Pariwisata Bali di Persimpangan Jalan
* Konsistensi terhadap Pariwisata Budaya Dipertanyakan

Terkuaknya dugaan permainan judi jenis kasino di lantai 10 Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Kamis (21/7) lalu, sungguh mengejutkan. Tadinya masyarakat mengira kasino masih sebatas wacana. Ternyata sudah ada, bahkan diduga tak hanya di Hotel Inna Grand Bali Beach. Praktik serupa juga diduga terdapat di sejumlah hotel di kawasan Kuta. Dengan kejadian ini, layak dipertanyakan: bagaimana konsistensi komponen pariwisata di daerah ini terhadap pariwisata budaya?

Bali dan pariwisata merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Semua orang di dunia ini mengakui bahwa membicarakan Bali identik dengan berbicara tentang daerah tujuan atau destinasi wisata. Demikian sebaliknya membicarakan pariwisata seakan tidak lengkap kalau tidak menyinggung Pulau Bali. Sejumlah penghargaan internasional bergengsi sudah berhasil direngkuh Bali sebagai suatu destinasi wisata.

Dalam literatur, pariwisata merupakan suatu resultante dari banyak sektor yang satu sama lain saling mendukung dan saling membutuhkan. Banyaknya sektor yang mendukung kepariwisataan karena pariwisata merupakan suatu kegiatan yang memerlukan jasa pelayanan bagi para wisatawan yang dibutuhkan mulai dari wisatawan tersebut datang ke Bali, perjalanan ke objek wisata, kebutuhan akan penginapan, makan-minum (food and baverage) dan kebutuhan jasa-jasa lainnya seperti penukaran mata uang, transpor, hiburan dan sebagainya.

Selama ini pariwisata Bali memiliki kekhasan tersendiri hingga dapat tetap bertahan sebagai daerah tujuan wisata terkenal di dunia. Kekhasan tersebut terwujud karena sejak dahulu pariwisata di Bali mengandalkan pariwisata yang berbasis pada adat dan budaya masyarakat Bali. Pariwisata yang berdasarkan adat dan budaya sangat berbeda dengan jenis-jenis pariwisata lainnya, di mana dalam kegiatan jasa kepariwisataan yang dilakukan di Bali sangat kental nuansa budaya tradisional Balinya. Hal inilah yang menjadi daya tarik utama bagi para wisatawan khususnya wisatawan mancanegara untuk datang berwisata ke Pulau Bali.

Dalam sebuah tulisannya, pengamat ekonomi Tri Arya Dhyana memaparkan pada tahun 80-an pariwisata Bali memang benar-benar bernapaskan pada adat dan budaya Bali, hingga saat itu perhatian dunia dan para wisatawan memang tertuju pada Pulau Dewata ini. "Kehidupan adat budaya masyarakat Bali sehari-hari memang sangat unik dan khas, tidak ada duanya di dunia. Namun, belakangan ini pariwisata Bali mulai melenceng dan mulai meninggalkan pariwisata budayanya -- walau justru saat ini lips slogan Pariwisata Budaya semakin ditonjolkan -- dan mulai menerapkan pariwisata budaya asing, bukan lagi bernafaskan pada budaya Bali," begitu tulisnya dalam suatu artikel di Bali Post.

Sudah menjadi pemandangan sehari-hari, di mana pariwisata pada dekade 90-an sampai tahun ini, lanjutnya, yang ditonjolkan justru pariwisata dengan menampilkan budaya barat seperti diskotik, tarian streaptease, alkohol bahkan perjudian pun diusulkan sebagai salah satu sarana hiburan bagi wisatawan yang berwisata ke Bali. Kasus penggerebekan di lantai 10 Inna Hotel Grand Bali Beach merupakan bukti bahwa praktik yang melanggar hukum, etika dan norma itu sesungguhnya sudah cukup marak di Bali.

Berbagai tragedi yang menjadi ujian berat mulai dari tragedi WTC sampai yang terakhir dampak tsunami di awal tahun, tampaknya belum bisa mengubah perilaku para (oknum) pelaku bisnis pariwisata agar tidak menghalalkan segala cara. Oknum-oknum ini tampaknya juga tak mempedulikan frame pariwisata budaya di Bali. Bisa dipastikan mereka juga tak mengindahkan konsep pembangunan pariwisata yang berwawasan  kerakyatan, alami dan ramah lingkungan serta menampilkan kebudayaan Bali secara utuh.

Mereka tempaknya lebih suka menampilkan pariwisata dengan budaya luar ataupun budaya yang tidak sesuai dengan budaya masyarakat Bali. Seperti halnya dengan pengadaan paket wisata yang menampilkan tarian striptease, perjudian dengan mengusulkan keberadaan kasino, wisata seks, maupun pengadaan kegiatan penunjang pariwisata lainnya yang tidak bernuansa budaya Bali. Dengan demikian, paket yang dikemas disamarkan menjadi "paket pariwisata", padahal di dalamnya yang sesungguhnya terjadi adalah paket hedonis seperti yang dipaparkan tadi.

Dalam workshop reposisi pariwisata Bali di Nusa Dua belum lama ini, kembali dikedepankan pariwisata kerakyatan adalah pariwisata yang pelaku utamanya adalah rakyat itu sendiri dengan bermodalkan pada kesederhanaan dan keunikan kehidupan keseharian dan adat budaya rakyat Bali. Di mana, kelak rakyat akan mendapat value added dalam kehidupan ekonominya. Pariwisata kerakyatan ini akan mampu mewujudkan apa yang didengung-dengungkan sebagai pariwisata budaya dan juga merupakan perwujudan dari ekonomi kerakyatan.

 

Pengawasan Lemah

Parahnya lagi, pengawasan sangat lemah. Dalam kondisi seperti itu, segenap masyarakat Bali termasuk para pengusaha pariwisatanya tak bisa berpangku tangan. Harus ada keberanian untuk mengawal pariwisata budaya, sehingga tidak ada praktik yang mengangkanginya. Harus ada upaya agar benar-benar mencerminkan pariwisata kerakyatan. Pariwisata budaya bukan hanya sebagai slogan. Pariwisata budaya harus benar-benar diterapkan dan budaya yang mendasari adalah budaya Bali yang berbasis pada pertanian tradisional Bali, bukan berupa budaya asing yang menampilkan striptease, kasino maupun seks.

Sudah saatnya industri pariwisata di Bali, benar-benar dikelola oleh masyarakat Bali dengan benar yaitu dengan mengembalikan napas budaya Bali sebagai andalan pariwisata di Bali. Selama ini para oknum seperti yang disinggung di atas hanya menjadikan Bali sebagai sasaran untuk dieksploitasi. Dijual guna mendapatkan dolar tanpa ada yang peduli akan degradasi budaya, terganggunya kelestarian alam Bali maupun keajegan Bali secara keseluruhan. Yang dipikirkan hanyalah bagaimana cara menjual Bali demi mendatangkan dolar sebanyak-banyaknya. Perilaku ini harus diluruskan. Kalau bukan oleh kita, siapa lagi? (gre)