Bantuan operasional sekolah (BOS) yang saat ini sedang menjadi sorotan publik, harus mencapai sasaran untuk membantu biaya keperluan belajar-mengajar, sehingga meringankan beban siswa maupun orangtua mereka. Semua pihak yang berkepentingan mewakili rakyat untuk pengawasan penyaluran dana subsidi, baik untuk pendidikan maupun kesehatan, harus pasang mata dan telinga lebar-lebar. Sehingga, sekecil apa pun kebocoran yang terjadi dalam mekanisme penyalurannya, dapat diketahui oleh publik secara transparan.  

--------------------------------

Jalan Panjang Dana Subsidi ke Tangan Rakyat
Oleh I Nyoman Rutha Ady, S.H.

SUBSIDI sebagai upaya pemerintah untuk membantu meringankan beban rakyat menanggung biaya pendidikan dan kesehatan sampai saat ini belum dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Orangtua murid tetap mengeluhkan tingginya biaya anak-anak mereka untuk memperoleh pendidikan, mulai dari play group (kelompok bermain), TK, SD, SMP, SMA, apalagi melanjutkan ke perguruan tinggi. Demikian juga rintihan masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis, semakin jauh dari harapan. Padahal, pemberian dana subsidi untuk pendidikan dan kesehatan sebenarnya bukan program baru, sudah dicanangkan oleh pemerintah Orde Baru. 

----------------------------------------------

Mata Rantai

Salah satu dari sekian banyak faktor penyebab gagalnya dana subsidi sampai ke tangan rakyat miskin adalah manajemen penyaluran dengan menerapkan mekanisme mata rantai berjenjang yang terlalu birokratis dan melalui banyak saluran. Sebagaimana mencuatnya Buloggate ketika menyalurkan subsidi beras untuk rakyat miskin (raskin) sewaktu pemerintahan transisi di bawah Presiden B.J. Habibie tahun 1999. Kasus yang menyeret mantan Mensekneg Akbar Tandjung beberapa hari menjadi penghuni rumah tahanan (rutan) Kejaksaan Agung itu menunjukkan amburadulnya mekanisme penyaluran raskin sebagai subsidi bagi rakyat yang tidak mampu dan sebaliknya hanya menguntungkan oknum-oknum tertentu saja.

Rakyat saat ini ingin membuktikan ucapan para pejabat eksekutif maupun legislatif ketika berkampanye sebelum menduduki kursi empuk, baik di daerah maupun di pusat. Telinga masyarakat seakan tidak mampu menampung memori tentang janji-janji juru kampanye yang menyatakan komitmen membela rakyat dengan program pendidikan dan kesehatan murah dan bahkan gratis. Janji inilah yang kini ditagih oleh publik sebelum datangnya masa kampanye untuk pemilu dan pilkada periode berikutnya.

Walaupun diberikan subsidi, tampaknya rakyat tidak akan begitu mudah untuk mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan murah.

Realitasnya biaya pendidikan yang disebut-sebut mahal bukan pada kewajiban pokok iuran bulanan, triwulan, semester atau tahunan yang sering disebut biaya SPP. Melainkan adanya biaya tambahan yang menjadikan siswa atau mahasiswa maupun orangtua mereka sebagai ''sapi perahan''. Seperti pada anak-anak memasuki play group, TK, SD, SMP maupun SMA dengan keharusan membeli uniform (pakaian seragam) beberapa jenis. Di antaranya seragam untuk pakaian belajar sehari-hari, olah raga, pramuka, ekstrakurikuler, plus pembelian paket sejumlah buku pelajaran yang harganya ditetapkan oleh kalangan sekolah dengan harga tertentu dan wajib dibeli oleh para siswa.

Sementara biaya kesehatan murah atau gratis yang seharusnya diberikan kepada masyarakat kurang mampu melalui pelayanan medis di puskesmas maupun balai pengobatan di desa/kelurahan, seringkali mendapat kesulitan karena masalah teknis administrasi menyangkut surat keterangan miskin bagi pasien. Belum lagi tempat-tempat pelayanan medis yang paling dekat dengan rakyat itu, tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Fenomena ini harus dibenahi dalam rangka program pemberian subsidi kesehatan kepada publik.

 

Budaya Melayani

Sebaik apa pun program pemerintah yang ditujukan untuk membantu meringankan beban rakyat miskin, akan sulit tercapai apabila tidak disertai dengan mental dan kesungguhan hati para penyelenggara birokrasi dengan menunjukkan budaya melayani publik secara ikhlas tanpa pamrih. Mulai dari aparat penyelenggara birokrasi di tingkat pusat, daerah propinsi, kabupaten/kota, kecamatan desa/kelurahan sampai ke banjar/lingkungan. Contohnya kemudahan administrasi dari aparat untuk melayani rakyat yang memerlukan surat keterangan miskin untuk berobat.

Selanjutnya mendapatkan pelayanan senyum ramah dari petugas paramedis untuk penyembuhan penyakitnya. Hal yang sama juga harus dilakukan oleh aparat pemerintah di bidang pendidikan dengan menghentikan perilaku bisnis terselubung dalam mengelola pendidikan.

Bantuan operasional sekolah (BOS) yang saat ini sedang menjadi sorotan publik, harus mencapai sasaran untuk membantu biaya keperluan belajar-mengajar, sehingga meringankan beban siswa maupun orangtua mereka. Semua pihak yang berkepentingan mewakili rakyat untuk pengawasan penyaluran dana subsidi, baik untuk pendidikan maupun kesehatan, harus pasang mata dan telinga lebar-lebar. Sehingga, sekecil apa pun kebocoran yang terjadi dalam mekanisme penyalurannya, dapat diketahui oleh publik secara transparan.

Antara program subsidi yang dicanangkan oleh pemerintah dengan hasilnya di lapangan masih harus diuji dengan objektivitas pemantauan yang menyeluruh terutama terhadap penyalurannya. Mulai dari satu mata rantai ke mata rantai berikutnya, sampai pada objek penerimaan paling akhir ke tangan rakyat. Jalan panjang yang harus ditempuh dana subsidi untuk sampai ke tangan rakyat tentu akan melewati berbagai tantangan, baik teknis maupun nonteknis. Faktor yang paling berpotensi menggagalkan program subsidi adalah human error. Untuk itu diperlukan sistem pengawasan yang  mengikuti alur pos-pos yang dilewati dana subsidi tersebut, sehingga tidak bocor di tengah jalan. Subsidi untuk membantu meringankan beban hidup masyarakat banyak seharusnya dinikmati sepenuhnya tanpa potongan apa pun di tengah jalan.

Penulis, pemerhati masalah sosial-masyarakat, tinggal di Legian, Kuta.