Catatan Pariwisata Sepekan-------------
Apa Urgensi Pertemuan Tampaksiring? 

Selama dua hari mulai Sabtu (26/2) ini digelar rapat koordinasi kabinet Indonesia Bersatu di Istana Tampaksiring, Gianyar. Rapat yang dijadwalkan dipimpin langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini akan diikuti 14 menteri dan tujuh gubernur. Sebagaimana isyarat Meneg Budpar Jero Wacik sebelumnya, rapat koordinasi ini merupakan forum untuk menyatukan langkah di kalangan pemerintah khususnya kementerian terkait untuk memajukan pariwisata nasional.

 

=====================

 

KALAU dilihat secara formal, rapat di Tampaksiring ini sangat istimewa karena untuk pertama kalinya pemerintah memberi perhatian "lebih" pada sektor pariwisata. Kalangan pariwisata nasional sesungguhnya sudah lama merindukan hal ini. Secara politis, dengan perhatian langsung dari presiden, otomatis para menteri memperhatikannya lebih serius. Tidak ada lagi kebijakan yang saling tak menunjang antar Kementerian Budpar dan depertemen lain sebagai mana terlihat dalam sejumlah kasus terdahulu.

Namun, tidak cukup rasanya kalau kita hanya melihat dalam tataran formal. Bagaimanapun juga, yang terpenting adalah output dari rapat koordinasi tersebut dan lebih dari itu bagaimana implementasinya nanti di lapangan. Pengimplementasian itu sangat ditentukan bagaimana mengawalinya. Kita melihat ada sesuatu yang salah sejak awal -- mudah-mudahan amatan ini keliru. Apa itu? Keterlibatan unsur industri pariwisata di tingkat lokal dan nasional juga tak kita dengar.

Padahal, sejatinya, karena rapat ini membicarakan masalah pariwisata mestinya unsur industri juga dilibatkan dalam proses ini. Kalau dalam rapat koordinasi secara protokoler mungkin tidak bisa, mestinya bisa dilakukan sebelumnya. Katakanlah semacam pertemuan awal dengan melibatkan unsur-unsur industri baik tingkat pusat maupun lokal serta para tokoh masyarakat Bali. Mengapa Bali, ya kerena Bali merupakan ikon pariwisata nasional. Harus didengar apa yang sesungguhnya menjadi kegelisahan masyarakat saat ini dalam konteks pengembangan pariwisata.

Dalam perbincangan Bali Post dengan sejumlah tokoh pariwisata Bali Jumat (25/2) kemarin, secara terus terang mereka mengaku kecewa. Dalam membicarakan pariwisata nasional, Bali selalu didorong-dorong agar berperan maksimal. Lantas dibuai dengan sebutan "pintu gerbang" Indonesia, atau "ikon" pariwisata nasional. "Beban Bali sangat berat. Selain menjadi andalan pariwisata nasional, di sini Bali sendiri menghadapi persoalan internalnya yang kian pelik. Mana dong solidaritas dari daerah lain," begitu kira-kira gugatan para tokoh itu. Mungkin karena mereka tahu ada enam gubernur lain yang ikut dalam rapat di Tampaksiring.

Sekadar mengingatkan, seminggu setelah peledakan bom di Kuta, pemerintah menggelar suatu rapat koordinasi di Hotel Putri Bali. Tak tanggung-tanggung, rapat itu dipimpin Menko Perekonomian saat itu dijabat Dorodjatun Kuntjoro Jakti. Berbagai hal diagendakan dengan fokus recovery Bali. Namun sampai pimpinan nasional berganti semua tak jelas juntrungannya. Bali yang saat itu tengah diliputi kecemasan. Para keluarga korban yang ditinggal mati, karyawan yang dihantui PHK dan pariwisata dan ekonomi Bali umumnya sempat mati suri. Lalu, siapa yang peduli?

Ingatan inilah yang dimunculkan kembali oleh para tokoh pariwisata Bali tadi. Bahwa, pusat (baca : Jakarta) sering berjalan sendiri, dengan agenda yang diyakini kebenarannya. Pusat selalu merasa paling tahu apa yang diperlukan daerah (baca : Bali), tanpa pernah berpikir, daerahlah yang menyokong pusat. Termasuk dalam merealisasikan target mendatangkan sekian juta wisman dan sekain milyar dolar devisa per tahun. Otonomi daerah seyogyanya jangan dijadikan alasan, ketika daerah ingin meminta penyelesaian kasus-kasus di daerah.

Kekecewaan yang ditumpahkan ini tidaklah dimaksudkan untuk mengecilkan arti rapat koordinasi di Tampaksiring. Bagaimanapun juga masyarakat tetap mengapresiasi perhatian pemerintahan SBY terhadap pariwisata yang diharapkan membawa multiplier effect bagi ekonomi nasional. Berkaca pada realitas empiris dalam proses recovery Bali, seyoganya pertemuan Tampaksiring tak berhenti pada aksi formal rutin semata. Masyarakat sangat menunggu implementasinya dengan penuh kesungguhan menteri dan jajarannya serta pihak terkait. Pertemuan ini harus diberi makna. Kalau sekadar rapat rutin semata, mengapa mesti jauh-jauh datang ke Bali?

* Gregorius