Ujian Nasional Gratis 

Jakarta (Bali Post) -
Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Soedibyo menegaskan, tidak ada pungutan biaya apa pun terkait dengan pelaksanaan ujian nasional (UN). ''Sekarang ini, APBN-P sedang disusun dan di dalamnya termasuk mengenai pendidikan dan ujian nasional gratis. Kami nyatakan ujian nasional tidak dipungut bayaran apa pun,'' kata Mendiknas saat rapat kerja dengan Komisi X DPR di Jakarta, Selasa (22/3) kemarin.

Dalam rapat yang dipimpin Anwar Arifin itu, Mendiknas menyatakan saat ini Depdiknas telah menganggarkan sekitar Rp 18 trilyun untuk merenovasi bangunan sekolah yang rusak. Dari jumlah tersebut, rinciannya Rp 10 trilyun untuk sekolah yang rusak berat dan Rp 8 trilyun untuk sekolah yang rusaknya sedang.

Menjawab pertanyaan anggota Komisi X DPR tentang peningkatan minat baca, Mendiknas menyambut positif adanya peningkatan anggaran untuk pengadaan perpustakaan, baik di sekolah atau tempat umum. ''Hal itu bagus untuk peningkatan minat baca anak sekolah kita. Namun terkadang, kita terhalang pada realitas, ada hal-hal yang lebih serius yang harus kita prioritaskan. Contohnya adalah bangunan sekolah yang nyaris roboh,'' jelasnya.

Sebelumnya, pemerintah dan DPR sepakat menyelenggarakan UN pada Mei 2005. Ujian Nasional dilaksanakan oleh lembaga independen dan hasilnya tidak menentukan kelulusan. ''UN akan tetap dilaksanakan bulan Mei 2005 dan payung hukumnya PP tentang Standar Nasional Pendidikan,'' kata Mendiknas.

Menurutnya, pemerintah dan DPR sepakat kembali kepada UU Sisdiknas di mana pemerintah harus menyelesaikan 14 peraturan pemerintah. Salah satunya, PP tentang standar nasional pendidikan. ''Kami tidak ingin pelaksanaan UN membingungkan masyarakat. Untuk persiapannya tidak perlu anggaran baru, cukup pakai anggaran rutin,'' tandas Mendiknas.

Anggota Komisi X DPR Heri Akhmadi mengatakan hasil UN tidak akan mempengaruhi kelulusan, hanya sebagai salah satu evaluasi dalam Standar Nasional Pendidikan. ''Yang ditolak DPR, UN yang melanggar UU makanya DPR mendesak pemerintah segera mengeluarkan PP tentang Standar Nasional Pendidikan yang di dalamnya diatur tentang UN,'' kata Heri.

Sementara untuk anggaran, lanjutnya, DPR mendesak pemerintah segera mengajukan APBN Perubahan tahun 2005 atau mengalihkan pos anggaran yang ada tanpa melanggar peraturan perundang-undangan. ''Upaya DPR sebagai lembaga pengawas sudah optimal, karena sudah disepakati dua hal penting. Pertama, UN dilaksanakan bukan oleh pemerintah, tetapi oleh lembaga independen. Kedua, UN tidak menentukan kelulusan,'' jelasnya. (010)