Tarik Ulur Kenaikan Harga BBM---
Jaminan Pemerintah masih Ditunggu-tunggu
Sejak awal, Susilo Bambang Yudhoyono dikenal sebagai
orang dengan tipikal safety player. Dan, kini terbukti
dengan tarik ulur kenaikan harga BBM. Justru kenaikan
harga tersebut dijadikan isu publik oleh pemerintah.
Akibatnya, harga BBM tidak juga dinaikkan, tetapi
dampaknya sudah dirasakan rakyat, yakni seluruh bahan
kebutuhan hidup lebih dulu naik beberapa kali.
PUBLIK
tidak akan lupa isu kenaikan harga BBM awalnya diumumkan
oleh Wapres Jusuf Kalla. Kalla menyebut angka 40%
sebagai angka maksimal bila pemerintah jadi menaikkan
harga BBM. Kalla sudah memegang konsep kenaikannya,
berapa persentase wajar yang harus dinaikkan dan
persentase yang tak mungkin diambil pemerintah.
Termasuk, apa langkah pemerintah bila kenaikan itu
dilakukan, yaitu dengan memberikan kompensasi subsidi
BBM ke sejumlah sektor.
Cuma, pemerintah belum transparan dan terang benderang
bagaimana distribusi itu disalurkan. Pemerintah juga
belum menjamin, apakah distribusi itu tidak bocor di
tengah jalan dan apakah kompensasi itu benar-benar tepat
sasaran. Jaminan itulah yang diminta oleh Dewan di
Gedung Senayan. Dan, sekali lagi, pemerintah belum juga
memberi jaminan tersebut.
Anehnya, pemerintah tetap saja membuat isu kenaikan BBM
menjadi momok bagi kalangan pengusaha besar dan kecil.
Menteri Kooridnator Perekonomian Aburizal Bakrie,
misalnya, beberapa kali bicara di depan publik bahwa
kenaikan harga BBM akan dilakukan sebelum 15 April 2005.
Pengumuman ini memicu kalangan pengusaha perumahan
menaikkan harga rumahnya. Termasuk bahan material,
misalnya besi cor berbagai ukuran naik sekitar Rp 5 ribu
hingga 10 ribuan, berbeda di berbagai daerah. Begitu
juga harga kayu.
Esoknya, Ical -- demikian panggilan bos Bakrie Group ini
-- menyatakan kenaikan harga BBM 1 April 2005.
Kini giliran pengusaha makanan menyikapinya dengan
merencanakan kenaikan harga makanan kemasan, misalnya mi
instan. Di masyarakat, kenaikan gula, beras, minyak
goreng curah, dan susu bayi sudah mulai merangkak.
Pantauan Bali Post Minggu (27/2) kemarin, di supermarket
besar, rata-rata kebutuhan pokok naik mulai Rp 1.000
hingga Rp 5.000. Demikian juga harga sayur-mayur di
pasar tradisional, seperti di Pasar Palmerah. Harga satu
ikat bayam naik menjadi Rp 1.000. Padahal, sebelum ini,
uang Rp 1.000 dapat tiga ikat bayam.
Kenaikan harga-harga itu belum seberapa jika dilihat
kenaikan harga kebutuhan hidup lainnya, misalnya harga
popok bayi, harga spare parts kendaraan bermotor,
furniture, hingga harga pakaian jadi. Bahkan, harga
makanan di warung tegal, penjual makanan keliling dan
PKL sudah ancang-ancang menaikkan harganya lebih dahulu.
Kenaikan harga makanan sehari-hari itu kelihatannya
remeh temeh. Tetapi, Gubernur Bank Indonesia sudah
memastikan kenaikan inflasi bulan Januari sebesar 1,43%.
Makanya, Gubernur BI Burhanuddin Abdullah menyarankan
pemerintah segera menaikkan harga BBM. Presiden
Yudhoyono kembali mengeluarkan pernyataan tetap akan
menaikkan harga BBM, bahkan tidak ambil peduli dengan
popularitas dirinya. Sayangnya, hingga hari ini, BBM
tidak juga dinaikkan. Popularitas sudah dipertaruhkan,
harga kebutuhan pokok sudah naik bahkan dua tiga kali,
tetapi harga BBM, bensin, solar belum juga naik.
