Dari Warung
Global Interaktif Bali Post
Konsekuensi Keputusan DPR Soal BBM--
Carikan Solusi Terbaik bagi Rakyat
Setelah sempat tertunda beberapa kali
dan diwarnai keributan, rapat paripurna DPR yang
digelar Senin (21/3) lalu akhirnya berhasil mengambil
keputusan menanggapi kebijakan pemerintah menaikkan
harga BBM.
Mayoritas anngota Dewan memilih opsi, pemerintah perlu
meninjau Peraturan Presiden No.22 tahun 2005 tentang
kenaikan harga BBM melalui pembahasan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2005
bersama DPR. Hasil sidang
paripurna DPR ini dipandang hanya menyenangkan hati
pemerintah. Selain itu
banyak pertanyaan yang muncul, misalnya, kenapa sidang
ini baru dilakukan? Sikap
sejumlah anggota DPR yang meninggalkan sidang,
merupakan sikap yang tidak gentle.
Mestinya mereka mengutamakan dulu
kepentingan rakyat dan mencarikan solusinya.
Harga BBM ini tak mungkin lagi
bisa diturunkan, apalagi harga barang-barang yang
lainnya ikut-ikutan naik.
Oleh karena itu, diharapkan kepada pemerintah untuk
mencarikan solusi yang terbaik dan kalau memang ada
kompensasi BBM harus benar-benar tepat sasaran.
Demikian antara lain opini pengunjung Warung Global,
Selasa (22/3) kemarin yang disiarkan langsung Radio
Global 96,5 FM Kinijani.
Acara ini
juga dipancarluaskan Radio Genta Swara Sakti Bali dan
Radio Singaraja FM. Berikut rangkumannya.
Nang Tualen di Tegallinggah menyatakan
senang juga kalau harga BBM naik.
Ia juga mempertanyakan kenapa pemerintah kalah cepat
dengan rakyat, harga BBM naik per 1 Maret 2005 sidang
baru dihasilkan Senin (21/3) lalu, apalagi diwarnai
keributan di dalam sidang. Dia lebih cenderung setuju
dengan opsi yang kelima bahwa pemerintah perlu
meninjau kembali Peraturan Presiden No.22 tahun 2005
melalui pembahasan APBN Perubahan tahun 2005 bersama
DPR. Sebab,
menurutnya, setiap kali ada pergantian presiden pasti
selalu ada saja kenaikan harga BBM dan rakyat harus
bisa menerima hal ini.
Angga di Denpasar menyatakan bahwa
kalau dulu rakyat berharap di negara ini
akan terjadi check and
balance antara pemerintah dan DPR, namun saat ini
kenyataannya sangat menyimpang. Sehingga,
ia merasakan zaman sekarang
kembali ke yang dulu lagi. Dia pun
berharap semoga anggota Dewan yang selalu
memperjuangkan nasib rakyat kecil.
Angga juga menyatakan sangat
kecewa terhadap sikap Dewan yang demikian, setelah
harga BBM dan barang naik, anggota Dewan baru
melaksanakan sidang.
Kemudian terjadi tawar-menawar, seolah-olah keputusan
yang diambil oleh DPR ini sudah diperhitungkan.
Menurutnya, ada rencana-rencana
untuk menggolkan itu semua, dan sepertinya mereka
dibayar. Ia juga
mengatakan bahwa saat ini kita kembali lagi ke zaman
orde baru, seperti sangat susah jika harga BBM
diturunkan lagi. Dia juga menyatakan
susah sekali menacarikan
jalan keluar jika harga BBM diturunkan, karena ia
pandang untuk mencari jalan keluarnya sudah terlambat,
kenapa tak dari dulu saja?
