HaKI Dituding Penyebab Mahalnya Harga Obat  

Jakarta (Bali Post)-
Makin mahalnya harga obat-obatan dan perangkat kesehatan disebabkan penerapan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), sebagaimana dituntut industri farmasi di negara-negara maju. Semestinya, penemu cukup diberi kompensasi hadiah, bukan royalti dari setiap produk yang dijual. "Seharusnya tidak perlu ada royalti untuk penemuan dalam bidang kedokteran dan obat-obatan," ujar pakar Bioteknologi Dr Demin Shen kepada pers di Jakarta, Kamis (28/7) kemarin.

Menurut penemu Jantung Buatan yang baru diujicobakan kepada sapi tersebut, penemuan dalam bidang kedokteran dan obat-obatan cukup diberi imbalan hadiah, tidak perlu mendapatkan royalti atas paten hingga bertahun-tahun yang membuat obat tersebut menjadi sangat mahal. Tujuan riset itu, ujarnya, untuk kesejahteraan umat manusia dan bisa bermanfaat untuk kesembuhan bagi siapa saja yang sakit termasuk bagi pihak yang tidak mampu. "Saya terkejut riset obat-obatan bisa membuat seseorang menjadi milyarder yang uangnya terus berlipat ganda karena royalti yang didapatkan dari paten saja. Padahal riset obat-obatan tak seharusnya untuk komersial," katanya.

Harga obat-obatan yang tinggi semakin meroket dengan berbagai keharusan izin-izin dari Food and Drug Administration atau FDA (lembaga pangan dan obat-obatan di AS), International Organization for Standardization (ISO) dan sejenisnya yang sebenarnya tidak terlalu berguna. "Inggris tak perlu menjajah lagi, sudah kaya raya dari rezim ISO. Sayangnya banyak perusahaan mau dibohongi, merasa bangga dengan mendapatkan ISO dan merasa bisa menjadi laku. Padahal biarkan saja masyarakat yang menilai, untuk apa membuat harga barang menjadi mahal dengan mendaftarkan diri ke ISO," tandasnya.

Dengan cara itu, lanjutnya, pasien diperas, padahal pasien sedang benar-benar sekarat kehidupannya. "Harga jantung buatan di AS mencapai 50 ribu dolar AS," ujarnya membandingkan dengan harga jantung buatan yang akan ditawarkannya dengan harga hanya 1.000 dolar AS untuk sekadar menutupi modal penelitian. Dalam kesempatan tersebut, ia juga menekankan perlunya pemerintah mengembangkan bioteknologi agar tidak hanya menjadi pengimpor temuan-temuan dari luar negeri yang harganya tidak terjangkau untuk kantong rakyat Indonesia. 

Sekretaris Konsorsium Bioteknologi Indonesia (KBI) Debbie S Retnoningrum PhD, mengatakan sebenarnya di Indonesia sudah banyak temuan-temuan bioteknologi di berbagai laboratorium yang tersebar di universitas ataupun lembaga-lembaga penelitian. Karena itu, perlu dipadukan dalam satu wadah Konsorsium sehingga di antara para peneliti bisa saling berbagi dalam memperlancar kemajuan bioteknologi di Indonesia.  KBI, lanjutnya, akan menjadi simpul Indonesia dalam bidang bioteknologi dalam jaringan Asia atau Biotechnology Information Network Asia (Binasia) yang telah terjalin di 14 negara seperti Malaysia, Korea dan India. (kmb1)