Penerapan Sistem SKS di SMP dan SMA  --
Siswa Bisa Selesaikan Pendidikan lebih Cepat 

PENERAPAN sistem satuan kredit semester (SKS) di SMP dan SMA sederajat bisa membuat siswa lebih cepat menyelesaikan pendidikannya. Kasubdin Dikmenum dan Dikmenjur Dinas Pendidikan Propinsi Bali Drs. Ketut Wija, M.M. menilai sejumlah SMP dan SMA di Bali siap menerapkan sistem SKS jika kebijakan mengenai hal itu sudah turun dari Pusat.

Kata Wija ketika dihubungi Minggu (3/4) kemarin, jika kebijakan itu sudah turun dari pusat, siap melaksanakannya. Tahap awal akan dicoba pada sejumlah sekolah. ''Kami pikir, sekolah-sekolah negeri dan swasta yang maju sudah mampu melaksanakannya,'' ujar Wija sembari menyebut sistem SKS sudah diujicobakan di NTB.

Dikatakan, jika sistem SKS itu dilaksanakan secara murni, tentu tidak akan ada lagi sistem kenaikan kelas. Siswa akan belajar seperti mahasiswa. Selain ada tatap muka, siswa dituntut kreatif dan mandiri mencari materi.

''Penerapan sistem SKS memberikan peluang bagi siswa yang pintar lebih cepat menyelesaikan pendidikannya. Itu berarti mereka bisa menyelesaikan pendidikan di bawah tiga tahun. Keuntungan lainnya siswa bisa lebih kreatif dan mandiri. Di luar tatap muka selama 45 menit per satu SKS-nya, siswa tentu akan dituntut lebih kreatif. Di luar tatap muka, siswa akan bergerak mencari dan mendiskusikan materi,'' ujarnya.

Tetapi Wija memperkirakan, sistem SKS murni belum bisa dilakukan seratus persen, alias masih campuran. Artinya, sistem kenaikan kelas masih ada, namun dalam proses pembelajaran menggunakan sistem SKS.

Seperti diketahui, rencana penerapan sistem SKS di SMP dan SMA sederajat -- sebagaimana yang tertuang dalam draf final rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang standar nasional pendidikan -- kini memasuki tahap harmonisasi dengan Departemen Hukum dan HAM.

 

Ujian Nasional

 

Sementara itu, terkait dengan ujian nasional (UN), ada sesuatu yang berbeda dari tahun sebelumnya. Sesuai semangat otonomi sekolah, kata Wija, UN kali ini pembuatan soal-soal sejumlah mata pelajaran diserahkan kepada sekolah masing-masing.

Kata Wija, di tingkat SLTA dan SLTP, hanya tiga mata pelajaran yang masih dibuat pusat yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Matematika. Selebihnya diserahkan kepada sekolah, dari pembuatan soal, penggandaan soal hingga penyelenggaraan ujian.

''Jika tahun lalu sejumlah mata pelajaran dikoordinasikan propinsi, sekarang diserahkan kepada sekolah. Hanya kisi-kisi soal dan jadwal ujian disediakan dan diatur propinsi,'' ujarnya. Masih ada beberapa soal dibuat pusat, kata Wija, penting sebagai alat ukur standar nasional.

Sementara itu, tes potensi akademik (TPA) yang umumnya dijadikan alat untuk menjaring calon siswa baru di sekolah unggulan, akan dihapus. Khusus bagi sekolah koalisi dan sekolah unggulan, PSB menggunakan dua jalur yakni 50 persen menggunakan nilai ujian nasional murni dan 50 persen melalui penelusuran bakat dan kemampuan.

Hal yang baru lainnya, kata Wija, kali ini pemeriksaan soal-soal di SD menggunakan lembar jawaban komputer (LJK). Ujian nasional tahap pertama berlangsung Mei-Juni sedangkan tahap kedua Oktober. (lun)