Dari Warung Global Interaktif Bali Post
Perketat Izin Proyek agar tak Mangkrak 

Konsorsium sangat penting untuk mempertahankan keberadaan pengusaha lokal di tengah tingginya aktivitas pemilik modal besar yang mengalokasikan dananya ke Bali. Proyek-proyek besar yang mangkrak di Bali dari investor terdahulu, sebaiknya tidak dilanjutkan konsorsium karena dampaknya di kemudian hari tidak akan lebih bagus, malah proyek yang ada tersebut kebanyakan menyalahi konsep Tri Hita Karana dan alam. Namun, yang penting dalam hal pembuatan proyek adalah harus dilihat aturannya seperti apa. Pemerintah semestinya mengatur perizinannya secara ketat agar proyek yang besar tidak mangkrak. Membentuk konsorsium untuk membentengi pengusala lokal boleh-boleh saja. Tetapi, apabila konsorsium hanya untuk membangun yang mengakibatkan kehancuran alam dan tata ruang Bali, lebih baik tidak usah ada. Karena  kehancuran ini dimulai dari sektor moral dan alam. Demikian antara lain opini yang disampaikan masyarakat melalui acara Warung Global interaktif Rabu (30/3) kemarin. Acara yang disiarkan langsung Radio Global 96,5 Kinijani juga dipancarluaskan Radio Genta Swara Sakti Bali dan Radio Singaraja FM. Berikut rangkuman selengkapnya.

 

Pande di Tabanan menyatakan, memang proyek berskala besar banyak mangkrak karena tidak ditindaklanjuti dan dilanjutkan oleh kontraktornya yang notabene dari luar. Hal ini perlu mendapat perhatian pengusaha lokal dengan mencari jalan keluar, minimal di wilayahnya. Mangkraknya proyek besar, menurut dia, akan mempengaruhi citra Bali pada umumnya. Sekalipun tidak ada hal seperti itu kita tidak bisa menutup mata, memang Bali sudah dirambah kapitalis dengan modal besar, dengan segala kelihaian di bidangnya masing-masing. Mereka menduduki sentra ekonomi strategis, sehingga pengusaha Bali tidak bisa berbuat apa-apa di Bali. Karena modal kecil, sehingga tidak bisa menunjukkan eksistensinya, maka konsorsiumlah jawabannya. Perlu tekad dan komitmen dari pengusaha, menurut Pande, konsorsium merupakan suatu wadah mengumpulkan pengusaha lokal dengan tujuan tertentu bukan saja mengumpulkan modal tetapi juga menyentuh hal manajerial. Hal ini diperlukan untuk melanjutkan proyek yang mangkrak. Apabila ada yang memperhatikan maka dengan sendirinya pengusaha yang tidak bertanggung jawab akan merasa terusik dan tersaingi.

Nang Tualen di Tegallingah menyatakan, kalau memang ada niat baik hal itu bagus dilakukan, namun perlu ada motor dari pemerintah. Jika ada kemampuan tetapi tidak dibarengi pemerintah tidak akan bagus. Akan lebih bagus juga dengan menggandeng investor luar negeri dengan penerapan kebijakan pemerintah.

Menurut Gusar di Denpasar, yang penting dalam membuat proyek adalah harus dilihat aturannya seperti apa. Semestinya pemerintah mengatur perizinannya secara ketat agar proyek yang besar tidak mangkrak.

Jujur di Denpasar menyatakan, proyek yang mangkrak karena lokasi yang dibangun strategis dan sakral, sehingga dipaksakan untuk mendapatkan investor yang ujung-ujungnya mendapatkan peningkatan PAD, maka sebaiknya dikembalikan ke alam, biarkan Bali menjadi lebih asri.

Menurut Kadek Mako di Kedewatan, penguasa yang punya kewenangan dan membangun di mana maunya sesungguhnya hanya bermodalkan kepercayaan belaka, sehingga proyek menjadi mangkrak. Kalau diambil alih oleh konsorsium, ia setuju.  Tetapi ia menolak pungutan-pungutan yang tidak perlu. Lebih lanjut, katanya, harus berani menolak proyek-proyek dari pusat dengan memberi penekanan kepada pemerintah daerah karena apa yang terjadi di Bali sudah kritis. Sebaiknya bereskan dulu proyek mangkrak, apakah melanggar aturan atau kepercayaan. Inilah tugas pengawal UU di Bali, pemda-pemda dalam mengeluarkan izin. Kalau regulatornya jelek bagaimana bisa berhasil membendung kapitalisme.

Sudarsana di Denpasar menambahkan, kalaupun ada konsorsium dan investor melihat Bali sekarang kita sudah jenuh, hotel dan kamar tidak ada penghuninya, objek wisata dengan pengunjungnya yang sepi, apalagi dengan adanya gempa dan tsunami. Kalau ada investor dan membentuk konsorsium akan dibutuhkan strategi pemasaran agar orang mau berkunjung ke Bali. Kalaupun wisatawan datang ke Bali apakah mereka semua mau menikmatinya, tergantung kepada bagaimana memanajemen secara baik. Karena dulu gampang mendapatkan izin, uang dan utang, sehingga tidak berpikir apakah mampu mengembalikannya.

Wayan Jiwa di Gianyar menyatakan setuju dengan adanya korsorsium. Tetapi, ia lebih setuju kalau proyek yang mangkrak semua dibuldoser sehingga menjadi rata dan dijadikan hutan lindung supaya Bali nantinya menjadi asri.

Dewa Pacung di Gianyar menambahkan, yang jelas kalau proyek mangkrak, ia lebih senang karena dengan begitu alam akan kelihatan masih asri. Sebaiknya pemerintah membatasi pembangunan-pembangunan megaproyek.

Jodog di Denpasar menyatakan, pengusaha besar datang ke Bali jelas membawa pegawai dan segala bentuknya dari luar. Kenyataannya kita tidak berkutik karena SDM kita kalah bersaing. Dia setuju kalau konsorsium untuk membentengi pengusaha lokal. Namun kalau untuk membangun yang mengakibatkan kehancuran, dia menyatakan tidak setuju. Karena wilayah yang dibangun itu tidak memperhatikan konsep Tri Hita Karana dan kehancuran ini dimulai dari sektor moral dan alam.

* wisnu