Tuntaskan Kemelut GWK, Nuarta Temui DPRD Badung 

Denpasar (Bali Post) -
Menuntaskan kemelut yang berkecamuk di kawasan GWK (Garuda Wisnu Kencana) Ungasan, jajaran pengurus GWK dipimpin penggagasnya Nyoman Nuarta, Rabu (31/8) kemarin menemui Ketua DPRD Badung Gde Adnyana.

Nuarta didampingi Direksi PT Gain (Garuda Adimatra Indonesia) selaku pengembang kawasan serta pengacaranya Gde Widiatmika, S.H. Sementara dalam pertemuan itu juga hadir tokoh Kuta Selatan yang duduk di DPRD Badung, Disel Astawa, S.E. dan Drs. K. Suiasa.

Dalam pertemuan itu dijelaskan kronologis kejadian di kawasan GWK tersebut. Antara lain perselisihan antara PT Gain dan PT BIU (Bukit Indah Ungasan) yang sampai saat ini masih menggantung alias belum tuntas. Selama masa penguasaan PT BIU menurut Widiatmika telah terjadi penyimpangan yang merugikan PT Gain, seperti pembangunan sarana atau objek di kawasan itu yang dilakukan tanpa seizin PT Gain.

PT BIU juga dituding telah mengkomersialkan objek dan kawasan GWK. ''Ini merupakan pelanggaran visi dan misi Yayasan GWK,'' jelasnya.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Badung Gde Adnyana minta kasus ini diselesaikan dengan baik dalam artian jangan sampai image GWK jadi ternoda. Adnyana menambahkan jika perseteruan dua kubu ini tak juga bisa dituntaskan dengan musyawarah, agar ditempuh jalur hukum. ''Apa pun bentuk penyelesaian itu, nantinya keberadaan GWK ini bisa tetap sesuai visi dan misi yang berlandaskan budaya Bali,'' pintanya. Adnyana mengatakan pihaknya juga akan turun ke lokasi tersebut untuk melihat perkembangan sekaligus kondisi di lapangan.

Diingatkan, gaung GWK sudah mendunia dan keberadaannya menjadi milik bangsa dan masyarakat Bali. Karena itu, kasus yang terjadi jangan sampai mencoreng GWK sendiri dan kepariwisataan di daerah ini. Patung GWK yang kini baru bagian kepalanya saja rampung, menurut rencana akan ditempatkan di atas lahan seluas 3,4 hektar milik Pemprop Bali.

Menurut Widiatmika, dalam Yayasan GWK yang dikelola Nuarta, juga ada saham pemerintah yakni kesertaan modal melalui BTDS. Saat Menparpostel dijabat Joop Ave, lembaga ini mengucurkan dana milyaran rupiah untuk mendukung proyek GWK yang kini mengalami kemelut. Karena itu, sejumlah anggota Dewan berharap pemerintah tidak tinggal diam atas kasus ini. ''Semestinya pemerintah juga turun tangan, sebab memiliki peran di GWK selain untuk menjaga citra Bali itu sendiri,'' tegas Suiasa dan Disel Astawa yang juga tokoh Ungasan. Disel menilai kemelut ini kalau tak tuntas juga akan merembet ke karyawan yang jumlahnya ratusan orang. (031)