Entahlah, hantu apa yang sedang berada di kepala elite
pemerintah.
Di tengah penantian tersebut, ekspektasi terus berjalan.
Pemeritah sekali lagi melalui Menko Perekonomian dan
Menteri ESDM menyatakan 1 Maret 2005, BBM akan
dinaikkan. Tetapi, setelah rapat dengan anggota DPR
hingga pagi pukul 05.00 WIB pada Rabu, Kamis, Jumat (23,
24, 25 Februari 2005), Menteri Purnomo Yusgiantoro
mengatakan kenaikan harga BBM antara awal atau
pertengahan Maret 2005.
Rakyat kecil jengah dengan komunikasi pemerintah ini.
Kenaikan harga BBM bukan sekadar menaikkan harga celana
kolor. Sebab, dampak ikutannya sangat besar. Tidak cuma
harga BBM yang naik, tetapi harga cabai, sayur hingga
harga rumah dan kebutuhan hidup lainnya turut naik.
Andai kata kenaikan harga BBM tidak memiliki dampak
seluas itu, pemerintah boleh saja berwacana, bahkan
berpolemik dengan DPR. Bila perlu buatlah isu kenaikan
harga BBM ini seperti isu pencopotan Kapolri, pergantian
Panglima TNI dan sebagainya. Terserah saja, toh isu itu
cuma urusan elite, bukan urusan rakyat kecil.
Tetapi, kalau kenaikan harga BBM dibuat isu, dibuat
wacana, dan dibuat polemik, bukan cuma elite yang
gontok-gontokan, tetapi penjual sayur, penjual bakso
hingga kelontong hingga jutaan orang miskin dengan
pendapatan di bawah Rp 500 ribu sebulan ikut waswas.
Sidang kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono memutuskan kompensasi BBM dinaikkan
dari Rp 10,6 trilyun menjadi Rp 17,9 trilyun. Pendidikan
mendapat Rp 5,6 trilyun. Jumlah tersebut untuk 9,6 juta
siswa mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah
Menengah Atas (SMA dan setingkatnya). Pemberian beras
diperuntukkan bagi 8,6 juta kepala keluarga miskin
dengan dana kompensasi Rp 5,4 trilyun. Kesehatan Rp 2,1
trilyun untuk 36,1 juta penduduk. Untuk pembangunan
infrastruktur pedesaan seperti irigasi dan jembatan bagi
26.737 desa miskin senilai Rp 3,3 trilyun. Bagi
pembangunan perumahan rakyat sebanyak 225.000 unit rumah
sebesar Rp 600 milyar.
Untuk pelayanan sosial seperti peningkatan perumahan
panti sosial, usaha ekonomi produktif untuk 2.638 panti
sosial senilai Rp 69,95 milyar, bantuan rehabilitasi
fisik organisasi sosial dan yayasan Rp 12,1 milyar,
bantuan pemakaman untuk luar panti melalui organisasi
sosial dan yayasan sebesar Rp 26 milyar, serta
pemberdayaan komunitas adat terpencil di 10 propinsi.
Setiap propinsi mendapat Rp 15 milyar.
Kompensasi juga diberikan untuk perbaikan rumah perintis
dan janda perintis kemerdekaan sebanyak 380 orang
senilai Rp 10 milyar. Bantuan peningkatan kesejahteraan
10.000 orang miskin senilai Rp 10 milyar. Terhadap
peningkatan hidup fakir miskin sebanyak 9.000 orang di
sembilan propinsi senilai Rp 90 milyar dan Rp 7 milyar
untuk bantuan mesin jahit. Dana kompensasi juga
diperuntukkan pada subsidi bunga kredit mikro senilai Rp
200 milyar untuk kredit di bawah Rp 50 juta, dan
pelayanan kontrasepsi bagi keluarga berencana sebesar Rp
100 milyar.
Pemerintah tetap saja optimis, angka kemiskinan yang
kini 16,25 persen bakal turun sekitar 13 persen. ''Kalau
saja jumlah kompensasi yang kita berikan sebesar Rp 10,6
trilyun untuk 36 juta sasaran orang miskin, maka per
orang akan mendapatkan Rp 250.000. Sedangkan per kepala
keluarga menerima Rp 750.000,'' begitulah janji Aburizal
Bakrie.
*
heru b. arifin
