Sudah Saatnya Pertimbangkan Kerugian Sosial 

BALI berpacu mengejar kemegahan untuk membuatnya tampak luar biasa pesat dengan pembangunan yang mengarah ke metropolitan. Namun, pada saat yang sama, masyarakat miskin terus bertambah. Kondisi ini, tak pelak, membuat gemas oleh kekhawatiran akan kehancuran Bali. Kegemasan itu pula dirasakan Ketua Parasparos Made Suryawan. Dia pun bertanya, adakah para pemimpin Bali masih memikirkan biaya sosial budaya yang terus-menerus dikeluarkan dan membuat Bali dan masyarakatnya kian ''tenggelam'' dalam berbagai kekurangan? Apakah mereka hanya berpikir ekonomis semata?

Kegemasan ini dilontarkan Ketua Parasparos Made Suryawan. Sebagaimana diberitakan Bali Post, Senin (21/3) lalu, Suryawan menuding ingar-bingarnya pembangunan fisik yang semata-mata berorientasi ekonomis telah memicu menurunnya kualitas hidup masyarakat Bali dari waktu ke waktu. Menjamurnya ruko, minimarket, supermarket dan hypermarket yang kini sudah berdiri di setiap sudut Denpasar dan Badung, menimbulkan tanda tanya, apakah piranti kapitalis itu memang dibiarkan untuk memenuhi kota dulu baru dihentikan kemudian? Kecurigaan pun muncul, jangan-jangan transaksi-transaksi semacam ini untuk mengongkosi berbagai aktivitas politik. Ongkos sosial dari pembangunan yang hanya mementingkan aspek ekonomi, tanpa dibarengi moralitas, apalagi spiritualitas seperti ini hanya akan kian memiskinkan masyarakat. Karena kenyataannya pelaku usahanya umumnya yang dari luar dan kurang perhatian terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat Bali.

Bali harus memiliki blue print investasi yang jelas, dibarengi dengan ketegasan pengawasan. Sebab, tanpa arah dan pengawasan bisa saja konsep berbeda dengan realisasinya, di samping rawan penyimpangan-penyimpangan yang pada gilirannya menghancurkan Bali itu sendiri.

Pemerintah daerah perlu menghentikan investasi pada daerah yang sudah terlalu padat investasi, semisal Denpasar dan Badung yang dikepung berbagai pusat perbelanjaan. Sedangkan di kabupaten lain masih lowong. Oleh karena itu, pemerintah harus mengarahkan investasi ke daerah-daerah yang belum menikmati perkembangan, demi pemerataan pembangunan. Sehingga ke depan, beberapa permasalahan yang saat ini dihadapi, seperti urbanisasi tak terkendali dapat diatasi.

Di sisi lain, sudah saatnya penguasaan aset-aset Bali yang dikuasai investor luar dihentikan. Pasalnya, saat ini sekitar 85% dari Rp 150 trilyun total aset Bali dimiliki investor dari luar. Hanya 15% dikuasai warga lokal. Aset-aset berharga berupa tanah Bali makin banyak berpindah tangan dan beralih fungsi, dari lahan pertanian produktif menjadi sarana industri dan ekonomi yang dimiliki pihak luar.

Kekhawatiran tetap sebagai kekhawatiran. Karena kenyataan yang ada, Bali tetap saja ''terjual'' untuk dijadikan lahan bisnis pihak luar.

Mereka yang berbisnis di Bali hanya berpikir bahwa dengan memenuhi kewajiban normatifnya seperti membayar PHR atau merekrut karyawan lokal, pengusaha merasa sudah cukup. Padahal, sepak terjang bisnisnya telah membawa dampak pada tata ruang, lingkungan hidup dan lingkungan sosial di sekitarnya. Semua itu jelas telah merongrong harmoni dan keutuhan Bali.

Melihat kerugian-kerugian sosial tersebut sudah seharusnya pemerintah mulai berpikir ke depan untuk menjaga masyarakat Bali agar tidak makin terjerumus ke dalam penurunan kualitas hidup.

Masyarakat adat yang secara langsung terkena dampak dari penurunan kualitas hidup ini harus diberikan berperan dalam menjaga keutuhan Bali. Misalnya, dalam pengawasan tata ruang di lingkungan desa adatnya, pengawasan pembangunan sarana industri dan perekonomian, pemberdayaan ekonomi kerakyatan setempat dan lain-lain.

Kita tentu tidak ingin keberadaan Bali yang telah terbukti memberi keuntungan pihak-pihak yang berinvestasi di Bali, namun di sisi lain secara perlahan tetapi pasti menciptakan lubang besar yang akan membuat masyarakatnya sendiri terjerembab.

Adakalanya prioritas terhadap pembangunan fisik dicurahkan sebesar-besarnya untuk mengejar berbagai ketertinggalan. Namun, kini sudah saatnya pemerintah daerah berpikir lebih mengarah pada pertimbangan yang menekan hingga sekecil mungkin ongkos sosial dari pembangunan. Orientasi pembangunan yang hanya mementingkan aspek ekonomi, tanpa dibarengi moralitas dan spiritualitas nampaknya kini menjadi keniscayaan bagi Bali. Untuk itu, pemerintah bersama semua komponen masyarakat, khususnya pemegang kebijakan politis dan strategis, harus memiliki satu persepsi ke arah menjaga Bali dan masyarakat pendukung kelangsungan adat-budaya dan agama Hindu.