Made Setiawan di Tabanan menyatakan
setuju saja jika harga BBM naik, namun jangan lupakan
dana kompensasi BBM yang
telah dijanjikan oleh SBY, agar benar-benar
tersalurkan. Rakyat kecil masih
mengingat janji itu. Namun,
ia juga mengkhawatirkan kalau-kalau dana
kompensasi BBM itu hanya bisa dinikmati oleh
orang-orang mampu saja.
Jero Wijaya di Kintamani menyatakan
kesetujuannya dengan pendapat teman-temannya yang
lain. Katanya, kalau memang kenaikan harga BBM itu
sudah pasti, pemberian dana
kompensasi BBM juga harus sampai ke tangan rakyat
kecil.
Menurut Ceking di Mengwi, keputusan DPR
yang hanya menyenangkan hati pemerintah itu memang
benar adanya. Menurut dia, itu hanya lips service,
kalau memang benar-benar memperjuangkan kepentingan
rakyat dan peka mestinya sudah jauh-jauh hari
membicarakan hal ini karena isu-isu kenaikan harga BBM
sudah ada sebelumnya. Jangan
setelah naik baru diadakan pertemuan, sepertinya DPR
hanya mencari muka saja.
Dia juga berharap pemerintahan yang sekarang jangan
cuma melemparkan tanggung jawab kepada pemerintahan
yang terdahulu. Dia juga
berharap agar rakyat yang mendapat tunjangan raskin
per bulannya lebih diitingkatkan. Untuk ke
depan, tugas pemerintah
adalah membuat anggaran pendapatan dan belanja negara
2005 yang harus sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pande di Pandak Gede memandang bahwa
saat ini di tubuh DPR sendiri telah terbelah menjadi
dua, yakni PDI-P dan kelompoknya, dan Golkar dan
kelompoknya.
Hal ini membawa nuansa politis
yang sangat kental, tak ada objektivitas mementingkan
bangsa dan negara. Masih
ada sikap hitam putih dalam menolak kenaikan harga BBM
ini. PDI-P menolak kenaikan harga BBM itu
dengan beberapa alasan, sedangkan pemerintah mestinya
berpikir dua kali apa
dampak yang ditimbulkan dengan adanya kenaikan harga
BBM ini. Namun, dia melihat ini
melulu untuk kepentingan pribadi dan kelompok saja.
Sementara Fraksi Partai Golkar dan
kelompoknya memilih opsi yang kelima, di mana
substansinya itu meninjau kembali peraturan presiden
dalam APBNP 2005 bersama DPR, terkesan masih kelabu.
Sehingga
tidak tegas, dan memang terkesan menyenangkan
pemerintah saja.
Goatama di Tampaksiring menambahkan,
opsi mana pun yang dipilh tetap saja
akan memberatkan rakyat
kecil. Rakyat tetap dicekik,
sehingga terkesan rakyat diperas dulu baru diberikan
kompensasi. Yang paling
baik dilakukan pemerintah adalah dimulai dari
pengembangan kecamatan dulu baru ke pedesaan, namun
masih belum dirasakan maksimal hasilnya oleh
masyarakat. Ia juga
menanggapi beberapa fraksi yang meninggalkan sidang
bahwa itu merupakan suatu kewajaran karena dari
beberapa hari mereka telah berjuang sampai
gontok-gontokan dan hasilnya tidak diterima.
Menurut Sinda di Siulan, yang
diperlukan sekarang ini hanyalah sebuah ketegasan,
sedangkan anggota Dewan yang memilih opsi serta yang
meninggalkan sidang itu hanya
mencari selamat. Kalau
memang punya nyali harus berpegangan pada keinginan
rakyat agar harga BBM segera diturnkan.
Yang diperlukan
sekarang, katanya, adalah wakil-wakil rakyat yang
punya nyali dan mau memperjuangkan rakyat.
De Mut di Bangli menyatakan bahwa
sangat sulit jika harga BBM turun lagi karena harga
barang lainnya juga harus turut turun harganya.
