Pembahasan APBD-P 2005--
Panggar Dewan Siap, Eksekutif Ingkar Janji

Mataram (Suara NTB) -
Penetapan APBD-P (Perubahan) NTB tahun 2005 belum dilaksanakan. Pasalnya, panitia anggaran (panggar) eksekutif belum menyerahkan draf-nya ke panggar DPRD NTB, alias ingkar janji. Semestinya pembahasan dilakukan 25 Agustus lalu.

Anggota Komisi D DPRD NTB, Johan Rosihan, kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Sabtu (27/8), mengungkapkan, hasil kesepakatan antara panitia musyawarah (panmus) legislatif dan eksekutif menyebutkan, 25 Agustus sampai 31 Agustus merupakan waktu pembahasan APBD-P. Kesepakatan ini dilakukan jauh hari sebelum Dewan melakukan kunjungan kerja (kunker) di dalam daerah beberapa waktu lalu.

''Bahkan saking semangatnya eksekutif saat itu, yang diwakili Sekretaris Bappeda, meminta untuk dijadwalkan pembahasan APBD-P -- dan disanggupi akan mengajukan draf APBD perubahan serta tiga Perda sekaligus sebelum kami melakukan kunjungan kerja dalam daerah. Tapi sampai saat ini Dewan belum menerimanya,'' ujarnya. Sebagai konsekuensi dari permintaan eksekutif, Dewan memadatkan jadwal kunkernya dari 20 hari menjadi 12 hari.

Johan menyesalkan hasil evaluasi APBD murni 2005 oleh Mendagri juga belum diterima anggota legislatif. Seharusnya, hasil evaluasi diterima legislatif paling lambat 15 hari. Hal ini dianggap penting karena keputusan itu dapat dijadikan patokan dalam pengambilan kebijakan dan pengeluaran keuangan oleh daerah sesuai dengan undang-undang 32 tahun 2004. ''Jika terjadi perbedaan angka antara hasil evaluasi dengan APBD murni, maka yang harus digunakan adalah hasil evaluasi Mendagri,'' ujarnya.

Sementara itu, terkait kesiapan legislatif dalam membahas APBD-P 2005, kata dia, Dewan selalu siap sebagai bentuk tanggung jawabnya atas pembangunan di NTB dan perpanjangtanganan dari aspirasi rakyat. ''Jangan kita terus disalahkan, coba tanya ke eksekutif sana, kenapa draf APBD-P belum juga disampaikan,'' ujarnya.

Hal yang sama disampaikan anggota panggar legislatif, Rizali Hadi, S.Pd. Menurutnya, semestinya pembahasan APBD perubahan  secepatnya dilakukan mengingat banyak proyek pembangunan di NTB tersendat pelaksanaannya, karena tidak dimuat dalam APBD murni,'' ujarnya.

Ketua panggar eksekutif yang juga sebagai Sekda NTB, Ir. Nanang Samodra, ketika dikonfirmasi Suara NTB saat melepas sepeda santai Global FM, Minggu (28/8) kemarin, tidak bersedia memberikan komentar. Ia mengaku sedang berkonsentrasi menyiapkan kehadiran Presiden Susilo Bambang Yudoyono pada peringatan Isra' Mi'raj awal September mendatang. ''Coba tanyakan ke Bappeda, karena kita sudah membagi tugas dan saya konsentrasi pada persiapan kunjungan presiden,'' ujarnya. (ula)