kembali ke halaman depan

 

 

 

 

Sabtu Kliwon, 28 Mei 2005

 Fenomena


Jajak
Pendapat ''Bali Post''
Masyarakat
Bali Khawatirkan Pilkada Diwarnai Konflik

Lima kabupaten/kota di Bali 24 Juni mendatang melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung. Lima daerah itu yakni Denpasar, Badung, Tabanan, Bangli dan Karangasem. Namun, kini suhu politik mulai hangat mengarah panas. Masing-masing pasangan kandidat serta tim suksesnya terus turun masuk desa keluar desa mencari dukungan dengan berbagai cara. Ada menyebut madharma suaka, simakrama, tatap muka, diundang pertemuan, sembahyang, meninjau kondisi warga, dll.

========================

 

Berbagai trik itu terkadang menyinggung kandidat lain dan akhirnya terkesan saling menjelekkan. Dampaknya sangat mengkhawatirkan kemungkinan muncul konflik dan rusuh. Bahkan, Mendagri HM Ma'ruf pun melihat pilkada yang berlangsung di sejumlah daerah di Indonesia rawan konflik. Nah, untuk meminimalisasi konflik itu, apa yang mesti dilakukan para kandidat dan masyarakat pemilih?

Kepentingan tampaknya paling dominan mewarnai dunia politik. Termasuk pada pilkada yang akan digelar serentak di lima kabupaten di Bali pada 24 Juni 2004 mendatang. Karena kepentingan itulah, para kandidat yang notabene adalah awalnya teman, mau tak mau menjadi ''musuh''. Para kandidat sepertinya melakukan berbagai cara untuk mengalahkan ''musuh''-nya, sehingga bisa melenggang ke kursi pemimpin daerah.

Karena kepentingan juga, masyarakat ikut terbawa-bawa untuk memilih pasangan tertentu. Namun, itu hal wajar bagaimana pun pilihan memang harus satu pasangan. Hanya menjadi persoalan, dengan pilkada ini menjadikan teman dekat bisa menjadi teman jauh karena faktor berbeda pilihan.

Padahal, dilihat dari unsur persaingan, maka perbedaan pandangan dan pilihan adalah hal wajar. Sah-sah saja setiap orang mempunyai pilihan dan itu mesti dibiarkan sesuai hati nurani. Tanpa perbedaan maka persaingan untuk mendapatkan yang terbaik tidak akan terjadi. Bahkan, dalam sebuah sabungan ayam sekalipun, perbedaan itu pasti ada. Tidak mungkin para bebotoh hanya pasang taruhan pada satu jago, mesti ada lawannya untuk bisa menentukan menang kalah.

Dalam kaitan pilkada langsung di lima kabupaten di Bali ini, persoalan kepentingan itu tampaknya sudah sangat nyata terlihat. Gesekan pencalonan sudah mengedepan, terbukti adanya suara-suara tak puas akan calon. Tak puas akan proses penjaringan dan penetapan calon. Itu membuktikan potensi konflik pada pilkada sangat tinggi.

Persoalan ini tampaknya sudah sangat disadari pihak terkait, apakah itu KPUD, pemerintah, dan aparat keamanan. Namun, kesadaran tidaklah cukup, tetapi terpenting bagaimana solusi menghindari konflik dan mengetahui akan datangnya konflik.

Menarik dicermati apa yang menjadi kekhawatiran Mendagri Ma'ruf yang disampaikan pada acara tatap muka dengan kepala-kepala daerah se-Bali, Rabu (25/5).

Menurutnya, pilkada langsung bisa memunculkan instabilitas akibat keterdekatan antara massa dan pasangan paket kepada daerah. Karena itu, pengelolaan pilkada mesti dilakukan secara baik sehingga bisa berjalan langsung umum, bebas, rahasia, aman dan demokratis. Apalagi, kini para kandidat dengan tim sukses gencar bergerak di kalangan bawah. Kondisi ini jelas rawan. Target-target yang ditetapkan mengandung potensi konflik. Kondisi ini tampaknya disadari sejak awal oleh Ketua KPUD Bali AA Oka Wisnumurthi. Ia melihat bahwa paluang timbulnya konflik pada pilkada langsung di Bali, Juni mendatang akan sangat terbuka.

