Perangi Politik Uang 

POLITIK uang yang mewarnai bursa calon ketua DPD PDI-P Bali menjelang konferensi daerah (konferda) 31 Juli mendatang di Hotel Nikki, sebagaimana terungkap pada konfercabsus (konferensi cabang khusus) di Bangli, benar-benar menjadi tamparan memalukan bagi partai berlambang banteng dalam lingkaran mulut putih itu. Adalah Koordinator DPD PDI-P Bali Wilayah Bangli Nengah Arnawa, S.Sos. yang amat berang, menyusul adanya enam orang pengurus ranting dan pimpinan anak cabang PDI-P pada konfercabsus di Bangli, tiba-tiba menyeruak ke depan kerumunan pengurus untuk mengembalikan amplop yang berisi uang masing-masing berkisar Rp 20.000 s.d. Rp 300.000.

Uang dan politik memang dua sisi yang sulit dipisahkan. Politik uang menjadi wilayah yang amat subur dalam kehidupan berpolitik, baik dalam sistem demokrasi, apalagi dalam sistem politik otoritarian. Namun, para utusan dari Bangli itu memang masih bernyali dan tak mau hati nuraninya tergadai oleh sejumlah uang. Lebih-lebih tindakan sejumlah utusan itu didukung Korwil PDI-P Bali itu. Arnawa menuding tindakan yang dilakukan oleh tim sukses calon tertentu telah merampas kemerdekaan berdemokrasi para utusan yang nantinya dipercayakan memberikan suaranya pada konferda.

Rasa salut wajar disampaikan kepada PDI-P Bangli yang benar-benar secara jujur dan berani memerangi politik uang dalam perebutan bursa calon ketua DPD PDI-P Bali. ''Kita nyatakan perang terhadap politik uang karena adanya oknum tertentu yang merampas kebebasan berdemokrasi,'' tegasnya.

Isu tak sedap ini memang tak hanya terjadi di Bangli, musancabsus (musyawarah anak cabang khusus) dan konfercabsus kabupaten lain juga rawan dengan politik uang sebagaimana kasak-kusuk yang disampaikan para kader PDI-P belakangan ini.

Jauh sebelum sinyalemen politik uang itu merebak di kabupaten, telah muncul selentingan, sejumlah kader yang berpeluang besar menjadi utusan telah dikondisikan tak hanya di luar daerah tetapi di luar negeri. Tak penting dipersoalkan berapa jumlah uang yang diperoleh para kader tersebut atas sebuah permainan kotor ini. Namun, dengan adanya dugaan politik uang, makin mengindikasikan bahwa pemahaman sejumlah kader terhadap ideologi partainya masih sangat lemah. Artinya, keputusan yang lahir dalam musancabsus maupun konfercabsus belum sepenuhnya lahir atas dasar ideologi dan kepentingan partai untuk membela wong cilik, tetapi lebih banyak lahir atas dasar transaksional. Kepentingan yang ditakar dari nilai transaksi, menurut Ketua Departemen Kader PDI-P Bali Drs. Nyoman Laka, karena adanya permainan yang lebih didasarkan kepada kepentingan kader tertentu yang ingin mencalonkan diri.

Dia prihatin para calon yang lahir atas dasar transaksional itu akan melemahkan perjuangan partai ke depan. Sebab,  orientasi mereka setelah meraih kedudukan menjadi ketua partai adalah jabatan, tanpa mempedulikan nasib partai ke depan.

Inilah ironi demokrasi pada sebuah partai yang berembel-embel demokrasi, begitu mudahnya demokrasi dibeli oleh sekolompok orang yang mempunyai kekuasaan dan uang.

Dalam kondisi seperti ini layak dipertanyakan siapakah  calon yang betul-betul berkeringat di partai yang layak ditampilkan. Artinya, calon yang telah teruji loyalitas, kesetiaan dan pengabdiannya di partai, bukan sekadar berkeringat karena telah mendapatkan sesuatu dari partai lantas dibagi-bagikan dalam bentuk politik uang.

 

Titipan Nama

 

Laka juga mengamati keanehan yang muncul dalam konfercabsus. Nama-nama yang muncul bukan atas saringan kader-kader terbaik di kabupaten tersebut, tetapi tiba-tiba saja nama kader dari kabupaten lain muncul dan didukung oleh peserta. Ini mengindikasikan adanya titipan nama untuk dimunculkan pada konfercabsus, bukan atas dasar aspirasi dari bawah yang muncul di setiap kabupaten. Kader-kader dari Badung atau Karangasem wajar tersinggung jika yang muncul dan didukung oleh peserta untuk dinominasikan sebagai calon ketua DPD, bukan berasal dari daerah kelahirannya.

Melihat realitas tersebut, PDI-P tak hanya dihadapkan pada tantangan internal, juga tantangan eksternal terutama dari pesaing partai lain. Maka sangat wajar dalam konferda ini, layak dikedepankan kader-kader yang betul-betul telah teruji kekaderannya dalam mengatasi tantangan, ketimbang kader karbitan yang haus kekuasaan dan uang.

Sekretaris PDI-P Kota Denpasar Made Arjaya condong memilih kader yang berkeringat di partai lebih layak ditampilkan mengingat mereka telah teruji ketokohannya, baik pada masa sulit maupun tantangan yang dihadapi ke depan. Jika PDI-P ingin tetap eksis ke depan, militansi dan kesetiaan seorang kader jauh lebih penting ketimbang kader debutan baru yang faktanya gampang sekali loncat pagar, ketika apa yang diharapkan jauh dari kenyataan yang ada. Alasan menampilkan kader militan karena telah teruji kekaderannya, tak akan mudah loncat pagar karena mereka lahir atas dasar pemahaman ideologi partainya yang sudah kuat dan teruji.

Selain itu, melihat kepentingan yang makin pragmatis, konferda yang menjadi ajang suksesi pengurus di tingkat propinsi, mesti hati-hati memilih pengurus baru, tak hanya menempatkan kader berpengalaman tetapi memiliki basis ideologi yang kuat dan telah teruji ketangguhannya selama ini. ''Kita harus hati-hati memilih kader, uang memang penting, tetapi pilihan jangan didasarkan pada finansial semata,'' saran Ketua Komisi A DPRD Bali ini.

Selain itu, Laka menyarankan PDI-P layak juga memperhatikan pendidikan dan penjenjangan kader partai mengingat selama ini terkesan perekrutan tak jelas, sehingga memunculkan kekecewaan baik kader senior maupun yunior. (sua)