DPRD Didemo, Minta Kepastian Pembangunan Bandara Loteng

Mataram (Suara NTB)-
Ratusan orang dari Lombok Tengah yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Lingkar Bandara (Angkara) dan Forum Komunikasi Masyarakat Lingkar Bandara (Formasi), Rabu (31/8) kemarin, mendatangi kantor DPRD NTB. Massa menuntut kepastian pembangunan bandara internasional di Lombok Tengah yang dianggap belum ada kejelasan.

Namun, pengunjuk rasa yang di dalamnya ikut serta puluhan mantan pemilik lahan di lokasi bandara baru, tak diizinkan masuk ke halaman gedung Dewan. Sehingga mereka hanya berorasi dan berteriak-teriak di luar pintu masuk (Jalan Udayana) yang dijaga ketat aparat kepolisian.

Massa tampak emosi ketika melihat sejumlah perwakilan mereka masuk ke gedung untuk bertemu pimpinan Dewan. Pasalnya, massa ingin mendengar langsung pernyataan sikap dari pimpinan Dewan dan pimpinan dinas terkait. Sehingga sejumlah perwakilan dan Ketua DPRD NTB, H. Suhaili FT, S.H. didampingi beberapa anggota Dewan yang sempat bertemu di ruang Fraksi Partai Golkar, keluar menemui massa yang terlihat sudah tidak sabar ingin mendobrak pintu masuk gedung Dewan.

Suhaili dan Kepala Bappeda NTB, Drs. L. H. Fathurrahman, M.Sc., sempat menenangkan massa dengan menekankan rencana pembangunan bandara tetap jalan dan sedang dalam proses. Bahkan, Suhaili secara pribadi sempat memenuhi permintaan massa untuk membubuhi tanda tangan dukungan terhadap pembangunan bandara di atas kain spanduk yang panjangnya sekitar seratus meter.

Perwakilan massa kembali masuk ke gedung Dewan untuk hearing dengan pimpinan Dewan. Suhaili didampingi Wakil Ketua Komisi A, H. L. Moh. Syamsir, S.H., Ketua Komisi B, L. Abdul Hadi Faisal, S.H., Ketua Komisi D, H. M. Syahdan, S.H., dan Rizali Hadi, S.Pd. anggota Komisi D. Sementara dinas terkait yang hadir, Kepala Bappeda H. Fathurrahman, Kepala Dinas Perhubungan NTB, Drs. Soroyo Alimoeso, Kepala Dinas Kimpraswil NTB, Ir. H. Jalal, dan wakil dari PT. Angkasa Pura (AP).

 

Tidak Terjebak

 

Sementara Hadi menekankan pemprop dan AP agar menyelesaikan dahulu masalahya dengan eks pemilik lahan, sehingga masyarakat tidak terjebak pada persaingan bisnis dan politik yang ada di balik rencana pembangunan bandara. ''Kalau sudah selesai kami ada di belakang bapak-bapak,'' tandasnya. Kepala Bappeda NTB, H. Fathurrahman menyatakan setuju tanah yang belum dibayar seluas 7,5 hektar diselesaikan, dan kini sedang diproses dengan harga yang wajar. Sedangkan untuk kasus tanah yang lama, ia menyarankan menempuh jalur hukum, karena sebagai aparatur Fathurrahman juga tak suka masyarakat diperlakukan tidak adil.

Mengenai pembangunannya, jelas Fathurrahman, dilakukan dengan konsp swakelola. Karena menyangkut savety bandara, pembangunan menyeluruh dilakukan pemborong internasional, dan ini sedang dalam proses tender di pusat. Sementara posisi Pemprop NTB sama dengan masyarakat untuk mendorong pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan bandara.

Bagaimana dengan dananya? Untuk tahun 2005 ini, pihak Angkasa Pura menyediakan dana Rp 5 milyar untuk masjid dan jalan, sedangkan dari APBN sebesar Rp 10 milyar untuk land cleaning. Pembangunan fisik bandara sendiri menggunakan dana APBN dan AP. Khusus run way bandara menelan dana Rp 200 milyar (dari APBN) yang dibangun secara bertahap (1-3 tahun).

Sementara Ketua DPRD NTB, H. Suhaili menekankan pentingnya keberadaan bandara untuk meraih kemajuan daerah dan masyarakat. Untuk itu segala sesuatunya mesti dipersiapkan sebaik mungkin, termasuk masalah teknisnya. Apalagi bandara di Loteng ini sudah direncanakan cukup lama. ''Kalau ada yang tak mendukung mungkin karena ingin kajian yang pasti,'' ucapnya kepada wartawan. (046/ula)

Klik di Sini