Ratusan Kades Datangi Pemkab Banyuwangi
Ancam Boikot Pilkada-- 

Banyuwangi (Bali Post) -
Sedikitnya 176 kepala desa (kades) yang tergabung dalam Forum Komunikasi dan Solidaritas (Fokus) Kepala Desa se-Banyuwangi mendatangi Kantor Pemkab Banyuwangi, Jumat (15/4) kemarin. Mereka menuntut Bupati Samsul Hadi untuk segera mencopot semua anggota KPUD Banyuwangi. Alasannya, mereka dinilai telah banyak melakukan pelanggaran yang mengakibatkan suhu politik di Banyuwangi terus memanas.

Para kepala desa itu menyatakan KPUD sudah tidak layak dipercaya lagi kinerjanya. Hal itu terbukti, keputusan yang telah diambil banyak yang menyalahi peraturan dan perudang-undangan yang ada. Di antaranya, secara sepihak memutuskan salah satu calon bupati dari DPC PKB yang tidak mendapat rekomendasi dari DPP. Kemudian, ada salah satu anggota KPUD yang mencalonkan diri dalam pilkada, namun belum ada pemberitahuan yang resmi kepada masyarakat.

KPUD juga dinilai tidak transparan dan cenderung tidak memproses aspirasi dari masyarakat. Akibatnya, muncul banyak kontroversi dan gesekan-gesekan di masyarakat yang bisa menghambat jalannya pilkada.

Jika dalam waktu tujuh hari jajaran muspida tidak segera mengambil langkah tegas, para kepala desa mengancam tidak akan bertanggung jawab terhadap segala akibat karena tidak suksesnya pilkada.  ''Jika pilkada diteruskan dalam kondisi yang terus memanas, kami tidak yakin akan sukses. Justru akan ada gesekan-gesakan dari masyarakat,'' ujar Abdus Salam, Ketua Fokus yang juga Kades Genteng Kulon.

Sementara itu, Kades Kali Kotak Ahmad Mulyono mengancam tidak akan melaksanakan pilkada jika KPUD tetap tidak mau bertindak jujur.

Lain lagi keluhan dari Kades Wongsorejo, Nanang. Ia sangat menyesalkan KPUD yang memiliki kewenangan khusus melaksanakan pilkada, tetapi malah membuat suasana makin kacau.

Menyikapi tuntutan para kepala desa itu, Bupati Samsul Hadi berjanji akan segera membuat kebijakan. ''Kalau memang ada landasan hukum yang mengatur, saya siap untuk mengganti semua anggota KPUD,'' katanya. Namun, Bupati meminta aturan main yang ada harus dilaksanakan. ''Kita harus benar-benar mengkaji secara mendalam untuk membuat kebijakan itu,''  lanjut Samsul.

Ratusan kades itu datang secara tertib dan langsung diterima oleh Plt. Sekreatris Daerah Kabupaten Banyuwangi Asmai Hadi di ruang rapat Sritanjung. Namun, mereka menolaknya. Mereka ingin bisa bertemu langsung dengan semua jajaran Muspida Banyuwangi khususnya Bupati Samsul Hadi.

Tak pelak, tuntutan itu membuat kelabakan pemkab. Pasalnya, tidak satu pun jajaran muspida yang sebelumnya diberi informasi mengenai kedatangan mereka. Ini yang membuat pemkab secara mendadak membuat undangan secara lisan kepada muspida.

Setelah menunggu kurang lebih satu jam, satu per satu jajaran muspida, mulai dari Bupati Samsul Hadi, Kapolres Banyuwangi AKBP Dolly Bambang Hermawan, Kepala Kejaksaan Negeri Fatah, Perwakilan Lanal Banyuwangi, dan Perwakilan Kodim 0825 Banyuwangi masuk ke ruang pertemuan. Kedatangan para muspida langsung disambut tepuk tangan dan sorak para kades.

Pada akhir pertemuan, Bupati Samsul Hadi mengajak semua kepala desa dalam penyampaian sebuah aspirasi jangan sampai ada motif-motif yang lain. Menurutnya, tidak hanya di Banyuwangi kisruh menjelang pilkada terjadi. 

Masih Aman 

Sementara itu, menurut Kapolres Banyuwangi AKBP Dolly Bambang Hermawan, situasi Banyuwangi masih dalam kondisi normal.  ''Saya melihat kondisi Banyuwangi masih aman terkendali. Bahkan, belum perlu adanya penambahan personel pengamanan,'' katanya seusai pertemuan kemarin.

Mengenai ancaman dari para kepala desa itu, Dolly menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga yang ingin pilkada gagal.  ''Kita berdoa saja supaya pilkada sukses, dan Polri siap mengamankannya,'' katanya. (udi)