Tak Ada Alasan Tunda Pilkada 

Adanya selentingan yang menyebut bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung di sejumlah daerah di Indonesia amburadul dan kacau sangat disesalkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mohammad Ma'ruf. Mendagri malah menjelaskan bahwa dari 166 pelaksanaan pilkada, yang bermasalah hanya di 12 daerah, jadi hanya 10 persen saja. Permasalahannya menjadi lain karena pilkada yang bermasalah itu yang di-blow-up. Sedangkan pilkada yang aman, lancar dan demokratis tidak dimunculkan.

Pelaksanaan pilkada yang aman, seperti di Kebumen, dan daerah-daerah lain yang tenang dan aman tidak di-blow-up. Yang di-blow-up hanya di Kaur, Bengkulu, Banyuwangi, Demak, Sukoharjo, Tana Toraja. Bahkan, secara berulang-ulang.

Mendagri tidak menyalahkan media, hanya memperingatkan agar pers melakukan cover both sides, tidak hanya mengungkapkan yang bermasalah tetapi juga yang sukses dan berhasil.

Masalah pilkada timbul umumnya karena calon yang kalah merasa tidak puas. Padahal, sebelumnya mereka siap kalah dan siap menang. Ternyata budaya masyarakat Indonesia hanya siap menang dan tidak mau menerima kekalahan.

Meskipun terus dievaluasi, pelaksanaan pilkada sejauh ini banyak yang positif, sehingga tidak ada alasan untuk menunda pelaksanaannya. Sektor ekonomi di daerah menjadi berkembang seperti percetakan dapat order, pesanan kaos, spanduk, leaflet ramai, jadi pembelajaran politik publik semakin meningkat. Pilkada yang bermasalah diselesaikan lewat jalur hukum. Dampak positif lainnya, keberanian penyelenggara pilkada untuk mengambil keputusan patut dipuji, seperti KPUD Kota Denpasar.

 

Dwi Murti

Depok, Jabar