Gagal Terbitkan Obligasi-----
Bukti Pemerintah Kurang Miliki Kredibilitas
Jakarta (Bali Post) -
Gagalnya pemerintah menerbitkan Surat Utang (obligasi)
Negara (SUN) FR0028, Selasa (28/3) lalu memberi bukti
bahwa pemerintah kurang miliki kredibilitas yang
digambarkan dari tingginya permintaan yield (bunga).
Penilaian tersebut dikatakan Ketua Kamar Dagang dan
Industri (Kadin) Indonesia MS Hidayat di Jakarta, Rabu
(30/3) kemarin.
Untuk itu, ia mengingatakan pemerintah agar lebih
berhati-hati sebelum meluncurkan rencana penerbitan SUN.
Meski dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
memuat hal-hal yang baik, tetapi implementasi di
lapangan justru datang dari pemerintah sendiri.
Akibatnya, antara pelaku usaha dan pemerintah tidak
seiya-sekata. "Ini sulit untuk menghadapi persaingan
global," tandas Hidayat.
Tidak hanya soal kredibilitas, lanjut dia, saat ini
pengusaha masih dihadapi berbagai kendala. Di antaranya,
masih banyak terdapat komponen biaya tinggi yang sulit
ditekan, termasuk tingkat bunga kredit serta birokrasi
yang berbelit. Hal ini masih ditambah lagi dengan
perkembangan country risk Indonesia yang tidak
menggembirakan.
Selain itu, faktor penghambat bergeraknya dunia usaha
adalah soal regulasi dan berbagai peraturan. Dicontohkan
Hidayat, program infrastruktur besar-besaran yang
sedianya dilaksanakan Maret ini belum sepenuhnya dapat
dilaksanakan karena belum adanya perubahan regulasi yang
mendukung.
Dari 14 regulasi yang dijanjikan akan diubah, menurut
Hidayat baru empat yang selesai karena terkendala
prosedur teknis. Jika hal ini dibiarkan dia mengingatkan
bahwa pertumbuhan ekonomi yang direncanakan 5,5 persen
akan sulit tercapai. "Kami kalangan pengusaha sungguh
kecewa atas lambatnya deregulasi yang dijanjikan itu,"
jelas dia.
Ekspor Melambat
Sementara itu, Gubernur BI Burhanuddin Abdullah
memprediksikan kegiatan ekspor Indonesia selama 2005
akan tumbuh lebih lambat di kisaran 7-9 persen. Hal ini
diakibatkan dari melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia
dan volume perdagangan dunia. "Tetapi angka itu masih
relatif tinggi," tegas Gubernur BI Burhanuddin Abdullah
saat memaparkan laporan perekonomian Indonesia tahun
2004 di Jakarta, Rabu kemarin.
Ditambahkan Burhanuddin, meski kondisi perekonomian
dunia tidak secarah tahun 2004, tetapi dinilai masih
kondusif bagi eksportir Indonesia. Baik BI dan
pemerintah sendiri telah berkomitmen untuk terus
meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar
global. Upaya yang dilakukan pemerintah antara lain
adalah mengurangi ekonomi biaya tinggi dan mendorong
investasi di sektor produksi yang berorientasi ekspor.
Bersamaan dengan itu, BI tetap menjaga nilai tukar yang
kompetitif.
"Kebijakan
yang sinkron ini diharapkan mampu meningkatan daya saing
eksportir Indonesia," katanya. Peningkatan ekspor juga
didorong oleh kepercayaan internasional yang makin
meningkat terhadap prospek perekonomian Indonesia secara
keseluruhan. Sementara itu, sejalan dengan peningkatan
kegiatan ekonomi, kegiatan impor diperkirakan akan
tumbuh tinggi di kisaran 22-24 persen. Meski BI sangat
berkeyakinan daya saing Indonesia bakal meningkat,
tetapi tidak demikian bagi kalangan pengusaha.
(kmb2)
