Dari Warung Global Interaktif Bali Post
Cegah Konflik Pilkada, Kurangi Fanatisme Berlebihan  

Setelah sukses melewati pemilu yang lalu, kini kita melangkah untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung untuk pertama kalinya. Direncanakan pada 16 Juni 2005 pilkada langsung serentak dilaksanakan di Bali yakni Tabanan, Denpasar, Badung, Karangasem, dan Bangli. Melihat terbatasnya waktu, apalagi baru turunnya PP No. 6 tahun 2005 tentu menimbulkan keraguan, apakah pilkada dapat berjalan lancar dan terhindar dari konflik. Sehingga ada kekhawatiran pelaksanaan pilkada akan diiringi pula oleh konflik. Kekhawatiran boleh-boleh saja, tetapi belum tentu juga hal itu terjadi. Sekalipun terjadi, mungkin akibat kesalahpahaman, atau karena ulah para elite politik sendiri. Untuk mencegah terjadinya konflik dalam pelaksanaan pilkada nanti, masyarakat hendaknya bisa menahan diri dan mengurangi fanatisme berlebihan. Demikian antara lain pendapat yang disampaikan dalam acara Warung Global, Senin (28/2) kemarin. Acara ini disiarkan Radio Global 96,5 FM Kinijani. Acara ini juga dipancarluaskan Radio Genta Swara Sakti Bali dan Radio Singaraja FM. Berikut rangkuman selengkapnya.

Nang Tualen di Tanah Lot mengatakan tidak setuju apabila dikatakan pada pilkada ada konflik, kalaupun terjadi itu hanya kesalahpahaman, jadi jangan dipanas-panasi.

Sementara Mako di Denpasar menyatakan bahwa sah-sah saja, karena banyak pihak yang memprediksikan demikian. Namun, dia berdoa semoga pilkada berjalan aman, sehingga memperoleh pemimpin yang mampu memimpin, bukan bermimpi. KPUD dengan perangkatnya agar melangkah sesuai fungsinya karena dengan demikian maka kepercayaan masyarakat akan muncul.

Wayan Sudira di Gianyar menyatakan tidak benar terjadi konflik. Kalaupun terjadi ini hanya karera ulah elite politik sendiri. Dia mengharapkan kepada masyarakat agar mengurangi fanatisme yang berlebihan.

Made Karya mengharapkan agar disikapi dengan bijak dan kritis. Diharapkan tidak ada yang salah. Dia juga mempertanyakan, apakah manajemen dan sistemnya sudah transparan, luber, jurdil dan merakyat? Sehingga diharapkan agar dibuatkan tim yang independen.

Gung Derah di Denpasar mengajak melihat apa penyebab konflik. Karena konflik bisa muncul akibat tidak adanya koordinasi, komunikasi, konsolidasi, impolarisasi. Sehingga diharapkan yang mengatur pelaksanaan pilkada memasang aturan main yang benar. Dia menambahkan, konflik sebenarnya perlu karena merupakan dinamika. Namun, diharapkan jangan sampai konflik terjadi karena pihak ketiga, misalnya keterlibatan oknum-oknum TNI dan kepolisian.

Gusar di Denpasar yakin konflik bisa terjadi jika elite politik bermain turun ke masyarakat seperti adu ayam. Jadi masyarakat diminta untuk belajar dari pengalaman yang lalu.

Sementara Mudi di Buleleng meyakini tidak akan ada konflik karena rakyat, biasanya konflik terjadi karena ulah preman pendukung calon kepala daerah tersebut.

Bonet di Tabanan menyatakan, konflik tidak akan terjadi, tergantung juri yakni KPUD apakah mau bekerja dengan hati nurani. Jika tidak, apalagi berpihak kepada satu kontestan, maka kemungkinan konflik akan terjadi.

Nuarta di Denpasar memperkirakan akan terjadi konflik-konflik kecil karena tatanan aturan yang dikeluarkan pusat (Mendagri) sangat lambat. Demikian juga aturan pilkada sesuai UU No. 32 tahun 2004, KPUD harus bertanggung jawab kepada DPR. Tentu hal ini juga dapat menimbulkan konflik serta aturan sanksi yang tidak jelas bagi birokrat yang turut serta dalam pilkada.

Prianus di Denpasar menyatakan, karena yang dipilih hanya satu, diharapkan setiap orang agar menyadari bahwa pilihan seseorang harus dihargai karena itu adalah wujud implikasi kebebasan memilih.

* panca