Mampukah Pasar Lelang Angkat Kesejahteraan Petani?

BADAN Pusat Statistik (BPS) Bali mencatat data 48% penduduk Bali terbesar ada di pedesaan dengan mata pencarian di sektor pertanian. Pada awal-awal program pembangunan di sektor pertanian, kontribusinya terhadap PDRB (produk domestik regional bruto) Bali sempat melebihi 50%. Sejalan majunya sektor pariwisata, sektor pertanian mulai dilupakan. Pemerintah dan pengusaha pun lebih suka mengimpor komoditi pertanian, apakah itu beras, buah maupun komoditi lainnya dari luar negeri.

Akibatnya, petani kita semakin miskin dan tidak berdaya menghadapi perkembangan global.

 Setiap tahun dan setiap musim panen, masalah yang dihadapi oleh petani bukan kegembiraan, tetapi kepedihan karena harga komoditi hasil panennya anjlok di pasar.

Di sisi lain mereka membutuhkan uang untuk menutupi modal dan pinjaman yang telah dikeluarkan sebelumnya serta untuk meneruskan kehidupannya. Pasar tradisional desa, maupun KUD (koperasi unit desa) yang diharapkan dapat membeli komoditinya tidak bisa berbuat banyak. Mereka terpaksa menjual hasil panennya dalam tekanan harga oleh pedagang untuk melanjutkan kelangsungan hidupnya.

Melihat kenyataan seperti itu, kapan petani Bali bisa sejahtera dan tidak meninggalkan sawah maupun ladang mereka? Meski demikian, ada kabar baik dari kantor Gubernur Bali. Pemerintah Daerah Bali menyelenggarakan Pasar Lelang Komoditi Agro (PLKA) -- Bali Post (26/8). Nilai transaksinya sekitar Rp 8,3 milyar. Nilai tersebut masih jauh dari harapan mengingat hanya delapan komoditi yang berhasil dilelang dari 30 komoditi yang ikut dalam pelelangan tersebut.

Kegagalan ini hendaknya menjadi cermin dari jajaran Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bali. Penyebab kegagalan itu mesti segera dicari sehingga petani tidak apriori terhadap pasar lelang komoditi agro ini. Apakah tempat lelangnya jauh dari sentra-sentra produksi, kualitasnya yang kurang atau pembeli yang kurang karena krisis ekonomi yang ditandai dengan melemahnya nilai rupiah ke kisaran 10.000-an per dolar AS.

Komoditi pertanian memang mempunyai ciri yang khas, selain berumur terbatas juga hanya dipanen pada waktu-waktu tertentu saja. Akibatnya fluktuasi harga sangat besar, dan ditambah oleh pengaruh harga di pasar internasional. Sebab itu, komoditi pertanian ini mempunyai sistem dan mekanisme  perdagangan yang spesifik. Sayangnya pemerintah belum dapat mengembangkan sistem dan mekanismenya secara meluas dan baik.

Dengan mempelajari berbagai kelemahan itu, pada penyelenggaraan pasar lelang komoditi yang akan datang kita harapkan transaksinya bisa dilipatgandakan. Pasar komoditi ini bukanlah proyek Pemprop Bali, tetapi pasar buat petani. Melalui pasar lelang ini diharapkan posisi tawar petani bisa meningkat, harga lebih transparan dan kesejahteraan petani bisa meningkat. Tampaknya sistem dan mekanisme perdagangan komoditi pertanianlah yang harus dibenahi dan dibentuk. Pasar ini perlu terus disosialisasikan ke sentra-sentra petani.

Pengembangan pasar lelang ini hendaknya dapat mempersingkat mata rantai perdagangan dengan mempertemukan penjual (petani) dan pembeli (pedagang) secara langsung. Meningkatkan posisi tawar petani sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani. Mewujudkan harga yang transparan sehingga dapat dipakai sebagai acuan bagi pelaku pasar. Meningkatkan mutu dan produktivitas sehingga meningkatkan daya saing. Mewujudkan kepastian dan perluasan pemasaran dan membantu petani membuat perencanaan/pola tanam secara sinergi.

Sistem penyelenggaraan pasar lelang masih perlu terus disempurnakan, termasuk melibatkan pihak swasta. Pasar lelang di berbagai daerah di Indonesia termasuk Bali, sampai saat ini masih dilaksanakan oleh Dinas Perindag dengan asistensi Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) terutama berkaitan dengan sistem dan pengaturannya.

Di masa depan pasar lelang tersebut diharapkan dimiliki dan dikelola sepenuhnya oleh peserta lelang atau pihak swasta. Dengan demikian tidak ada kesan lagi, pasar lelang ini proyek yang menjadikan petani sebagai objeknya.