Hamzah
Haz
Diminta Mundur
Jakarta (Bali Post) -
Silaturhami
Nasional (Silatnas)
Partai
Persatuan Pembangunan
(PPP) dibuka
Jumat (25/2)
kemarin.
Pembukaan
tidak
dihadiri sang ketua
umum,
Hamzah Haz.
Padahal,
paginya,
sejumlah
pengurus DPP,
seperti
Andi Ghalib,
memintanya
hadir.
Silatnas
dibuka
Koordinator Nasional
Silatnas
Zarkasih
Noer.
Sementara Andi
Ghalib
memukul gong lima kali. Yang
mengejutkan,
sidang-sidang
dengar
pendapat belum
juga
dibuka, Ketua
Majelis
Pertimbangan Partai
Ismail
Hasan Metarium
meminta
Hamzah
Haz meletakkan
jabatan.
Pernyataan
Buya --
demikian ia
dipanggil --
disampaikan
kepada
wartawan di
ruang
pleno silatnas. ''Orang
sudah
bosan. Pak Hamzah
harus
mundur. Sama
seperti
saya ketika
minta
berhenti,'' tegas
Ismail
Hasan, di Jakarta,
Jumat (25/2)
kemarin.
Permintaan
ini
menanggapi munculnya
silang
sengketa di
kalangan
kader PPP.
Salah
satu fungsionaris PPP
Lukman
Hakiem Syaifudin
Zuhri
menyatakan, kader
terbelah
menjadi
tiga kepentingan. ''Ada
yang menghendaki
diselenggarakannya
Muktamar
Luar
Biasa, percepatan
muktamar,
dan
muktamar sesuai
jadwal
yakni 2007,'' tegas
Lukman
di arena silatnas.
Tiga
kepentingan
ini
membuat silatnas
pun menuai
kontroversi.
Kubu
Hamzah Haz
justru
akan memecat
semua
kadernya, dari
pusat
hingga daerah, yang
menghadiri
silatnas.
Tetapi,
kubu yang menginginkan
pergantian
kepemimpinan
justru
menantang dan
tetap
menggelar silatnas.
Kubu
penentang ini
dimotori
Zarkasih
Noer. ''Sudah
saatnya
tongkat estafet
kepemimpinan
diberikan
kepada yang
muda-muda,''
tegasnya
dalam
pidato pembukaan yang
mendapat
aplaus
peserta.
Bagi
Zarkasih
Noer,
sudah
bukan zamannya
lagi
ancam-mengancam dan
pemberian
sanksi
hanya karena
perbedaan
pendapat.
Bahkan,
ia mengakui
digelarnya
silatnas
harus
disyukuri. Sebab,
hal itu
merupakan
bentuk
perhatian dan
komitmen
kader
dalam melihat
perubahan
suasana
politik. ''Orang-orang
inilah yang
merasa
bertanggung jawab
kepada
partai, sehingga
segera
tanggap ketika
terjadi
perubahan politik,''
ungkap
Zarkasih.
Usamah
Hisyam, yang
menjadi
ketua panitia,
berterus
terang
bahwa digelarnya
silatnas
memang
untuk mewadahi
keinginan
kader agar
segera
dilakukan pergantian
kepemimpinan PPP.
Tinggal
caranya apakah
melalui
muktamar, muktamar
luar
biasa atau
muktamar yang
dipercepat.
Silatnas
ini
diharapkan dapat
mencari
titik temu,
apa yang
seharusnya
diputuskan.
Selanjutnya,
keputusan
silatnas
akan
diserahkan kepada DPP,
DPW dan
seluruh cabang
di Indonesia.
Usamah,
yang juga
tim
sukses SBY-Kalla
dalam
pemilu presiden
lalu,
mengatakan setidaknya
silatnas
telah
dihadiri sekitar 721
kader PPP.
Mereka
berasal dari 334
kabupaten/kota, 32
propinsi. ''Kebanyakan
peserta
adalah ketua
dan
sekretaris DPC dan
DPW,'' ungkapnya.
Sebenarnya,
jika
silatnas ini
diubah
menjadi muktamar
luar
biasa sudah
bisa
dilaksanakan. Sebab,
jumlah
peserta memang
melebihi 2/3 DPW
se-Indonesia. Jumlah
pengurus
pusat,
baik DPP, Majelis
Pertimbangan
Partai,
dan Majelis
Syariat PPP
juga
datang. Para kiai
juga
ikut hadir,
di
antaranya KH Syaiful
Islam, pemimpin
Pondok
Pesantren Genggong,
Probolinggo,
Jatim.
Namun, Bachtiar
Chamsyah
tidak
ingin terjadi MLB
itu
menjadi preseden
ke
depan. Makanya,
Ketua
Parmusi -- salah
satu
organisasi onderbow
PPP terbesar --
itu
menjamin silatnas
tidak
menjadi MLB. ''Silatnas
tidak
akan menjadi
muktamar
luar
biasa,'' tandasnya.
Namun,
bila
didukung kader,
Bachtiar
Chamsyah
juga
tidak menolak
untuk
menggantikan Hamzah.
Cuma,
ketika ditanya
kesiapannya,
Chamsyah
tampak
malu-malu. ''Saya
ini
sudah menjadi
menteri
dua kali,'' katanya
berdiplomasi.
Sejumlah
DPW justru
melirik
Menteri Sosial
itu
sebagai kandidat yang
memiliki
peluang
besar menggantikan
Hamzah
Haz. Cuma,
untuk
urusan itu,
Chamsyah
dan
koleganya di
kabinet,
seperti
Meneg BUMN Sugiharto
dan
Meneg UKM Surya
Dharma Ali dituding
menjadi 'bonekanya'
Presiden
Yudhoyono.
Dengan
begitu, PPP nanti
tetap
akan mendukung SBY-Kalla
sebagai
presiden pada
Pemilu 2009.
Chamsyah
membantah
sinyalemen
ini. Yang
pasti,
Ismail Hasan
Metarium
mengingatkan
pergantian
ketua
umum sebaiknya
diinisiatifi
oleh
Hamzah Haz
sendiri
dengan meletakkan
jabatannya.
Dengan
begitu, meski
tanpa
percepatan muktamar
atau
muktamar luar
biasa, PPP
akan
dipimpin orang
baru yang
memiliki
semangat
baru
untuk membawa PPP
lebih
dinamis dalam
politik
nasional ke
depan.
(kmb7)