Subsidi Langsung Diupayakan Tahun Depan

Jakarta (Bali Post) -
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pola subsidi langsung akan mulai dilaksanakan tahun 2006. Sejauh ini, berbagai persiapan terhadap perubahan kebijakan di bidang subsidi tersebut masih dilakukan, termasuk ketersediaan data kemiskinan dari Badan Pusat Statistik (BPS). ''Paling ambisius kalau bisa dilakukan akhir tahun ini,'' kata Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (27/7) kemarin.

Menurutnya, untuk mengubah subsidi langsung ke masyarakat dari sebelumnya subsidi pada produk membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan. Karena itu, pemerintah telah mempersiapkan jauh sebelumnya. Sri Mulyani mengakui bahwa pengalihan pola subsidi ini merupakan hal yang sangat mendasar, karenanya disiapkan persiapan luar biasa.

Ada tiga langkah utama yang tengah dipersiapkan pemerintah. Pertama, pemerintah tengah mengidentifikasi masyarakat berdasarkan tingkat ekonominya. Dengan demikian, pemerintah bisa secara pasti dan tepat siapa saja yang berhak mendapatkan subsidi langsung tersebut. Saat ini data kemiskinan tengah dipersiapkan oleh BPS bekerja sama dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan pemerintah daerah. Kedua, pemerintah tengah menyusun aturan yang baku mengenai subsidi langsung tersebut. Hal yang bakal diatur, misalnya, subsidi yang akan diberikan dalam bentuk apa, kepada siapa, caranya bagaimana dan langkah preventif agar subsidi tersebut tidak bocor. ''Semua itu kita sadari tidak akan mudah,'' tandasnya.

Sebab, lanjut Sri Mulyani, ada beberapa kendala seperti birokrasi, kemungkinan bocor, dan pelaksanaan teknis di lapangan. Ketiga, pemerintah ingin benar-benar menjamin bahwa pengalihan subsidi ini bisa mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. Untuk itu, salah satu penanganan kemiskinan yang bakal ditempuh antara lain melalui jalur kesehatan, pendidikan, atau infrastruktur desa. Jadi, tegasnya, subsidi langsung ini tidak terlepas sama sekali dari program-program antikemiskinan yang sedang diupayakan pemerintah.

Pada kesempatan tersebut, Sri Mulyani juga mengatakan bahwa dana kompensasi BBM tahun 2005 tidak akan diubah karena sudah merupakan keputusan dengan DPR. Subsidi secara langsung, menurutnya, lebih pada sasaran jangka menengah-panjang. 

Apakah dengan pengalihan subsidi langsung ini berarti indikasi bahwa harga BBM akan naik lagi? Sri Mulyani mengatakan bahwa semua sedang dipikirkan berbagai aspeknya. Dia menegaskan bahwa pemerintah saat ini belum berpikir untuk menaikkan harga BBM. ''Yang kita lakukan sejauh ini hanya penghematan konsumsi BBM,'' ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPS Choiril Maksum mengatakan, sensus data kemiskinan yang diminta pemerintah kemungkinan baru selesai pada awal Oktober mendatang. Itu pun, jika dana sebesar Rp 252 milyar yang akan digunakan sebagai operasional sensus bisa dicairkan pada Agustus mendatang. Data yang akan diberikan BPS pada pemerintah sebagai landasan pemberian subsidi langsung, menurut dia, hanya berupa direktori umum rumah tangga miskin. Sedangkan tahapan berikutnya akan merinci penyebab kemiskinan tersebut. ''Tetapi kalau untuk keperluan subsidi, direktori saja sudah cukup,'' tandas Choiril.

Dikatakannya, indikator kemiskinan bukan saja pada tingkat penghasilan sebuah rumah tangga. Setidaknya ada 14 variabel yang akan dikompilasikan untuk kemudian bisa disimpulkan sebuah rumah tangga miskin atau tidak. Variabel tersebut di antaranya, pendapatan, perumahan, sandang, pangan dan aksesabilitas. Cuma dia mengingatkan bahwa anggaran untuk keperluan tersebut harus segera cair. Dari total kebutuhan Rp 252 milyar, saat ini baru dibayarkan Rp 50 milyar. (kmb2)