Privatisasi BUMN perlu Keputusan Politik 

Surabaya (Bali Post) -
Menteri Negara (Meneg) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sugiarto tidak mau gegabah. Sebab, diera pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono, kementerian BUMN tidak ingin jor-joran untuk melakukan privatisasi sebelum ada kejelasan tentang mana BUMN yang boleh dan tidak boleh diprivatisasi.

''Saya akan merinci dan mengelompokkan industri strategis. Setelah ada pengelompokan, perlu keputusan politik atau persetujuan DPR-RI terlebih dahulu. Kalau tidak ada payung politik, saya tidak akan melakukan privatisasi,'' kata Meneg BUMN Sugiarto, ketika berbicara dalam diskusi ''Tranformasi Kinerja BUMN'' yang digelar di Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Rabu (30/3) kemarin.

Sebelum menjadi pembicara di Unair, Meneg BUMN Sugiarto, melakukan sejumlah kegiatan di antaranya di PT PAL dan membuka pertemuan seluruh BUMN yang ada di Jatim. Alasannya, kementerian BUMN yang membawahi 616 perusahaan termasuk 158 BUMN dengan total aset Rp 1200 trilyun tidak mau gegabah lagi dalam soal privatisasi.

Menurut dia, langkah mengelompokkan industri strategis dan perusahaan milik BUMN ini dimaksudkan untuk mencari kejelasan mana BUMN yang boleh dan tidak boleh diprivatisasi. ''Mana industri yang strategis dan tidak bertentangan dengan pasal 33 UUD '45 sebelum melakukan privatisasi,'' ujarnya.

Untuk itu, kata dia, diperlukan keputusan politik melalui persetujuan anggota DPR-RI. ''Tanpa adanya keputusan politik, sekali lagi saya tidak berani,'' kilahnya. Meneg BUMN, Sugiarto, kemudian bercerita tentang industri strategis seperti PT PAL.

Menurut dia, produksi kapal yang dibuat oleh PT PAL yang notabene seluruh karyawannya adalah tenaga Indonesia. Karena itu, kementerian BUMN memesan 10 kapal ikan ke PT PAL untuk disumbangkan di Aceh dan Nias. Mengapa kementerian BUMN memesan kapal ke PT PAL?.

Ia menyatakan, hal itu disebabkan atas dasar hubungan be to be yang menghasilkan sinergi positif. Sebab, PT PAL selalu meningkatkan efisiensi dan sinergi positif. Disamping itu, Meneg BUMN juga berkeinginan menghapus persepsi dimasyarakat terhadap ekspansi BUMN yang tinggi sekali.

Sambil menunggu keputusan politik, pihaknya melakukan inventarisasi terhadap industri strategis dan perusahaan BUMN mana yang boleh dan tidak boleh diprivatisasi. Tanpa adanya keputusan politik, kementerian BUMN tidak akan melakukan privatisasi. (059)

 

Tingkat Hunian 60 Persen,

Investor Bangun Lima Hotel 

 

Surabaya (Bali Post) -

Tingkat hunian hotel saat ini diatas 60 persen membuat daya tarik sendiri bagi investor untuk berinvestasi. Karena itu, pengelola hotel yang tergabung dalam Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Timur (Jatim) mempersilakan pemain baru dibidang perhotelan untuk masuk di Jatim khususnya Surabaya.

Penegasan itu dikemukakan Ketua PHRI Jatim, Drs. Yulianto, MM., di Surabaya Rabu (30/3) kemarin. Yulianto, yang juga Koordinator kelompok Inna Simpang Hotel group di Jatim ini menyebut, sedikitnya ada lima investor yang ingin membangun hotel berbintang di Surabaya.

Hanya saja, Yulianto, belum bersedia mengungkapkan siapa saja kelima investor yang akan membangun hotel itu. ''Yang jelas, kelima investor sudah mengantongi izin dan menyediakan tanah. Mereka tinggal membangun hotel saja,'' katanya.

Menurut dia, belum dibangunnya hotel itu karena investor masih menunggu kondisi tingkat hunian yang bagus. Karena itu, saat ramai pada Juni hingga September diharapkan para pemain baru dibidang perhotelan telah siap.

Disamping itu, Yulianto, minta kepada managemen Accor Pasifik Hotel, yang mengambil alih Hotel Mirama di Jalan Raya Darmo untuk segera merenovasi. Hotel Mirama yang berbintang tiga dan memiliki 110 kamar dipastikan berubah menjadi hotel bintang empat dengan nama Mercury Hotel.

Ia menyatakan, hotel dibawah managemen Accor yang bintang tiga bernama Ibis Hotel, bintang empat Mercury Hotel atau Novotel sedangkan yang berbintang lima Sofitel Hotel. ''Saya dengar, kelompok Accor akan merenovasi hotel Mirama dengan cepat,'' ujarnya.

Direnovasinya Hotel Mirama, kata dia, terkait dengan tingkat hunian hotel saat ini diatas 60 persen. Terkait dengan semakin maraknya persaingan hotel, Ketua PHRI Jatim, Yulianto, menghimbau agar anggotanya harus bersaing untuk meningkatkan pelayanan.       

''Pemain baru silakan masuk membangun hotel di Jatim. Tetapi, jangan membanting harga. Bersainglah dengan menawarkan pelayanan,'' kilahnya. Alasannya, dengan harga yang dibanting akan merusak tarif kamar yang sudah dibangun lama.

PHRI Jatim yang memiliki 523 anggota, kata dia, sekali lagi menghimbau kepada pemain baru agar tidak membanting tarif kamar hotel. Tetapi harus bersaing pada tingkat pelayanan. (059)