cepat pulih karena adanya kepercayaan kepada para pemimpinnya.

Banyak solusi yang ditawarkan, apakah itu akan menjadi obat mujarab? Belum tentu. Namun yang jelas, pemerintahan SBY harus bekerja ekstra keras. Para menteri bidang ekonomi SBY yang dinilai tidak becus diharapkan mampu menjawab tudingan itu dengan prestasi kerja yang lebih baik. SBY jangan lagi, seperti dikatakan Prof. Ermaya, mentoleransi para menterinya yang yang berjiwa yes-men dan hanya menghamba pada kekuasaan.

Ketika pemerintah tidak juga mampu menarik rakyat dari kubangan krisis, banyak pihak memang menawarkan solusi. Salah satunya adalah reshuffle kabinet. Apakah ini tepat? Tidak seorang pun berani menjamin seratus persen. Seperti diungkapkan salah seorang anggota DPR-RI Taufiq Kiemas, langkah resuffle justru bisa menambah keadaan lebih gawat lagi kalau tidak dilakukan secara tepat dan penggantinya pun tidak pas.

Lebih lanjut suami mantan Presiden Megawati ini kemudian mencontohkan saat istrinya memimpin negeri ini. Saat itu Mega juga didesak melakukan resuffle, namun ditolak karena kondisinya tidak tepat. Apalah semua alasan itu, yang jelas kinerja para menteri yang tidak optimal dan keteteran, ujung-ujungnya rakyatlah yang jadi korban.