Catatan Pariwisata Sepekan --------------
Quo Vadis Bali Tourism Board? 

SEDIANYA Jumat (29/7) kemarin, Bali Tourism Board (BTB) akan menggelar konvensi di sebuah hotel di kawasan Tuban, Kuta. Namun, tanpa alasan yang jelas akhirnya ditunda sampai 6 Agustus untuk selanjutnya ditunda lagi menjadi 26 Agustus 2005. Mudah-mudahan tidak ada penundaan lagi. Bagi BTB sendiri, konvensi kali ini cukup strategis, karena bisa dipakai untuk mengevaluasi kiprahnya sejak tiga tahun lalu. Sudah sejauh mana perannya bagi kepariwisataan Bali khususnya dan nasional umumnya?

Dalam press release-nya disebutkan, BTB terus-menerus berusaha memposisikan diri sebagai wahana komunikasi, informasi, representasi, konsultasi dan pemasaran pariwisata Bali. Kini, BTB tumbuh semakin dewasa dengan pengalaman menghadapi berbagai persoalan pariwisata, kebijakan pemerintah di sektor kepariwisataan serta upaya memajukan dan mengelola Bali sebagai destinasi andalan dunia. Dalam hubungan dengan pemerintah untuk pengelolaan pariwisata Bali, BTB memposisikan diri sebagai think-thank dan mitra pemerintah.

Bagi yang baru mengenal BTB, mungkin akan tergugah dengan sederet peran dengan sejumlah "asi" yang dijabarkan di atas. Namun, bagi mereka yang dengan saksama mengamati kiprah BTB selama ini, justru bertanya, kecap merek apa lagi ini? Dengan segala hormat kepada mereka yang terlibat di dalamnya  harus jujur diakui, BTB belum berperan maksimal. Sebagai wahana komunikasi, informasi dan "asi-asi" lainnya seperti yang dipaparkan tersebut baru sebatas harapan.

Tanpa bermaksud mengecilkan Bapak-bapak yang selama ini dengan tulus mengabdi di BTB, perlu ditanyakan adakah hal fundamental yang telah dilakukan lembaga ini? Saya mencatat ada beberapa terobosan yang dilakukan. Antara lain merintis pembuatan video promosi untuk Bali. ''Proyek'' ini sempat melibatkan sejumlah profesional dari luar negeri dan saat pembuatannya dipublikasikan sempat mendapat liputan dari wartawan lokal, nasional dan bahkan internasional. Kalau tak salah tempatnya di salah satu restoran di kawasan Renon.

Sudah sekian lama pembuatannya berlangsung, bagaimana kabar beritanya kita belum tahu. Mudah-mudahan segera rampung atau kalaupun tak rampung dibeberkan bagaimana kendalanya. Kiprah BTB berikutnya yang sempat dicatat, mampu menyedot perhatian para kandidat pemimpin daerah, sehingga menggiring mereka untuk menandatangani semacam Memorandum of Understanding (MoU) yang isinya seputar komitmen para kandidat terhadap pariwisata Bali. Kegiatan ini juga mendapat liputan yang luas dari media massa.

Patut dicatat pula BTB bersama komponen lainnya berhasil memaksa pemerintah pusat untuk meninjau kembali kebijakan Visa on Arrival (VoA). Namun, di luar itu, BTB yang menaungi sembilan stakeholders (PHRI, Asita, HPI, Pawiba, Sipco, Putri, Gahawisri, PATA dan Bali Village) belum sepenuhnya menyayomi anggotanya. Entah mengapa, BTB hanya terdiam ketika ada perseteruan dalam HPI Bali. Demikian pula ketika praktik jual-beli kepala membuat gusar jajaran Asita Bali serta perang tarif di kalangan perhotelan, BTB juga hanya membisu. Atau mungkin karena hal itu dianggap masalah intern organisasi.

Memang tidak fair kalau dalam kondisi serba kerterbatasan, kita lantas menuntut BTB bisa berkiprah bak sinterklas. Sudah menjadi rahasia umum, lembaga ini kekurangan dana (sehingga ketua atau pengurus harus merogoh kocek pribadi-red). Dibutuhkan niat tulus dari masing-masing pihak, termasuk pemerintah dan DPRD Bali untuk memberdayakan lembaga ini. Kalau lembaga ini kuat, unsur personalitas bisa ditekan. Dengan demikian, siapa pun nantinya yang memimpin BTB, bersama jajaran pengurusnya bisa berkiprah maksimal. Semoga!

* gregorius