Sehingga kalau bisa UMR bagi
karyawan dan pegawai saja yang ditinjau, bila perlu
ditingkatkan. Ia
juga mengharapkan agar pemerintah mengambil langkah
itu agar rakyat tak tercekik.
Rai di Tabanan menambahkan, ini
merupakan dilema yang sangat sulit untuk dicarikan
solusinya.
Apalagi ditambah dengan kondisi
negara yang seperti saat ini.
Ia mengharapkan agar
pemerintah, baik dari legislatif maupun eksekutif,
tetap berdiskusi, tak usah harus keluar atau walk out.
Wirawan di Denpasar memberikan solusi
yang gamblang bahwa yang menjadi intinya adalah
masyarakat dari atas sampai bawah diharapkan bisa
bersatu untuk mengatasi kasus korupsi.
Menurutnya,
yang nomor satu harus diperhatikan dulu adalah
kepentingan rakyat.
Nang Kantun di Bajera mempertanyakan,
kenapa tidak dilakukan langkah yang tegas?
Kompensasi BBM ini hanya dirasakan
oleh orang yang berduit saja, padahal mereka belum
pernah merasakan bagaimana pahitnya menjadi orang
miskin. Jadi ia
mengharapkan agar para wakil rakyat yang duduk di DPR
mengutamakan dulu kepentingan rakyat banyak.
Kadek Kariana di Singaraja menyatakan
bahwa inilah kelemahan pemilihan presiden langsung,
yang tak mungkin diturunkan karena sudah dipercaya
rakyat.
Paling tidak
rakyat sudah memberikan rekomendasi untuk memilihnya.
Sementara menurut Maria di Sidakarya
bahwa apa yang terjadi tak
bisa terelakkan lagi karena nasi sudah menjadi bubur,
harga BBM tak bisa turun lagi.
Maka dari itu jangan mencari kambing hitam dalam hal
ini. Banyaknya mahasiswa
yang demo pun untuk kepentingan semua rakyat.
Yang perlu dipikirkan, menurut dia,
adalah bagaimana solusinya, setelah itu bergandengan
tangan dan selanjutnya gol atau target bisa dicapai.
Kalau ada yang berbeda arah tentu rakyat
akan terbengong-bengong.
Menurut dia, sebetulnya solusi
yang tepat yaitu dari, oleh dan untuk rakyat.
Ia juga mengharapkan rakyat
jangan putus asa.
Sementara itu, Jujur di Sanglah
menyatakan anggota Dewan hanya ribut terus, namun yang
ada hanya pergulatan dan omong kosong.
Menurutnya, pemimpin tanpa ada uang atau fasilitas
pendukung lainnya, roda pemerintahan
akan menjadi bengong dan
loyo. Dia pun menilai sidang ini
lambat dilakukan, kenapa tak dari dulu saja langsung
dibicarakan sebelum terjadi kenaikan? Namun
sekarang ia harapkan
masyarakat tak terkontaminasi oleh politik. Menurutnya,
anggota Dewan yang meninggalkan sidang disarankan agar
langsung saja keluar dari keanggotaan DPR, recall
anggota baru lagi, masih banyak yang mau menjadi
anggota Dewan. Presiden pun tak bisa diturunkan oleh
DPR karena ia dipilih oleh
rakyat secara langsung. Tak ada
kewenangan untuk menurunkan. Harapannya ke
depan, DPR tak perlu
banyak bicara, kalau cuma koar-koar akan menambah
keruh suasana, mestinya lebih pintar menyiasati hal
ini karena posisi mereka adalah sebagai badan pengawas.
Lebih baik
keluar saja dan digantikan oleh generasi yang baru.
Natri Udiyani di Denpasar menyatakan,
presiden dan wakil presiden merupakan pilihan rakyat,
dan sekarang harga BBM dinaikkan.
Ia menyatakan kesetujuannya
akan hal itu. Ia malah
berkata, naikkan saja harga BBM sampai 100 persen.
*
sikha