Terus kenapa mesti ada konflik? Menurut beberapa pengamat, karena elite politik yang tampil saat ini tidak percaya diri dengan kemampuan yang dimiliknya. Karena tidak percaya diri maka timbul niat-niat kurang terpuji yang dilakukan di lapangan. Artinya, dengan ketidakpercayaan diri pada elite itulah menjadikan timbul konflik yang dapat mencederai alam demokrasi kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpinnya.

Terus bagaimana masyarakat Bali menyikapi persoalan untuk mencegah konflik dalam pilkada ini?

 

Hasil Jajak

Hasil jajak pendapak yang diselenggarakan Pusat Data dan Informasi Bali Post 1-23 Mei 2005 terhadap pemilik telepon di seluruh kabupaten/kota di Bali, lewat internet dan Bali TV, memberikan gambaran bahwa pilkada rawan konflik dan hilang dari kesan damai. Dari 307 responden yang diberikan pertanyaan ''Yakinkan Anda pilkada mendatang dapat berlangsung damai dan minim konflik?'' Ternyata jawabannya 64 persen (192 orang) menyatakan tidak yakin. Selanjutnya 35 persen (105 orang) menyatakan yakin dan selebihnya 13 persen (40 orang) menyatakan tidak tahu atau tidak memberikan jawaban.

Dari sisi lain terhadap pertanyaan ''Apakah pendekatan dilakukan kandidat sudah mengarah pada upaya mewujudkan pilkada damai?'' Ternyata dari 200 responden, 70 persen (139 orang) menyatakan tidak, 23 persen (46 menyatakan ya dan selebihnya 7 persen (15 orang) menyatakan tidak tahu/tidak memberi jawaban.

Gambaran data di atas mencerminkan, betapa masyarakat sudah tidak percaya terhadap para elite maupun kandidat mampu bersaing dengan sehat. Masyarakat tidak yakin dengan niat baik kandidat bisa menerima kekalahan dalam pilkada ini. Mereka sepertinya hanya siap memang tanpa siap kalah. Padahal, dari banyak kandidat itu hanya akan ada satu paket yang akan lolos sebagai pemenang.

Akibat hanya siap menang, walau dalam wacana sejumlah kandidat mengaku siap juga kalah, menjadikan upaya-upaya yang dilakukan terkesan arogan, semaunya serta telah melanggar aturan-aturan yang ada. Misalnya belum waktunya kampanye sudah melakukan kampanye mencari dukungan. Ada juga memasang gambar, menyebar pamflet, polder, dll. ke tengah-tengah masyarakat.

Pelanggaran-pelanggaran itu tentu membuat pusing pengawas pilkada yang memang dibentuk sangat terlambat. Akhirnya pelanggaran demi pelanggaran berlalu begitu saja, karena kenyataannya semua pasangan kandidat sepertinya telah melakukan pelanggaran.

Bila kondisi itu dibiarkan, akan potensi konflik akan semakin besar. Pelanggaran yang awalnya kecil akan semakin membesar dan akhirnya aturan hanya akan menjadi macan kertas tanpa ada yang mau mematuhi. Namun, masyarakat kita saat ini sudah tidak bisa dibohongi lagi. Bahkan janji-janji pada kandidat sudah dikesampingkan.

Tampaknya sekarang rakyat ingin bukti. Walau tidak semuanya, ada sekelompok masyarakat sudah bosan dengan janji dan mau ''menjual'' suaranya. Dalam artian siapa membeli mereka menjual. Ada uang ada suara dan bila kandidat hanya membawa janji hanya diberi ucapan selamat tinggal saja. Nah... (pur)

 

Saran Cegah Konflik Pilkada

1. Hindari Mengkotak-kotakkan golongan.
2. Kandidat dalam bersaing mesti beretika dan bersih.
3. Tidak menjelekkan kandidat lain.
4. Tidak menjelek-jelekkan golongan dalam satu partai.
5. Mengikuti sagala aturan yang ada.

 

 

CUACA


ACARA TV & RADIO


Radio Global FM 99,15 (LIVE)