Dewan Gerah, Warga Tolak Proyek Tanggul 

Semarapura (Bali Post) -
Penolakan warga Sakti, Nusa Penida terhadap rencana proyek tanggul di pantai Penida, membuat sejumlah anggota DPRD asal Nusa Penida gerah. Itu berarti warga tidak konsisten dengan aspirasinya.  Demikian disampaikan anggota DPRD Klungkung asal Nusa Penida, Ketut Rai, Nyoman Ginada, Nyoman Puter, di Gedung DPRD Klungkung, Rabu (31/8) kemarin.

Menurutnya, perencanaan proyek tanggul dalam APBD Klungkung 2005 adalah aspirasi masyarakat setempat saat kunjungan kerja Komisi D ke lokasi. Warga meminta pembangunan tanggul untuk mengantisipasi parahnya abrasi di pantai bersangkutan. Terutama di kawasan Pura Segara yang sudah di ambang kehancuran.

Selain itu, surat penolakan yang ditujukan ke Dinas Pekerjaan Umum dengan tembusan kepada bupati dan DPRD Klungkung itu, dinilai tidak sesuai prosedur. Karena tak diungkap di mana warga menggelar pertemuan untuk memutuskan penolakan terhadap proyek tersebut dan nama-nama warga yang ikut membubuhi tanda tangan hanya ditulis seorang. Hal ini terkesan direkayasa oleh segelintir kelompok untuk memenuhi kepentingannya.

Yang sangat disayangkan, kepala desa Sakti dan Kadus Penida bersedia menandatangani surat penolakan tersebut. ''Mekanisme pembuatan surat kan ada. Seharusnya kades dan kadus memperhatikan prosedurnya sebelum menandatangani. Apalagi surat yang mengatasnamakan warga,'' tandas Ketut Rai. Karena itu, mereka berencana mendatangi Kades Sakti untuk mempertanyakan surat tersebut.

Sebelumnya, melalui surat yang dilengkapi dengan gambar perencanaan groin atas survai dan analisis pemborong, Ketut Kinog, warga tidak setuju dengan proyek tanggul di pantai Penida, Sakti. Alasannya, tanggul tersebut tidak bermanfaat, jika dilihat dari arus pecahan yang datangnya dari Toya Pakeh. Tanggul dianggap tidak mampu menahan arus yang menyebabkan terjadinya abrasi. Selain itu, adanya tanggul itu dikhawatirkan pantai Penida tidak menarik lagi untuk dijadikan tempat bermain wisatawan. Padahal, pantai itu merupakan satu-satunya sumber pendapatan warga. (kmb20)